Sejarah

Bahasa Melayu dalam Aksara Arab dan Kesadaran Geografi

·
Bahasa Melayu dalam Aksara Arab dan Kesadaran Geografi
Kitab yang membahas tentang gempa bumi, yang dipamerkan dalam PKA ke-7 pada 2018. Sumber foto: tempo.co.

Suatu waktu pada 1931, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai berencana mengganti bahasa pengantar sekolah-sekolah di Aceh dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh. Rencana itu semula ditentang oleh sejumlah uleebalang karena jika itu diterapkan, maka akan menghambat masyarakat Aceh untuk mengerti bahasa Melayu yang secara politik-ekonomi sangat berperan di Selat Malaka (semacam suatu kesadaran geografi).

“Tetapi Pemerintah Hindia Belanda di Aceh tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana itu,” tulis Rusdi Sufi dalam bukunya Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942 (1998).

Pada 1 Juli 1932, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan secara resmi pemakaian bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat sebagai pengganti bahasa Melayu. Kecuali di beberapa daerah seperti Gayo, Alas, Tamiang dan Singkil, di mana bahasa Aceh bukan bahasa ibu, bahasa Melayu tetap dipertahankan sebagai bahasa pengantar.

Munculnya atau berdirinya sekolah-sekolah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah dampak dari politik etis (balas budi) atau etische politiek sejak 1901, setelah Partai Liberal menguasai parlemen di Belanda.

Di Aceh, sebagaimana dikutip dari buku Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942, Belanda mendirikan Volkschool (dengan masa belajar 3 tahun), Vervolgschool (masa belajar 2-3 tahun), De 2de klassescholen (sekolah-sekolah kelas 2), Inlandsche School, Europeesche Lagere School (dengan masa belajar tujuh tahun), Holandsch Inlandsche School atau H.I.S. (dengan masa belajar tujuh tahun), Hollandsch Chinesche School atau H.C.S. (lamanya belajar tujuh tahun untuk anak-anak orang Tionghua), Hollandsch Ambosche School (lamanya belajar juga tujuh tahun dan sekolah ini khusus untuk anak-anak Ambon yang orangtua mereka berdinas pada militer Belanda), dan Voorbereidend Onderwijs atau yang disebut Frobelschool (sejenis sekolah taman kanak-kanak). Untuk sekolah menengah: M.U.L.O. (Meer Uitgbreid Lager Onderwijs); dan Sekolah Putri atau meijescholen.

Pendidikan Aceh Abad 17

Insitusi pendidikan Islam di Aceh telah ada sejak setidak-tidaknya sekitar abad ke-12 atau ke-13. Pada abad ke-17, pendidikan di Aceh mencapai puncak kejayaannya, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Di Eropa, pada waktu yang sama, peralihan abad pertengahan ke Renaisans sedang terjadi.

Sebuah perguruan tinggi dibangun di Bandar Aceh Darussalam, ibukota Kerajaan Aceh saat itu: Jami'ah Baitur-Rahman.

Fakultas di sana, sebagaimana dikutip dari Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh (1984) di antaranya: Daarul-Ahkam (hukum), Daarul-Kalam (Teologi), Daarul-Nahwi (Bahasa Arab), Daarul Madzahib (Perbandingan Mazhab), Daarul.-Falsafah (Filsafat), Daarul-Aqli (Logika), Daarul-Hisab (Ilmu Falak), Daarul-Tarikh (Sejarah), Daarul-Harb (Ilmu Peperangan), Daarul-Thib (Kedokteran), Daarul-Kimiya (Kimia), Daaru's-Siyasa (Ilmu Politik), Daarul Wazarah (Ilmu Pemerintahan), Daarul- Khazanah Baitil-Maal (Ilmu Keuangan Negara), Daaru'z-Ziraa'ah (Pertanian), dan Daarul-Ardli (Pertambangan).

Sementara, institusi pendidikan di bawah perguruan tinggi Jami’ah Baitur-Rahman adalah meunasah tiap gampong, kemudian jenjang selanjutnya di masjid tiap mukim. Terpisah dari meunasah dan mukim, terdapat pula dayah sebagai institusi pendidikan di bawah jenjang pendidikan di Jami’ah Biatur Rahman. Bahasa pengantar pendidikan dan bahan ajar teks yang digunakan di semua jenjang pendidikan di atas adalah bahasa Melayu dalam aksara Arab (Jawoe).

Karena pelbagai pertentangan dan politik kekuasaan di dalam tubuh kerajaan, Jami'ah Baitur-Rahman mengalami kemunduran atau mundur teratur sejak abad 18 hingga abad 19. []

Komentar

Loading...