Sudut Pandang

[Bagian IV] Aceh dan Narasi Universal

·
[Bagian IV] Aceh dan Narasi Universal
Demonstrasi di depan Kantor Konsulat Jenderal RI di New York, Amerika Serikat pada 14 Agustus 2000, yang menuntut penyelesaian hukum atas pembunuhan politik Jafar Siddiq Hamzah. Sumber foto: John M. Miller/etan.org.

Nyaris semua peneliti yang meneliti tentang konflik Aceh-RI menyimpulkan nasionalisme ke-Acehan yang dikonstruksi deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro, kokoh dan ideologis dalam kurun waktu 1976-2005. Meski tak sedikit pula peneliti yang menemukan sejumlah kesalahan data, penyimpangan, dan pengaburan (distorsi) sejarah dalam narasi-narasi sejarah versi Hasan Tiro, para peneliti tersebut secara tak langsung umumnya mafhum, konstruksi sejarah Aceh versi Hasan Tiro bersifat politis dan itu sangat diperlukan untuk melakukan dekolonisasi.

“Nasionalisme Aceh, yang pada awalnya ideologis—terutama pada periode konflik sehingga menggerakkan massa dalam jumlah yang besar-- lalu menjadi primodialis (loyalitas emosional) ketika MoU Helsinki tercapai dan mulai diimplementasikan (di masa transisi perdamaian); dan akhirnya kini menjadi situasionalis karena ikatan sebagai sebuah komunitas politik telah didasarkan pada kepentingan (berdasarkan situasi),” tulis Otto Syamsuddin Ishak dalam bukunya Aceh Pasca-Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme.

Firdaus, dalam disertasinya Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang mengutip Darmansjah Djumala dalam buku Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi, menuliskan,  fase awal terbentuknya GAM berangkat dari kelompok kecil yang terdidik dan memiliki ideologi yang kuat. Jumlah mereka kira-kira 150 orang.

“Angka ini melonjak pada 1978 menjadi 5000 pendukung yang siap dimobilisasi. Pada umumnya pendukung ini mantan anggota DII/TII yang dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureueh,” tulis Firdaus dalam disertasinya Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang mengutip Tim Kell dalam The Roots of the Acehnese Rebellion, 1989-1992.

Antropolog Antje Missbach, dalam bukunya Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, menuliskan, pada Oktober 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan GAM bersama 70 orang pengikutnya yang tak lain terdiri dari keluarga besarnya sendiri.

Fase kedua adalah kebangkitan GAM pada periode 1989, setelah eks-Libya pulang ke Aceh. Dan terakhir, fase ketiga: meski perlawanan GAM berkurang akibat operasi militer besar-besaran Pemerintah Indonesia, generasi Aceh 1998, yang mendesak Soeharto turun juga mendesak Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh tanpa kekerasan, merupakan generasi yang bersimpati pada GAM.

Antje Missbach, dalam bukunya Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, membantah bahwa GAM satu-satunya organisasi yang mewakili perjuangan rakyat Aceh di dalam dan di luar negeri pada masa itu.

“Sampai akhir tahun 1990-an belum ada jaringan dukungan internasional untuk Aceh. Jejaring semacam itu baru muncul ketika para pemuda, aktivis HAM, dan mahasiswa Aceh mulai pergi ke luar negeri untuk menggelar kampanye pencarian bantuan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dunia, serta menghadiri konferensi-konferensi internasional atau memberikan kesaksian pada sesi dengar pendapat di sejumlah Negara,” tulis Antje Missbach.

Antje, salah satunya, mengambil contoh kerja-kerja Aguswandi. Setelah masuk daftar orang yang dicari oleh militer Indonesia karena kerja-kerja Solidaritas Masyarakat untuk Rakyat (SMUR) menentang pemberlakuan DOM di Aceh dan melengserkan Soeharto dari tampuk kekuasaan, Aguswandi meninggalkan Aceh pada 2001.

“Selama belajar di Inggris, dia juga bekerja pada Tapol (Organisasi Sipil pada isu HAM-red) sebagai pembela hak asasi manusia untuk Aceh. Aguswandi mengampanyekan hak asasi manusia dan resolusi konflik untuk Aceh di konferensi-konferensi internasional dan sesi-sesi dengar pendapat di Asia Tenggara, AS, dan Eropa. Ia memberikan sejumlah presentasi di sejumlah konferensi di Washinton DC, Bangkok dan Manila, bertemu dengan para politisi luar, termasuk Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, serta berkampanye di Jenewa sebagai perwakilan LSM pada Komisi HAM PBB,” tulis Antje Missbach dalam bukunya Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh.

