Bahas Pelaksanaan Pilkada di Aceh, Ketua DPRA Gelar Rapat Koordinasi dengan Menkopolhukam

·
Bahas Pelaksanaan Pilkada di Aceh, Ketua DPRA Gelar Rapat Koordinasi dengan Menkopolhukam
Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, didampingi anggota DPR-RI dari Aceh, M Nasir Jamil dan Rafly, serta tokoh Aceh di Jakarta, Fachry Ali, menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada Aceh dengan Menkopolhukam, Mahfud MD di Jakarta, Selasa, 20 April 2021.

sinarpidie.co - Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, didampingi anggota DPR-RI dari Aceh, M Nasir Jamil dan Rafly, serta tokoh Aceh di Jakarta, Fachry Ali, menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada Aceh dengan Menkopolhukam, Mahfud MD di Jakarta, Selasa, 20 April 2021.  “Pak Mahfud sepakat dan sepaham dengan norma yang diatur di dalam UUPA. Sejak dulu, beliau terlibat dalam perihal kekhususan Aceh. Beliau menceritakan pengalaman dengan beberapa Pilkada Aceh sebelumnya yang penuh dengan dinamika,” kata Dahlan Jamaluddin, Rabu, 21 April 2021.

Dikatakan Dahlan Jamaluddin, Mahfud MD berjanji akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi lanjutan yang akan melibatkan semua pihak dalam forum yang lebih besar, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemendagri, DPR-RI, Bawaslu dan juga KIP Aceh. 

“Ini nantinya menjadi keputusan politik pemerintah pusat dan sekaligus menjadi keputusan hukum, agar ada kepastian,” kata Dahlan Jamaluddin lagi.

Dahlan juga menjelaskan saat ini DPR Aceh sedang menunggu jadwal dari Presiden Jokowi untuk melakukan koordinasi terkait Pilkada Aceh tahun 2022. “Kita meminta dukungan dan doa dari seluruh rakyat Aceh agar Pilkada Aceh tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan norma kekhususan dalam UUPA bisa terus berjalan,” kata Dahlan. “Konstusi negara mengakui itu (kekhususan Aceh), begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, baik secara teknis maupun secara substantif.”

Dahlan Jamaluddin juga mengatakan, dalam konteks pelaksanaan Pilkada Aceh, Pemerintah Aceh sebagai ekskutif tidak boleh berdiam diri.

Semua pihak di Aceh, kata dia, sudah sepakat bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan tahun 2022.  Pada tanggal 1 April 2021 lalu, sebutnya, semestinya penandatanganan naskah perjanjian hibah anggaran antara Pemerintah Aceh dan KIP Aceh telah dilakukan. “Namun, penandatanganan tersebut tidak terjadi karena adanya surat dari Sekda Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh tidak berani menandatanganinya karena belum ada keputusan politik dari pemerintah pusat. Mereka memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh. Padahal anggarannya sudah tersedia di pos BTT, tinggal digeser. Tapi keberanian ini tidak ada di eksekutif,” kata Dahlan. 

Menurut politisi Partai Aceh ini, banyak pihak di Jakarta yang tidak memahami keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya tentang Pilkada. Karena itu, kata dia, semua penyelenggara pemerintahan di Aceh harus aktif mengomunikasikan dan mengadvokasi apa yang menjadi substansi kehendak perdamaian Aceh. Terutama dalam upaya kita menjaga keisitimewaan dan kekhususan yang sudah diberikan oleh negara. “Sehingga apa yang menjadi kehendak rakyat Aceh untuk mengurus dirinya sendiri dengan caranya sendiri  di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud. Tentunya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kesejahteraan rakyat Aceh,” sebut Dahlan. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan semua kebijakan yang diatur di nasional belum tentu secara otomatis berlaku di Aceh. “Ada undang-undang khusus yang pengaturannya berlaku di Aceh. Ini yang harus dipahami oleh Pemerintah Aceh dan tentunya aparatur birokrasi sipil yang ada di Aceh,” katanya. 

Untuk diketahui, Mahfud MD adalah Ketua Mahkamah Konstitusi ketika Pilkada Aceh pada tahun 2012 lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud MD didampingi oleh seluruh deputi yang berada di bawah Kemenkopolhukam, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM.  []

Loading...