Sejumlah agenda selama kepulangan ke Aceh pada pertengahan 2000

[Bagian IV] Jafar Siddiq Hamzah

·
[Bagian IV] Jafar Siddiq Hamzah
Ilustrasi direpro dari salah satu laporan Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998, yang berjudul Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard.

sinarpidie.coPADA 27  JULI 2000, Jafar Siddiq Hamzah bersama seorang rekannya, Adam Djuli, berangkat dari Banda Aceh menuju ke Medan, Sumatera Utara, menggunakan mobil rental. Saat mobil tersebut memasuki Lhokseumawe, Jafar sempat singgah di rumah orangtuanya di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

“Hanya singgah sebentar di rumah kami untuk makan siang dan istirahat, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Medan,” tutur Cut Zahara Hamzah, 47 tahun, adik Jafar Siddiq Hamzah, pada pertengahan Agustus 2020 melalui pesan elektronik.

Jafar, yang sejak 1996 tinggal di Queens, New York, Amerika Serikat, tiba di Aceh pada Juli 2000.

“Agenda utamanya untuk set up Kantor SCHRA dan melakukan investigasi tentang beberapa kasus pelanggaran HAM yang akan diangkatnya,” kata ibu empat anak itu.

Sejak 2003, Cut Zahara Hamzah telah menetap di Kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Saat ini, ia bekerja sebagai climate staff di Philadelphia School District.

Support Committee for Human Rights in Aceh atau SCHRA dicetuskan usai sedikitnya 21 organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional mengikuti konferensi yang digelar International Forum for Aceh (IFA) dan Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (Forum-Asia) di Bangkok, Thailand, pada Juli 1999.

Pada 15 dan 16 Januari 2000, SCHRA menggelar konferensi pertama di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

Juanda Djamal, dalam On Solving an Armed Conflict through a Peace Dialogue the Story of Aceh, menuliskan setiap organisasi yang tergabung dalam SCHRA saling membagi peran kerja. IFA, misalnya, melakukan advokasi pelanggaran HAM di level internasional. “LBH, jaringan pemantau HAM, People Crisis Centre (PCC), dan KontraS Aceh mengambil peran strategis, yakni menyediakan data sebagai bahan kampanye dan advokasi di level internasional. Di level nasional, KontraS, YLBHI, Kalyanamitra dan sejumlah organisasi lainnya melakukan lobi, mengadakan pertemuan-pertemuan, seminar, konferensi, dan membantu aktivis-aktivis Aceh untuk meningkatkan kapasitas mereka,” tulis Juanda Djamal.

Antje Missbach, dalam Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, menuliskan Support Committee for Human Rights in Aceh (SCHRA) merupakan jaringan utama masyarakat sipil internasional dengan fokus utama pendampingan dan pertolongan. “SCHRA memiliki sekitar 60 anggota yang berasal dari perseorangan maupun perwakilan LSM-LSM internasional seperti Forum-Asia, Tapol, dan Suaram,” tulis Antje.

Menurut peneliti di Melbourne University ini, awalnya SCHRA bertujuan menjadi forum bersama untuk tingkatan Aceh, nasional, dan LSM-LSM internasional. “Namun bagi banyak LSM di Aceh, terlalu berbahaya jika mereka aktif bergerak,” sebut Antje.

Dikutip dari Buletin Tapol No 159 edisi Agustus/September, beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Medan, Jafar Siddiq Hamzah menerima kunjungan serta menemani Carmel Budiardjo dari TAPOL dan Secretary General SCHRA, Sinapan Samydurai, selama tiga hari di Banda Aceh.

Kata Cut Zahara Hamzah, selama berada di Indonesia, Jafar juga sempat pergi ke Jakarta. “Dan saya menemani dia untuk bertemu beberapa tokoh Aceh di Jakarta waktu itu. Lalu dia terbang ke Banda, dan saya masih harus di Jakarta untuk urusan pekerjaan saya. Kemudian saya pulang ke Lhokseumawe dulu dan menyusul ke Banda. Waktu itu saya sedang sibuk sekali karena dalam proses pembentukan LBH APIK Aceh, lembaga bantuan hukum yang khusus membantu perempuan dengan memakai perspektif perempuan,” kata Cut.

Di Aceh, Jafar kala itu juga bertemu sejumlah korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Termasuk bertemu dengan istri almarhum Teungku Bantaqiah, Man Farisyah,” kata Cut Zahara Hamzah.

