Asal Kebut Penilaian dan Pembebasan Lahan Jembatan Krueng Panteraja

·
Asal Kebut Penilaian dan Pembebasan Lahan Jembatan Krueng Panteraja
Empat ruko milik Kurmi Amanaf dirobohkan pada Jumat, 29 Januari 2021. (sinarpidie.co/ M Rizal).

Proses penilaian lahan dan bangunan untuk pembangunan Jembatan Krueng Panteraja diduga cacat prosedur sejak awal. Sejumlah mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditengarai dipangkas. Main titip di pengadilan.

sinarpidie.co— Kurmi Amanaf, 50 tahun, dan istrinya Jumiati, 39 tahun, terperanjat tatkala mendengar empat pintu ruko mereka yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya, akan digusur untuk pembangunan Jembatan Kembar Krueng Panteraja, pada pertengahan 2020 lalu. Di samping empat ruko, satu bidang tanah mereka juga ikut terdampak pembangunan jembatan tersebut.

Kurmi memiliki tiga ruko berlantai dua, satu ruko lantai tiga, dan satu ruko satu lantai. Di tiga ruko yang memiliki dua lantai dan satu ruko berlantai tiga, Kurmi membuka toko bangunan. Di tiga ruko inilah Kurmi juga menangkar sarang burung walet.

Satu ruko lainnya difungsikan sebagai pangkalan LPG dan BBM serta oli. Kurmi telah merintis usahanya ini sejak 1990-an.

Kurmi dan istrinya, Jumiati, tak menerima selembar surat pun saat mereka diminta untuk menghadiri konsultasi publik di Kantor Camat Panteraja. “Hanya diminta datang ke Kantor Camat Panteraja dengan lisan,” kata Kurmi, didampingi istrinya, Jumiati, Senin, 1 Februari 2021.

Jumiati, 39 tahun. (sinarpidie.co/M Rizal).

Di Kantor Camat, Kurmi dan Jumiati dan pemilik tanah lainnya diminta untuk melepaskan hak tanah mereka. “Saya sangat keberatan dengan ini. Selama menjalankan bidang usaha kami ini, kami merasa cukup dan mudah untuk mencari rezeki. Tapi karena Negara membutuhkan, silakan, selama sesuai dengan nilai ganti rugi,” kata Sumiati. “Dan harus adil.”

Dalam sehari, omzet di toko bangunan pasangan suami-istri yang memiliki tiga anak ini adalah Rp 30 juta. “Sedangkan omzet toko BBM dan oli Rp 6 juta per hari,” kata Kurmi Amanaf.

Empat ruko dan satu persil tanah mereka dihargai Rp 1,3 miliar. Kurmi merasa nilai bangunannya yang ditaksir ini tidak masuk akal. “Ruko saya adalah ruko paling baru di antara semua ruko yang juga ikut dibebaskan. Bangunan ruko saya tahun 2009. Berdiri di atas tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tapi nilai ruko saya yang baru dan permanen ditaksir lebih rendah daripada ruko-ruko lain yang berlantai kayu, tangga kayu, dan dibangun pada tahun 1980-an, yang ikut dibebaskan,” kata Kurmi, menjelaskan.

SITU usaha pangkalan gas LPG dan BBM Kurmi. (sinarpidie.co/ M Rizal).

Proses pembebasan lahan ini asal kebut. Musyawarah di tingkat gampong pun nihil. Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, yang dipimpin mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdakab Pidie Jaya, Muslim Khadri, mendatangi Kurmi ke rukonya untuk selanjutnya meminta Kurmi bersedia mengikuti konsultasi publik di Kantor Camat Panteraja. “Jangan tolak, karena ini bukan ganti rugi tapi ganti untung,” kata Jumiati, menirukan ucapan Muslim Kadri padanya saat itu.

Azhar, pemilik ruko yang bersebelahan dengan Kurmi Amanaf, mengatakan dirinya tidak mengangap konsultasi tersebut sebagai musyawarah, karena keputusan yang diambil bukan dari kesepakatan dengan warga pemilik lahan. "Disampaikan iming-iming bahwasanya tolong berkas-berkas kepemilikan diberikan, tidak apa-apa karena tidak akan dirugikan oleh pemerintah. Begitulah bahasa mereka. Tidak ada musyawarah terkait harga," kata Azhar.

Pada pertemuan kedua di Kantor Camat Panteraja, para pemilik tanah ini disodorkan dokumen-dokumen pernyataan setuju untuk melepaskan hak atas tanah mereka yang telah dinilai Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron. “Saat itu, saya mendesak agar KJPP dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Saya ingin bertanya atas dasar apa KJPP menilai sehingga keluar nilai sedemikian,” kata Jumiati.

