Laporan mendalam/DAK Pertanian Pidie

[Bagian III] Dugaan Korupsi yang Bermula dari Pengingkaran terhadap Juklak dan Juknis

·
[Bagian III] Dugaan Korupsi yang Bermula dari Pengingkaran terhadap Juklak dan Juknis
Pembangunan irigasi air tanah/sumur bor di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Pidie dengan nilai Rp 200 juta, termasuk biaya perencanaan sebesar Rp 6 juta dan pengawasan Rp 4 juta di dalamnya, dikategorikan sebagai pembangunan irigasi air tanah dalam, yang sumber airnya berasal dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 meter. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Irigasi air tanah debutan.

sinarpidie.co—Pembangunan irigasi air tanah/sumur bor di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Pidie senilai Rp 200 juta, termasuk biaya perencanaan sebesar Rp 6 juta dan pengawasan Rp 4 juta di dalamnya, dikategorikan sebagai pembangunan irigasi air tanah dalam, yang sumber airnya berasal pada kedalaman lebih dari 60 meter.

Namun, pengeboran di lokasi tersebut dilakukan tanpa didahului survey geolistrik atau pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air, dan jenis pompa, sebelum bangunan tersebut dibangun.

"Tidak ada dialokasikan anggaran untuk melakukan itu,"  kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, yang juga PPTK untuk kegiatan irigasi, embung, dan dam parit DAK 2018 pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Husaini, Senin, 29 Oktober 2018 di Sigli.

Keuchik Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Mustafa mengatakan, pembangunan sumur bor dan saluran untuk irigasi sawah di kampung itu dikerjakan oleh tukang luar.

“Bukan tukang asal gampong di sini,” ungkapnya, pekan lalu.

Nama kelompok tani yang seharusnya mengerjakan proyek ini lewat swakelola padat karya adalah Kelompok Tani Blang Baroh.

Amatan sinarpidie.co di lokasi tidak ada papan nama proyek dan prasasti. Sumur bor itu berada di atas bangunan berupa petakan beton ukuran sekira 2 x 2 meter di mana sebuah tiang sepanjang satu meter menyangga sebuah boks bercat biru. Di dalam boks tersebut hanya ada meteren.

Saluran irigasi sepanjang kira-kira 50 meter itu tanpa bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi. Selain itu, bak penampung yang idealnya diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi, juga tidak ada.

Boks meteran. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Safrizal, Ketua kelompok Tani Blang Baro menjelaskan,  pengerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga atau mengupah tukang. Sedangkan pembelian material dilakukan dirinya sendiri.

“Pembangunan ini sudah selesai tetapi belum di-PHO, sedangkan yang terlibat dalam pengawasan pembangunan ini ada Pak Keuchik, Tuha Peut, ketua kelompok Tani dan Mantri Tani kecamatan. Orang dinas ada juga terlibat saat perencanaan. Kami, saat tidak mengerti, pasti tanya sama orang dinas,” kata dia.

Menurut Safrizal, irigasi air tanah tersebut dapat mengairi sawah sekitar lima hingga sepuluh hektare sawah.

“Dana pembangunan itu disalurkan melalui rekening kelompok. Hingga saat ini dana baru dua tahap kami tarik. Itu dibornya sekitar 100 meter lebih. Pompa ya itu kami pakai pompa model tembak supaya mampu ditarik air ke atas,” kata dia, menjelaskan.

Secara keseluruhan, perencanaan pekerjaan swakelola padat karya pembangunan irigasi air tanah/sumur bor; pembangunan embung, jalan produksi, dan pembangunan dam parit yang dilakukan dinas teknis di tingkat kabupaten di Pidie, yakni Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, terindikasi cacat prosedur.

Hal ini, salah satunya, terlihat dari pemilihan lokasi dan gambar pekerjaan yang didesain tanpa merujuk standar minimum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018. Hal itu berdampak pada out put bangunan itu sendiri.

“Sudah saya bilang pada kelompok tani itu bahwa di tempat itu dibutuhkan bak penampungan. Hari ini kita ingin kerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Juklak,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, yang juga PPTK untuk kegiatan irigasi, embung, dan dam parit DAK Fisik Bidang Pertanian 2018 pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Husaini, Senin, 29 Oktober 2018 di Sigli.

Baca juga:

Di lain pihak, Ketua Kelompok Tani Blang Baro Safrizal menyebutkan, bangunan pengatur berupa pintu, boks pembagi, bak penampung, bahkan prasasti, tak tertera di dalam gambar dan di dalam RAB. []

Bersambung bagian IV

Komentar

Loading...