Pembantaian Teungku Bantaqiyah, 54 tahun, juga dikenal dengan Tragedi Beutong Ateuh terjadi pada 23 Juli 1999, satu hari sebelum konferensi hak asasi manusia (HAM) yang bertajuk Fifty Four Years within Indonesia, yang diinisiasi Internasional Forum for Aceh (IFA) dan Forum-Asia di Bangkok, Thailand, dilangsungkan.

57 warga sipil, termasuk Teungku Bantaqiyah, meregang nyawa di ujung senjata Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Minyak dan darah Exxon Mobil

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Aceh lainnya yang kala itu sedang diadvokasi Jafar Siddiq Hamzah ialah kasus pelanggaran HAM di Rancong, Lhokseumawe.

Kepada Majalah Tempo, Jafar Siddiq pernah menyampaikan bahwa IFA sedang mempertimbangkan upaya hukum “untuk menuntut pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap tragedi Aceh dari jauh”.

"Kami sedang membicarakan kemungkinan penuntutan terhadap Mobil Oil karena ada indikasi keterlibatan mereka," kata Jafar dalam Majalah Tempo edisi 18 Januari 1999.

Satu bulan sebelum Jafar hilang dan diculik pada Sabtu, 5 Agustus 2000, ia berkata bahwa organisasi yang ia dirikan dan ia pimpin, —International Forum for Aceh atau IFA—yang telah memiliki cabang di Jepang, Kanada, London, dan Jakarta, akan menggugat Exxon Mobil atas keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh. “Saya sudah menyewa pengacara,” kata Jafar, sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 11 September 2000.

Tekad Jafar sudah bulat saat itu: pada tahun 2000, gugatan terhadap Exxon sudah masuk ke pengadilan di Amerika Serikat.

“IFA mengadvokasi kasus Exxon (awal),” kata mantan Wakil Ketua IFA Suraiya IT pada pertengahan 2015 lalu.

Dalam Damai dengan Keadilan Mengungkap Kekerasan Masa lalu, yang diterbitkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2006 lalu, tercatat bahwa praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh tidak terlepas dari keberadaan PT Arun dan Mobil Oil Indonesia atau Exxon Mobil.

“Bahkan salah satu kamp penyiksaan militer terbesar di Aceh dan sekaligus pusat komando operasi militer berada di Rancong, yang merupakan bagian dari kompleks perusahaan besar tersebut. Fasilitas tersebut digunakan oleh Kopassus. Di samping itu, perusahaan itu juga memberikan fasilitas berupa buldozer (untuk membangun kuburan massal), memasok makanan dan bahan bakar untuk kepentingan operasi militer,” demikian dikutip dari Damai dengan Keadilan Mengungkap Kekerasan Masa lalu.

KontraS juga menyebutkan bahwa Exxon Mobil mengucurkan hampir Rp 5 miliar setiap bulan untuk dana operasional tentara dan polisi yang bertugas di Aceh saat Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi operasi jaring merah pada 1989 hingga 1998 diberlakukan di Aceh.

“Dana itu meliputi uang saku sebesar Rp 40 ribu per prajurit setiap hari, fasilitas transportasi, kantor pos, barak, radio, telepon, mess, dan lain-lain. Selain itu setidaknya tercatat sedikitnya 17 pos TNI/Polri yang di biayai oleh ExxonMobil dengan jumlah personel seribu orang dari berbagai kesatuan,” demikian dikutip dari Damai dengan Keadilan Mengungkap Kekerasan Masa lalu.

Infografik sinarpidie.co

Mobil Oil Indonesia (MOI) merupakan anak perusahaan Mobil Oil Corporation, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, yang memulai operasinya di Indonesia pada akhir tahun 1967.

Pada tahun 1971, perusahaan itu menemukan salah satu ladang gas terbesar di dunia di Arun, Aceh Utara.

“Sejak itu pemerintah Indonesia memberi Mobil Oil hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan menambang gas alam di area sekitar Arun. Perusahaan setempat, PT Arun, didirikan untuk memproses dan mencairkan gas alam untuk dikapalkan. Perusahaan itu merupakan usaha patungan antara Mobil Oil Indonesia (35 persen), Badan Usaha Milik Negara Pertamina (55 persen) dan Perusahaan LNG Jepang-Indonesia (10 persen). Menyusul penggabungan usaha global (merger) antara Mobil Oil dan Exxon pada tahun 1999, Exxon Mobil menjadi perusahaan petrokimia terbesar di dunia dan mengambil kendali operasional Mobil di Arun. Setahun kemudian perusahaan itu dilaporkan menjadi korporasi dengan keuntungan terbesar di dunia,” demikian dikutip dari Kasus Keterlibatan Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, yang diterbitkan HRWG –Indonesia’s NGO Coalition For International Human Rights Advocacy, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Imparsial, dan KontraS.