Kini, Aguswandi bekerja pada PBB.

Masih menurut Antje, dari semua LSM internasional di Aceh, Internasional Forum for Aceh (IFA), yang didirikan Jafar Siddiq Hamzah, memainkan peran paling penting. IFA, tulis Antje, mendorong pembentukan komisi internasional untuk penyelidikan pelanggaran HAM di Aceh.

“Jafar dan rekan-rekannya juga ikut menyeret raja minyak Mobil Oil/Exxon Mobil ke pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah operasi perusahaan tersebut di Aceh,” tulis Antje, yang mengutip tulisan Aguswandi dalam Tapol Bulletin.

Pendiri IFA, Jafar Siddiq Hamzah, diculik di Medan dan mayatnya ditemukan pada 3 September 2000.

Apa yang dituliskan Antje tak jauh berbeda dengan yang uraikan Otto Syamsuddin Ishak dalam bukunya Aceh Pasca-Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme.

Menurut Otto, ada empat peristiwa penting yang saling berhubungan dalam hubungan Aceh pasca-konflik. Pertama, keberhasilan gerakan reformasi 1998 secara nasional yang merupakan wujud dari kekuatan masyarakat sipil dan gerakan sosial yang menumbangkan rezim junta militer. Kedua, tuntutan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi operasi jaring merah.

“Ketiga, bencana alam gempatsunami (2004) yang membangkitkan solidaritas kemanusiaan dunia terhadap kondisi kemanusian di Aceh, yang mencerminkan kesatuan aksi kolektif lintas bangsa dan keyakinan untuk hal-hal yang bersifat kemanusian di level lokal. Keempat, tercapainya kesepahaman bersama untuk mencapai perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang telah dirintis sejak awal pada tahun 2000, yang dikondisikan oleh sebuah pengakuan dunia bahwa pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang hanya bisa dilakukan pada situasi yang damai,” tulis Otto.

Lantas, siapakah yang semula telah merintis perdamaian tersebut? Antje Misbach, dalam bukunya Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, yang mengutip Aguswandi, menuliskan, “Pada Juli 1999, bekerjasama dengan Forum Asia, IFA mensponsori sebuah konferensi di Bangkok yang merupakan tonggak menuju perundingan damai dan berlanjut ke salah satu pertemuan-pertemuan pertama yang melibatkan GAM dan Pemerintah Indonesia.”

Parrhesiastes

Kita tentu juga harus mengenang, bagaimana akademisi Sofyan Ibrahim Tiba, juga dengan lantang menyuarakan dukungannya pada GAM, sesuatu yang nyaris sulit kita temukan bila berkaca pada kondisi Aceh hari ini.

Sofyan Ibrahim Tiba, ahli Hukum Tata Negara, merupakan seorang anggota Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK), sebuah komite yang lahir setelah tercapai kesepakatan antara RI dan GAM untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan yang belakangan dikenal dengan sebutan Jeda Kemanusiaan berakhir pada 16 Januari 2001. Jeda Kemanusian atau Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh antara GAM dan Pemerintah RI ditandatangani di Davos, Jenewa, Swiss, pada 12 Mei 2000.

Baca juga:

Jumat, 3 Agustus 2001 tengah malam, Sofyan Ibrahim Tiba, salah seorang juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, itu, ditangkap polisi di rumahnya.

Ia dijerat pasal 6-11 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Antiterorisme dengan tuduhan berbuat makar, menghasut, dan menebar rasa kebencian  terhadap pemerintah yang sah.

Sebelumnya, lima anggota komite lainnya juga yang telah ditahan  sejak 20 Juli 2001. Mereka adalah Teungku Nashiruddin bin Ahmed, Amdi bin Hamdani, Amni bin Ahmad Marzuki, Teuku Kamaruzzaman, dan Teungku Muhammad Usman.

Beberapa waktu kemudian, Sofyan Ibrahim Tiba bebas. Namun, Kejaksaan Tinggi Aceh tetap memproses berkas perkaranya meskipun perintah agar Kepolisian Daerah setempat menangguhkan penahanan telah dikeluarkan.

