Liputan Khusus Pileg DPRK Pidie 2019

[Bagian II-Selesai] Kopi, Sagu dan Kakao di Dapil 4 Pidie

·
[Bagian II-Selesai] Kopi, Sagu dan Kakao di Dapil 4 Pidie
Kawasan perkebunan kakao di Glee Cot Mamplam, Kecamatan Titeue, Pidie. (sinarpidie.co/FIrdaus).

Dari PDRB Pidie sekira Rp 9,19 triliun, APBK Pidie hanya Rp 2,1 atau Rp 2,2 triliun, stakeholders terkait seyogyanya mampu mengelola keuangan daerah dengan baik lewat program yang tepat.

sinarpidie.co--Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pidie disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 40.83 persen. Sektor tersebut merupakan penyumbang PDRB tertinggi untuk Pidie. Lapangan usaha kedua penyumbang terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan sumbangan 15, 46 persen. Lalu, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib berada di posisi ketiga dengan persentase 9.84 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Pidie pada tahun 2013 sebesar 4,24 persen dan sedikit melambat menjadi 4,03 persen di tahun 2014. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan laju pertumbuhan menjadi 4,82 persen. Pada tahun 2016 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen. Kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi sebesar 4,39 persen,” demikian dikutip dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie menurut Pengeluaran 2013-2017, yang diterbitkan BPS Pidie.

Pada tahun 2013, nilai PDRB Pidie sebesar Rp 6,72 triliun. Pada tahun 2014 naik menjadi Rp 7,25 triliun. Lalu meningkat lagi pada tahun berikutnya menjadi Rp 7,86 triliun. Pada tahun 2016, tercatat PDRB menurut pengeluaran, sebesar Rp 8,49 triliun dan meningkat menjadi Rp 9,19 triliun pada tahun 2017.

Dari jumlah 74,49 persen konsumsi rumah tangga pada tahun 2017, sebanyak 37,42 persennya digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan, minuman, dan rokok. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 3,39 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Pidie belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan,” demikian dikutip dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie menurut Pengeluaran 2013-2017, yang diterbitkan BPS Pidie.

Garis Kemiskinan Pidie pada tahun 2018 sebesar Rp. 435.873. Garis kemiskinan diukur dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 435.873 pada 2018 sebanyak 89, 533 jiwa. Dengan kata lain, angka penduduk di Pidie yang hidup di bawah garis kemiskinan di Pidie masih di atas 20 persen.

Jurang kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan masih sangat tinggi. Dengan kata lain, kemiskinan terjadi begitu tajam di mana mayoritas masyarakat Pidie menggantungkan hidup di sektor pertanian (sektor primer PDRB).

Pidie sebenarnya telah menetapkan sejumlah kawasan pertumbuhan ekonomi dalam RT-RW, salah satunya lewat pengembangan Kawasan Agropolitan di Kota Bakti, Kawasan Agropolitan Tangse, Kawasan Agropolitan Padang Tiji, dan Kawasan Agropolitan Mila.

Daerah Pemilihan (Dapil) DPRK Pidie 4—Geumpang, Sakti, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Mane, Titeue— merupakan Dapil dengan jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu 2019: 62.555 pemilih. Di Dapil ini, terdapat dua kawasan agropolitan: Kota Bakti dan Tangse. Kawasan Agropolitan ialah sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu dengan memadukan  satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kecamatan Tangse adalah kecamatan dengan jumlah produksi kakao tertinggi di Pidie pada 2017: 1197 ton. Di Kecamatan Tiro/Truseb, 184 ton, Keumala 238 ton, Titeue 131 ton, Geumpang 191 ton, dan Mane 92 ton. Selain kakao, Tangse juga mampu memproduksi 2.234 ton kopi pada 2017. Di Mane, kopi diproduksi 430 ton dan Geumpang 383 ton pada 2017.

Baca juga:

Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Syarkawi mengatakan, komoditi kopi di Tangse, Mane, dan Geumpang, merupakan komoditi yang sangat menjanjikan secara ekonomi.

“Untuk kakao juga demikian. Jadi kita sudah merehabilitasi sejumlah kebun rakyat baik kebun kakao dan kebun kopi. Dinas Pertanian dan Pangan mendukung penuh pengembangan dua komoditi tersebut di Pidie. Kita berharap semua stakeholder peduli terhadap potensi ini,” kata Ir Syarkawi, Kamis, 25 April 2019.

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha, mengatakan, sejauh ini kecamatan yang telah memiliki master plan Kawasan Agropolitan adalah Kecamatan Sakti.

“Disusun pada 2017 lalu,” kata dia melalui sambungan telepon selular, Jumat, 26 April 2019. “Konsep pengembangannya dari hulu ke hilir. Misalnya pusat pertumbuhan di Kota Bakti lalu daerah pendukungnya mana saja, sehingga akan muncul titik-titik pertumbuhan.”

Dari PDRB Pidie sekira Rp 9,19 triliun, APBK Pidie hanya Rp 2,1 atau Rp 2,2 triliun, stakeholders terkait seyogyanya mampu mengelola keuangan daerah dengan baik lewat program yang tepat. []

Komentar

Loading...