Pada 1996 hingga 2006 diperkirakan Exxon Mobil telah mengeruk gas senilai 40 miliar USD di Arun, Aceh.

Jafar Siddiq Hamzah, dalam sebuah program Pacifica Radio, Democracy Now! pada 6 Januari 1999 di Amerika Serikat, mengatakan status Daerah Istimewa (DI) Aceh yang diberikan Pemerintah Indonesia hanyalah pernyataan tertulis karena Pemerintah Indonesia tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan pada Aceh untuk menjalankan apa yang disebut dengan otonomi.

“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Aceh hanya mengeksploitasi sumberdaya alam yang berlimpah di Aceh lalu membawa semuanya ke Jakarta. Setelah semua dibawa ke Jakarta, hasil yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam tersebut, hanya dibagi untuk Aceh 0,8 persen. Jika Anda melihat porsi APBN Indonesia tahun 1997 dan 1998, uang yang Indonesia kumpulkan di Aceh adalah Rp 32 triliun, tapi yang dikembalikan untuk Aceh hanyalah Rp 200,90 miliar,” kata Jafar dalam bahasa Inggris.

Peta kamp militer di PT Arun/Exxon Mobil dan lokasi kuburan massal. Direpro dari Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998, yang berjudul Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard.

Kata Jafar lagi, alih-alih mencoba menyelesaikan konflik di Aceh dengan dialog terbuka karena kebijakan-kebijakan yang timpang seperti itu, Pemerintah Indonesia justru menghadapi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan mengirim ribuan tentara. “Termasuk tentara dalam unit khusus, yaitu Kopassus,” katanya.

Saat mendengar Jafar menyebut Kopassus, Amy Goodman, presenter dalam program radio tersebut, menyela, “Kopassus terkenal di Amerika pada tahun lalu (1998-red) karena tulisan Allan Nairn di sebuah majalah yang memuat informasi bahwa tentara Amerika melatih Kopassus tentang taktik sniper, kontra intelijen, dan taktik menyiksa masyarakat sipil.”

Jafar kemudian menceritakan tentang penyiksaan-penyiksaan yang diterima masyarakat sipil di Aceh selama pemberlakuan DOM.

Tema dalam program talkshow radio yang dipandu oleh Amy Goodman, seorang presenter cum salah seorang jurnalis investigasi sohor di dunia, pada 6 Januari 1999 itu ialah “What Did Mobil Know?”, diangkat berdasarkan laporan Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998, yang berjudul Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard.

Percakapan dalam program itu kemudian beralih pada kasus pelanggaran HAM Exxon Mobil.

Kata Amy Goodman, pihaknya telah mengundang Exxon untuk berkenan hadir dalam acara tersebut, tapi mereka menolak untuk hadir. Selain itu, kata Amy lagi, pihaknya juga mengundang jurnalis yang melakukan investigasi selama lima minggu di Aceh. “Namun sayangnya mereka tak bisa datang,” kata Amy Goodman.

Laporan jurnalistik Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard ditulis oleh Michael Shari, yang melakukan reportase di Lhokseumawe kala itu, Pete Engardio dan Sheri Prasso di New York. Dugaan keterlibatan Exxon dalam kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, tulis mereka, semula diangkat koalisi 17 LSM di Indonesia.

Selain Jafar, talkshow radio tersebut juga menghadirkan salah seorang mantan mekanik di Exxon Mobil. Pria ini bekerja pada Exxon sejak 1988 hingga 1993.

“Selama saya bekerja pada Exxon Mobil sebagai mekanik alat berat, atasan saya saat-saat itu juga meminta saya untuk memperbaiki setiap kendaraan tentara yang rusak. Semua orang yang bekerja di pusat pemeliharaan alat-alat Exxon Mobil tahu apa yang terjadi saat itu karena mereka juga memperbaiki kenderaan-kendaraan tentara,” kata pria yang identitasnya dirahasiakan dalam talkshow tersebut.