Setahun berikutnya, pada 9 Desember 2002, GAM dan Pemerintah RI sepakat untuk menandatangani Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) atau persetujuan untuk menghentikan permusuhan di Jenewa, Swiss. Lagi-lagi, Sofyan Ibrahim Tiba menjadi salah seorang juru runding GAM saat itu.

Jumat, 9 Mei 2003,  Sofyan Ibrahim Tiba dan lima juru runding GAM lainnya kembali  ditangkap polisi di Bandara Iskandar Muda.

Sofyan Ibrahim Tiba dihukum 15 tahun penjara. Tgk. Muhammad Usman Lampoh Awe diganjar hukuman 13 tahun penjara. Tgk Amni bin Ahmad Marzuki 12 tahun penjara. Tgk. Nashiruddin bin Ahmad dan T Kamaruzzaman dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

"Saya ini bukan GAM ya. Saya ini kebetulan simpati dengan perjuangan GAM. Dan beberapa pikiran saya cocok dengan mereka. Ibaratnya, saya ini adalah pemain bola kontrakan. Jadi sedang dikontrak negara lain," kata Sofyan Ibrahim Tiba, sebagaimana dikutip Fakhurradzie Gade dari detik.com, dalam tulisannya yang berjudul Apa Kabar Ibrahim Tiba.

Bagi Sofyan Ibrahim Tiba, masyarakat Aceh yang saat itu telah bersedia membayar pajak nanggroe pada GAM, adalah salah satu bentuk pengakuan terhadap administrasi GAM.

Sementara Tapol Aceh lainnya bebas setelah kesepahaman MoU Helsinki pada 2005, Sofyan Ibrahim Tiba meninggal dunia pada 26 Desember 2004, saat LP Keudah tempat ia dipenjara diterjang tsunami.

Ada satu uraian menarik, yang ditulis Edward Said dalam artikelnya yang berjudul Intelektual dalam Dunia Poskolonial, yang terhimpun bukunya Imajinasi Intelektual.

Said menggambarkan bagaimana intelektual-intelektual yang sebelumnya mendukung penuh gerakan perlawanan terhadap kolonialisme justru dikriminalisasi oleh para pimpinan Negara-negara yang mereka bela dan dukung sebelumnya, setelah Negara-negara itu bebas dari kolonialisme.

“Ironisnya, mereka (Faiz Ahmed Faiz di Pakistan, Ngugi wa Thongo di Kenya-red) hanya dipahami secara parsial, baik di Barat maupun oleh penguasa di Negara mereka sendiri. Banyak intelektual Barat yang menganggap mereka sebagai orang cengeng dan perengek yang suka mengungkit-ungkit kejahatan kolonialisme, sementara di dalam negeri mereka dianggap sebagai antek kekuatan asing oleh rezim yang memenjarakan dan mengasingkan mereka,” tulis Edward Said.

Michel Foucault, dalam buku Parrhesia Berani Berkata Benar, menuliskan, parrhesia, dari etimologinya berasal dari parrhesiazethai, yang berarti mengatakan segala sesuatu. “… parrhesiastes adalah orang yang menggunakan parrhesia, yaitu: seseorang yang berbicara kebenaran,” tulis Michel Foucault.

Menurutnya, seseorang yang menerapkan parrhesia, yang juga seorang parrhesiastes, “hanya jika terdapat risiko atau bahaya baginya dalam mengungkap kebenaran. Misalnya, dari sudut Yunani antik, seorang guru tatabahasa mungkin menyampaikan kebenaran kepada anak-anak didiknya, dan mungkin memang tidak diragukan lagi bahwa apa yang ia ajarkan ini benar. Kendati ini adalah koinsidensi antara keyakinan dan kebenaran, ia bukan seorang parrhesiastes. Namun, tatkala seorang filsuf berbicara di hadapan seorang penguasa, di hadapan seorang tiran, dan menegaskan padanya bahwa tiraninya menganggu dan tidak menyenangkan karena tirani tidak sejalan dengan keadilan, maka sang filsuf telah bicara benar, parcaya bahwa ia telah berbicara benar, dan lebih dari itu, juga mengambil risiko (karena sang tiran dapat saja menjadi murka, mungkin menghukumnya, mungkin mengasingkannya, mungkin membunuhnya)”. []

Bersambung Bagian V

Komentar

Loading...