[Bagian II] Rapat Settingan ala Komisi IV DPRK Pidie

·
[Bagian II] Rapat Settingan ala Komisi IV DPRK Pidie
Rapat kerja Komisi IV DPRK Pidie dengan manajemen RSUD TCD dan Sekretaris Daerah, Idhami SSos MSi, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRK Pidie, Senin, 26 April 2021. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Entah karena tidak memiliki bahan selain selembar kertas tuntutan para cleaning service, atau mungkin berkat sesuatu lainnya, Ketua Komisi IV DPRK Pidie, Teuku Mirza Jamil, menyimpulkan bahwa berunjuk rasa dan menyalurkan pendapat di tempat umum, yang dilakukan para tenaga cleaning service pada Senin, 19 April 2021, adalah suatu perbuatan yang tercela dan tak patut.

sinarpidie.co — Ketua Komisi IV DPRK Pidie, Teuku Mirza Jamil, mengenakan setelan safari lengan pendek cokelat, sementara empat anggota Komisi IV lainnya mengenakan setelan safari lengan panjang berwarna biru, Senin, 26 April 2021 siang.

Mirza membuka rapat kerja dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli dan Sekretaris Daerah (Sekda), Idhami SSos MSi, dengan suara yang nyaring.

Mirza, dan empat anggota Komisi IV DPRK Pidie lainnya, tidak mengantongi data apa pun, selain selembar kertas tuntutan para tenaga cleaning service RSUD TCD dalam unjuk rasa Senin, 19 April 2021 lalu.

Bermodal poin-poin di dalam selembar kertas itulah Mirza memimpin rapat tersebut.

Rapat siang itu digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Pidie. Anggota Komisi IV, manajemen RSUD TCD, dan unsur Setdakab Pidie duduk melingkari sebuah meja. Sementara, tiga dari 17 tenaga cleaning service RSUD TCD duduk di kursi-kursi di belakang mereka. Sisa tenaga cleaning service lainnya duduk di kursi-kursi di lobi di Gedung DPRK Pidie di luar ruangan tersebut.

Entah karena tidak memiliki bahan selain selembar kertas tuntutan para cleaning service, atau mungkin berkat sesuatu lainnya, Mirza menyimpulkan bahwa berunjuk rasa dan menyalurkan pendapat di tempat umum, yang dilakukan para tenaga cleaning service pada Senin, 19 April 2021,  di Kantor Bupati Pidie dan Gedung DPRK Pidie, adalah suatu perbuatan yang tercela dan tak patut.

Meski sejak awal, Syamsimar, tenaga cleaning service yang hadir di dalam ruangan tersebut telah menyebutkan bahwa mereka disuruh pulang dan diminta tak lagi bekerja di RSUD TCD oleh Koordinator CS, Baharuddin, setelah Bahar menunjukkan panggilan telepon dari Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, sebagai bukti, tapi Wakil Ketua Komisi IV DPRK Pidie, Muhammad, justru merekomendasikan pada manajemen RSUD TCD untuk menunjuk seorang Koordinator CS di RSUD TCD.

Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, mengangguk sesering mungkin saat ia mendengar rekomendasi dari politisi Partai Aceh tersebut, seakan Koordinator CS, Baharudin, yang ia tunjuk untuk memecat 41 CS sebelumnya bukanlah Koordinator CS, melainkan seorang pawang hujan di rumah sakit tersebut.

Jika satu dari lima anggota Komisi IV DPRK Pidie tidak mengetahui bahwa sejak dulu telah ada Koordinator CS di RSUD TCD mungkin itu hal yang wajar. Namun, Komisi IV DPRK Pidie memang berbeda.

“Tidak ada koordinator di bidang cleaning service yang dapat mengomunikasikan dengan baik tentang keuangan di rumah sakit menyebabkan musibah bagi kita,” kata anggota Komisi IV DPRK Pidie lainnya, Alwi.

Alwi adalah politisi dari Partai Demokrat.

Komisi IV DPRK Pidie menyangkal kekacauan pengelolaan keuangan di RSUD TCD dan menganggap masalah yang dialami oleh para tenaga cleaning service ini hanyalah sekadar masalah gaji yang belum dibayar selama dua bulan. “Kami di DPR, saat ada tugas, kadang harus mengeluarkan uang sendiri terlebih dahulu,” kata Muhammad, anggota DPRK Pidie yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil)  Tiro, Sakti, Titeue, Keumala, Tangse, Mane dan Geumpang, itu.

Mereka tak melihat bahwa masalah di RSUD TCD Sigli telah mengakar dari hulu ke hilir: dari tenaga kebersihan, tenaga tata usaha, dokter umum, perawat, hingga dokter spesialis.

Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, tidak pernah menyerah untuk meyakinkan semua pihak bahwa masalah di rumah sakit tersebut hanya dipicu oleh segelintir karyawan yang tidak siap dengan penerapan aturan baru, — Peraturan Direktur (Perdir) Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli yang mendahului Peraturan Bupati Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie— kunjungan pasien yang sedikit selama pandemi Covid-19, dan jumlah tenaga kerja yang over kapasitas bila dibandingkan dengan jumlah ranjang pasien.

Terkait gaji tenaga cleaning service, Direktur RSUD TCD dr Muhammad Yassir, secara tidak langsung, menimpakan kesalahan pada mekanisme pengamprahan APBK Pidie karena gaji-gaji para petugas kebersihan ini bersumber dari APBK Pidie.

Namun, dr Muhammad Yassir Sp An tidak menyebutkan bahwa RSUD TCD Sigli adalah rumah sakit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dengan pendapatan di atas Rp 100 miliar per tahun. Dengan kata lain, RSUD TCD Sigli bukanlah UPTD, yang ketika APBK Pidie terkena penyesuaian Permendagri dan Permenkeu, gaji-gaji pegawai di RSUD TCD juga ikut terdampak.

Sebagai sebuah perusahaan, pasal 3 ayat 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan bahwa pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemberian gaji, tunjangan, dan pensiun bagi pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku bagi pegawai negeri sipil, sementara untuk pegawai BLUD non-PNS juga serupa. Jika PNS mendapat gaji pensiun, pegawai non-PNS yang purna-tugas seharusnya memperoleh pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD juga mengatur 40 persen hingga 50 persen dari pendapatan BLUD dialokasikan untuk belanja pegawai, yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Inilah yang tidak benar-benar dilakukan dengan baik di hulu di dalam RBA sehingga menimbulkan efek domino di hilir.

Pendapatan RSUD TCD sendiri, sebagai BLUD, terdiri dari jasa pelayanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain, APBK Pidie, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Gaji para cleaning service ini— Rp 600 ribu per bulan— dibebankan dalam APBK Pidie yang bersumber dari dana transfer pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Insentif bagi para tenaga cleaning service ini, yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan (jaspel), pun dibayar sangat telat.

Realisasi pendapatan RSUD TCD pada 2020 adalah Rp 108.414.945.639, dari target pendapatan yang ditetapkan tahun itu senilai Rp 109.733.521.996. Pendapatan pada 2020 mengalami penurunan dibandingkan pendapatan rumah sakit ini pada tahun 2019, yakni Rp 125.540.683.930. Pada 2018, pendapatan di RSUD TCD adalah Rp 134.638.629.438.

Seharusnya, gaji-gaji para cleaning service ini dianggarkan dalam RBA RSUD TCD 2021 dengan mengambil sumber anggaran dari jasa pelayanan agar nilai gaji mereka lebih manusiawi. Hal ini penting tidak hanya bagi para pegawai di RSUD TCD, tapi juga bagi daerah agar BLUD tidak lagi membebani keuangan daerah.

Baca juga:

Kepala BPJS Kesehatan Pidie, dr Sri Nurmalia, mengatakan pihaknya telah membayar klaim bulan pelayanan Januari 2021 pada RSUD TCD dalam April 2021 ini. “Itu klaim terakhir yang diajukan RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli ke BPJS Kesehatan,” katanya, Rabu, 28 April 2021.

Namun, manajemen RSUD TCD baru membayar uang jasa pelayanan bulan Oktober 2020 pada pegawainya pada 18 Maret 2021.

Di samping itu, sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19, RSUD TCD tidak bisa secara serta-merta menggunakan pandemi sebagai alasan anjloknya pendapatan mereka, karena RSUD TCD juga mendapatkan pendapatan dari klaim pasien Covid-19 yang dibayarkan Kemenkes terhitung sejak Maret 2020.

Rapat Komisi IV DPRK Pidie Senin kemarin sebenarnya juga tidak dapat dikatakan buruk untuk seluruhnya. Ketua Komisi IV, T Mirza Jamil, tidak memasang anggota Satpol-PP di depan pintu Banmus untuk menghadang para tenaga cleaning service, yang tidak diundang ini, masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mendengar dan mengikuti jalannya rapat. Sebagai pimpinan rapat, ia juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin berbicara, meski dalam beberapa hal, ia menyela pernyataan-pernyataan yang tidak diinginkannya terungkap dengan gamblang di dalam rapat tersebut. Dan yang lebih penting, para tenaga cleaning service yang dipecat sepihak ini diterima kembali untuk bekerja. []

Selesai

Loading...