Adalah mustahil, kata pria tersebut, jika Mobil Oil tidak mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi di dalam area kompleks perusahaan tersebut kala itu. “Hampir setiap pagi kami menemukan mayat manusia yang dibuang di dekat jalan Mobil Oil,” katanya.

Pada 2001, satu tahun setelah Jafar meninggal dunia, International Labor Rights Fund, organisasi HAM yang berpusat di Washinton DC, Amerika Serikat, mengajukan gugatan terhadap Exxon Mobil ke pengadilan federal Amerika Serikat karena keterlibatan Exxon Mobil dalam pelanggaran HAM di Aceh. Lembaga ini menjadi kuasa hukum sebelas warga Aceh. Dasarnya ialah Undang-Undang yang lazim disebut The Alien Tort Claims Act di Amerika Serikat, yang mengakomodir warga asing menggugat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat karena pelanggaran HAM. 

Menghabisi saksi mata

Di dalam Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998 yang menurunkan laporan Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard, di antaranya disebutkan bahwa kuburan massal kala itu ditemukan di Bukit Sentang dan di Bukit Tengkorak. Selain itu disebutkan pula bahwa Exxon Mobil membiarkan karyawan lokalnya diculik tentara. Salah seorang di antaranya adalah T Abdullah Baharuddin, yang telah bekerja pada Exxon selama sembilan tahun, yang diambil paksa tentara pada 10 juli 1990 di kantornya di kompleks Exxon. Pada 21 Agustus 1991, istri Baharuddin, Hasnidar, menerima surat pemutusan hubungan kerja Baharuddin dari Exxon Mobil secara sepihak. Kuat dugaan, penculikan dan pembunuhan karyawan lokal Exxon saat itu untuk menghilangkan saksi mata.

Berdoa di kuburan massal. Foto direpro dari Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998, yang berjudul Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard.

Razali Yacub, 25 tahun, sepupu Jafar Siddiq Hamzah, yang saat itu bekerja pada salah satu kontraktor PT Arun di Blang Lancang, diculik Jumat, 5 Mei 2000 sore, atau sekitar satu bulan sebelum kepulangan Jafar ke Indonesia pada awal Juli 2000. “Jenazahnya kami temukan dan kami identifikasi di rumah sakit umum Lhokseumawe pada Rabu, 10 Mei 2000. Mayatnya ditemukan bersama dengan dua mayat lain dengan kondisi bekas penyiksaan dan sudah meninggal beberapa hari. Tidak ada laporan polisi tentang kejadian waktu itu walaupun kita sudah melaporkan kejadian tersebut,” kata adik Jafar Siddiq Hamzah, Cut Zahara Hamzah, pada pertengahan Agustus 2020 melalui pesan elektronik. “Bagi kami ini adalah ancaman nyata bagi keluarga kami.”

Surat pemberhentian kerja salah seorang karyawan lokal Exxon Mobil, T Abdullah Baharuddin, yang hilang. Direpro dari Majalah Business Week edisi 28 Desember 1998, yang berjudul Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard.

Sejumlah ancaman pembunuhan sebenarnya telah Jafar terima beberapa waktu sebelum kepulangannya ke Aceh pada Juli 2000.

Mantan Direktur Eksekutif IFA Robert Jereski mengatakan ada dua email yang mengancam Jafar secara serius. Salah satunya, kata Robert Jereski, seperti yang dikutip dari tulisan Jennifer Huang yang berjudul Lawsuits Target Energy Giants: A Life in Aceh, 13 Mei 2002. “… we don’t need to bring MOI [Mobil Oil Indonesia] to International Court … Do what ever you wish, but remember!! Death is waiting you Mr JAFAR (kami tidak menginginkan Mobil Oil Indonesia dibawa ke meja hijau. Lakukan apapun keinginanmu tapi ingat kematian menunggumu, Jafar).”

Penyangkalan Exxon sebelum dan setelah meninggalkan Aceh

Kini, Exxon Mobil tak lagi beroperasi di Aceh. Semula, pada 2011, Exxon Mobil menjual semua kepemilikan sahamnya di PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) kepada PT Pertamina (Persero).

Lalu, pada 2015, Exxon Mobil melepas semua asetnya di Aceh. Perusahaan ini menjual hak partisipasinya di Blok B dan Blok North Sumatra Offshore (NSO) pada Pertamina.

"Exxon Mobil telah mengalihkan hak penyertaan PSC Blok North Sumatra Offshore dan Blok B kepada Pertamina," kata Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto, seperti yang dikutip dari Katadata, Selasa, 15 September 2015.