Kata Jumiati, tidak ada satu pihak pun yang datang ke ruko mereka untuk menilai harga bangunan. "Kami pun tidak pernah diwawancarai apapun terkait nilai-nilai bangunan dan barang yang menjadi aset kami," kata Jumiati.

Kurmi dan Jumiati sempat menghadang eksavator yang, pada Jumat, 29 Januari 2021, merobohkan empat ruko mereka. Namun mereka tak kuasa menahan laju eksavator tersebut. “Sehari sebelumnya, polisi dan kontraktor datang pada kami dan memberitahukan agar kami mengosongkan ruko besok. Saya jawab, saya belum jual tanah dan bangunan saya. Saya tidak menyepakati dan belum mengambil uang ganti rugi,” kata Kurmi Amanaf.

Dititip di PN Meureudu

Ganti rugi untuk Kurmi telah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Meureudu. Jumlah pemilik lahan, yang uang ganti rugi atas pembebasan lahan mereka yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Meureudu, adalah lima orang, yaitu Kurmi Amanaf, Riski Amalia, Azhar, Umar Sabi dan Salbiah. PN Meureudu menerima uang tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembebasan lahan tersebut, Bagian Pemerintahan Setdakab Pidie Jaya. Nilainya: Rp 3 miliar lebih.

"Untuk mekanisme penarikan uang ini sederhana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: mereka harus membuat permohonan dan melengkapi surat-surat pengantar dari pelaksana proyek," kata Jubir PN Meureudu, Angga Afriansha SH, Selasa, 2 Februari 2021.

Katanya, tiga pemilik lahan telah mengambil uang ganti rugi mereka di PN.

Kantor Jasa Penilai Iwan Bachron dan Rakan

Pemilihan Kantor Jasa Penilai Iwan Bachron dan Rakan dilakukan dengan mekanisme PL dengan nilai kontrak Rp 86 juta.

Adapun yang menjadi objek penilaian adalah tanah dan bangunan, di antaranya kepemilikan tanah berupa 14 sertifikat hak milik, 5 dokumen tanah berupa akta jual beli, enam dokumen tanah berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), satu dokumen tanah berupa surat keterangan jual beli, dan dua dokumen kepemilikan tanah gabungan antara sertifikat hak milik dan sporadik, dan satu dokumen tanah keterangan jual. Anggaran untuk pembebasan 29 persil tanah, yang dimiliki 18 warga, Rp 6 miliar. Luas lahan yang dibebaskan kurang lebih 3.000 meter persegi.

Penilai pada Kantor Jasa Penilai Iwan Bachron dan Rakan, Nuzul, mengatakan, yang menjadi dasar penilaian pihaknya sesuai “UU nomor 2 tahun 2012, Perpres nomor 71 tahun 2012, dan turunannya Perpres 148 tahun 2015, Perkaban Nomor 5 tahun 2012, serta juknis Standar Penilai Indonesia”.

“Tim Penilai mendatangi properti milik mereka. Karena secara aturan, tanah diukur oleh BPN dan bangunan oleh PU. Semua disajikan di dalam rekomendasi tata ruang, peta bidang tanah, daftar nominatif dan dokumen lainnya yang dibuat oleh instansi teknis dan diberikan oleh pemberi tugas,” kata Nuzul.

Pada tahun anggaran 2020, proyek duplikasi jembatan Krueng Panteraja ini dimenangkan oleh PT. Takabeya Perkasa Group dengan nilai kontrak Rp 34.414.872.000.

Kini, Kurmi Amanaf dan istrinya, Jumiati, telah membuka toko bangunan di sebuah ruko yang agak menjorok ke dalam Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya. "Ironis memang, usaha yang puluhan kami rintis justru dihancurkan pemerintah," kata Jumiati. []

Koreksi: Terdapat kesalahan kutipan Jubir PN Meureudu, Angga Afriansha SH, yang sebelumnya kami tulis: "Untuk mekanisme penarikan uang ini sederhana, sebagaimana  UU nomor 3 Tahun 2015". Yang benar adalah, sebagaimana tertera di dalam Hak Koreksi yang bersangkutan kirimkan dalam surat tertanggal 4 Februari 2021 dan kami terima pada Senin, 8 Februari 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Koreksi telah dilakukan di dalam tubuh artikel berita dan dilakukan pada Senin, 8 Februari 2021 pukul 19.19 WIB.

Loading...