Laporan mendalam

[Bagian II] Tak Kunjung Lepas dari Jerat Kelangkaan Pupuk  

·
[Bagian II] Tak Kunjung Lepas dari Jerat Kelangkaan Pupuk  
Pupuk subsidi dan non subsidi di Kios UD. Ok. Bintang Tani di Glumpang Baro. Foto direkam pada Rabu, 25 Juli 2018.

sinarpidie.co—Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 adalah sebagai berikut:

1.      UREA : Rp 90 ribu per sak (50 kg),

2.      SP36 : Rp 100 per sak (50 kg),

3.      ZA :  Rp 70 ribu per sak (50 kg),

4.      NPK : Rp 115.000 per sak (50 kg),

5.      ORGANIK : Rp 20 ribu (40 kg).

Itu adalah harga yang telah ditetapkan hingga ke lini IV alias tingkat kios pengecer. Dengan kata lain, itulah daftar harga jual untuk masyarakat tani yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun faktanya, baik di musim tanam rendengan maupun musim tanam gadu, harga pupuk subsidi melambung tinggi di atas HET. Fakta tersebut sudah menjadi rahasia umum dan tampaknya sudah diterima menjadi satu hal yang lumrah.

Di tangan petani, pupuk NPK subsidi seharga Rp 150 ribu hingga Rp 180 ribu per sak (50 kg). Selain melambung tinggi di atas HET, pupuk NPK subsidi adalah pupuk yang paling sering hilang di pasaran saat musim tanam tiba.  

Saat kelangkaan pupuk subsidi terjadi, mengutip perkataan salah satu pengecer pupuk bersubsidi—Toko Wisma Tani Beurueneun— yang identitasnya enggan dituliskan pada awal Mei silam, “ada pupuk non-subsidi. Harganya Rp 300 ribu per sak (50 kg-red) untuk jenis NPK Phonska. Dan Urea non-subsidi juga ada, Rp 260 ribu per sak [50 kg-red).”

sinarpidie.co menelusuri penyebab mahalnya harga pupuk NPK bersubsidi dan penyebab kelangkaan pupuk tersebut pada tiap musim tanam. Hasilnya: alokasi pupuk bersubsidi memang tak mampu memenuhi luas persawahan di Pidie, dan ironisnya, di tengah kondisi tersebut, diduga ada oknum-oknum yang justru memperpanjang "daftar" kelangkaan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 521.33/1381/2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam Provinsi Aceh tahun 2016, pada tahun tersebut, jumlah pupuk yang dialokasikan untuk Pidie adalah sebagai berikut:

1.      UREA  : 8.200 ton,

2.      SP-36  : 2.310 ton,

3.      ZA       : 1.046 ton,

4.      NPK    : 4.500 ton,

5.      Organik : 100 ton.

Jumlah tersebut tentu saja tak mampu menjawab kebutuhan pupuk 29.415 hektare sawah di Pidie untuk dua kali tanam dalam setahun.

Pada 2018, merujuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie nomor 9 tahun 2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Pidie, alokasi pupuk NPK bersubsidi mengalami kenaikan menjadi 5. 889 ton.

DOK. sinarpidie.co

"Penambahan kuota pupuk sangat tergantung pada komunikasi antara bupati dengan gubernur sebelum penetapan jumlah kuota. Masalah ini tidak akan bisa diselesaikan antar dinas kabupaten dengan dinas provinsi. Kita sangat cukup alasan meminta penambahan kuota karena Pidie merupakan salah satu kabupaten penghasil gabah terbesar di Aceh," kata Ketua Komisi B DPRK Pidie Anwar Husen MAP pada sinarpidie.co pada awal Mei lalu. "Kebutuhan pupuk NPK untuk petani Pidie 9.500 ton untuk satu kali tanam." 

DOK. sinarpidie.co

Artinya, petani di Pidie membutuhkan kurang lebih 19 ribu ton pupuk NPK untuk dua kali tanam dalam satu tahun.

Di lain sisi, pengecer atau kios diduga mengambil pupuk dengan harga di atas HET eceran kios sejak pupuk masih “di tangan”  distributor pupuk bersubsidi.

Dan hal itu nampaknya diketahui oleh oknum PT Petrokimia Gresik, yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, sang produsen pupuk bersubsidi. BUMN.

Salah seorang pemilik kios resmi (pengecer) pupuk bersubsidi, UD. Ngoen Meutani, di Kecamatan Geulumpang Baro, Pidie, Fakhri H Hasballah, mengatakan, masalah kelangkaan pupuk subsidi acapkali terletak pada distributor.

Kata dia lagi, pengecer diwajibkan untuk menansfer uang terlebih dahulu baru kemudian pupuk dikirimkan ke kios.

“Hasil rapat dengan pihak Perusahaan Pupuk Petro kimia Gresik di Kota Bakti, dalam satu kali musim tanam, para pengecer kios resmi minimal mengambil 600 kg pupuk non-subsidi NPK Phonska Plus. Harga tebus pupuk NPK Phonska non-subsidi itu Rp 170 ribu -  Rp 180 ribu per sak  (25 kg). Sedangkan harga tebus NPK Phonska subsidi Rp 118.500 hingga Rp 120 ribu,” ungkapnya, pada awal Mei 2018 silam.

Tetapi, kata Fakhri, pihak distributor bukannya mematok 600 kg pupuk NPK non-subsidi sesuai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, melainkan memaksa pengecer untuk mengambil pupuk NPK non-subsidi sebanyak lima ton sekaligus.

“Sabagai syarat untuk tebus pupuk subsidi. Bagi kami pengecer resmi, aturan seperti itu, yang dipaksaan oleh distributor, sangat memberatkan. Kalaupun kami ambil pupuk NPK Phonska Plus (non-subsidi) itu nanti akan menumpuk di kios, tidak akan laku karena masyarakat kita tidak sanggup membeli, harganya mahal,” kata dia lagi.

Sumber sinarpidie.co terpercaya lainnya menyebutkan, seharusnya harga tebus pupuk NPK subsidi pengecer pada distributor Rp 111.591 per sak (50 kg).  “Tidak hanya menyalahi aturan, ongkos bongkar juga dibebankan pada kios (pengecer) Rp 2 ribu per sak,” kata sumber sinarpidie.co, itu. “Kalau kami tidak ambil pupuk non-subsidi dalam jumlah yang distributor katakan, pihak distributor mengancam akan memutuskan kontrak.”

Baca juga:

[Bagian I]

Pemilik kios UD. OK. Bintang Tani di Glumpang Baro, H. Syarwani, juga menuturkan, dirinya menebus 5 ton pupuk NPK non-subsidi berbarengan dengan penebusan NPK subsidi. “Tapi saya tidak mau bilang itu paksaan distributor,” kata dia, pekan lalu.

[Bersambung Bagian III]

Reporter: Wahyu Puasana dan Firdaus

 

Komentar

Loading...