"Nilai aset Arun NGL, termasuk kilang LNG dan fasilitas pendukungnya, pernah ditaksir hampir Rp 7 triliun,” demikian dikutip dari Katadata.

Dikutip dari Kontan, Rabu, 10 Agustus 2011, latar belakang langkah Exxon Mobil mengobral aset di Aceh karena “isi putusan pengadilan banding Amerika Serikat, Juli 2011 lalu”.

“Putusan banding itu membolehkan gugatan perdata terhadap ExxonMobil, sebagai buntut tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di wilayah operasi Exxon Mobil di Aceh. Sebagai catatan, pada tahun 2000-2001 ada tuduhan penyiksaan dan pelecehan oleh tentara Indonesia yang mengamankan perusahaan tersebut,” demikian dikutip dari Kontan.

Namun hal itu dibantah oleh Jurubicara Exxon Mobil, Jeffrey Wibowo. "Itu spekulasi, kami tidak mau berkomentar soal itu," ujarnya, seperti dikutip dari Kontan, Rabu, 10 Agustus 2011.

Semula, gugutan 11 warga Aceh terhadap Exxon yang diwakili International Labor Rights Fund ditolak. Di tingkat banding, dalam putusan tertanggal 8 Juli 2011, pengadilan kembali memproses gugatan hukum sejumlah warga sipil Aceh itu.

Baca juga:

Exxon Mobil memang selalu menyangkal keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di Aceh saat pemberlakuan DOM.

Dalam laporan Majalah News Week "Indonesia: What Did Mobil Know? Mass graves suggest a brutal war on local Indonesian guerrillas--in the oil giant's backyard" edisi 28 Desember 1998, Executive Vice President  Produksi dan Eksplorasi Mobil Oil kala itu, Neil Duffin, mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang pelanggaran HAM di Kompleks Exxon. “Saya tidak percaya bahwa kami akan bertanggungjawab untuk hal itu,” kata Neil Duffin.

SEAKI NATSUKO menerima e-mail dari Jafar Siddiq Hamzah pada Selasa, 25 Januari 2000. Dalam e-mail tersebut, Jafar menanyakan kabar dan kesibukan temanya, Natsuko. “Saya sendiri masih sangat sibuk. Minggu depan IFA bekerja sama dengan Yayasan Inoeng Balee (Yayasan Janda) berencana menerbitkan surat kabar pertama berbahasa Aceh, Sue Acheh (Suara Aceh),” tulis Jafar Siddiq Hamzah dalam surat elektronik tersebut.

Jafar juga menuliskan, “Nah, saya mau undang Natsuko untuk menulis artikel tentang kasus Aceh dalam pandangan Natsuko sendiri atas dasar kunjungan-kunjungan Natsuko ke Aceh. Juga kalau bisa Natsuko sampaikan tentang apa yang sebaiknya dilakukan orang Aceh agar kasus Aceh bisa terangkat ke forum internasional. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Tidak usah terlalu  panjang cukup dua lembar ketikan  satu spasi.”

Kata Natsuko pada Agustus 2015 lalu di Banda Aceh, surat kabar Sue Acheh terbit sebanyak dua edisi. “Saat saya menulis di Sue Acheh, foto saya juga ikut dipasang. Saya menulis dalam bahasa Indonesia, lalu Jafar yang menerjemahkan dalam bahasa Aceh,” kata Natsuko.

Di tahun-tahun 2000-an awal, sebut Natsuko, dirinya sering mengunjungi Aceh. "Untuk membantu ibu-ibu korban konflik atau pengungsi," sebutnya. “Kalau ke Aceh, saya turun di Medan lalu naik bus dari Medan ke Lhokseumawe.”

Hari ketika Jafar diculik di Medan pada Sabtu, 5 Agustus 2000, Natsuko dan Jafar semula mengagendakan pertemuan di Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara. Namun hingga pukul 17.00 WIB, Jafar tak muncul.

Di Aceh, surat kabar Sue Acheh rencananya akan terbit secara mingguan dalam empat bahasa daerah di Aceh. Di New York, surat kabar ini sempat terbit dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris. []

Bersambung ke bagian terakhir

Catatan: Tanggal kepulangan Jafar ke Aceh, dan tanggal Jafar meninggalkan Banda Aceh lalu pergi ke Medan dalam artikel ini telah direvisi.

Loading...