Arus Warga yang Pulang dari Luar Daerah dan Puskesmas yang tak Miliki Rapid Test serta APD

·
Arus Warga yang Pulang dari Luar Daerah dan Puskesmas yang tak Miliki Rapid Test serta APD
Posko Covid-19 Pidie di dalam kompleks Dinas Kasehatan Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Data yang dihimpun Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pidie baru-baru ini tercatat 1.229 orang pulang ke Pidie dari daerah merah Covid-19 dan dari luar negeri. Sementara, petugas kesehatan di tingkat Puskesmas tidak dilengkapi APD yang memadai.

DI KECAMATAN Kembang Tanjong, Pidie, Aceh, per 31 Maret 2020, sedikitnya terdapat 72 warga yang baru pulang dari daerah merah Covid-19 dan dari luar negeri, tapi Puskesmas Kembang Tanjong sama sekali tidak memilki alat pelindung diri (APD). Karena fakta itulah, wajah Amir Hamzah, Kepala Puskesmas Kembang Tanjong, Pidie, cemas saat ditemui sinarpidie.co, Selasa, 31 Maret 2020.

Dia meyakini setiap warga yang baru pulang dari daerah merah Covid-19 dan baru pulang dari luar negeri seharusnya masuk ke dalam daftar orang dalam pemantauan atau ODP. Keyakinan Amir bukan tak berdasar. Menurutnya, kategori tersebut sudah sesuai dengan panduan Kemenkes.

“Data tersebut hasil rekap bidan desa. Kami menyampaikan ke Dinas Kesehatan Pidie. Ada ODP yang pulang dari jalur darat dan jalur laut. Ada yang pulang karena terpaksa dan tidak terpaksa. Semua orang yang pulang dari daerah merah  dan luar negeri itu termasuk ODP meski tidak menunjukkan gejala,” kata Amir Hamzah, saat diwawancarai untuk kedua kali pada Rabu, 1 April 2020.

Meski 72 warga yang baru pulang dari daerah merah Covid-19 dan dari luar negeri, Amir Hamzah mengaku tidak dibekali protokol apa pun oleh Dinas Kesehatan Pidie.

“Walaupun demikian, para staf kesehatan di Pukesmas Kembang Tanjong sudah paham  bagaimana melakukan pencegahan Covid-19. Kami tak punya masker N-95, apalagi baju hazmat. Setiap orang hanya boleh ambil satu masker setiap hari meskipun dinasnya pagi dan sore,” Amir menambahkan.

Kepala Dinas Kesehatan Pidie Efendi Ssos MKes mengatakan jumlah ODP di Pidie sebanyak 17 orang, tetapi tiga diantaranya sudah selesai dilakukan pemantauan. Adapun PDP sebanyak empat orang. “Dua PDP masih dirawat di RSUD Teungku Chik di Tiro, satu PDP menjalani isolasi di rumah, dan seorang lagi sudah selesai pemantauan dan pulang,” kata Efendi yang juga merangkap sebagai jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pidie.

Data yang dihimpun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pidie, kata Efendi, tercatat 1.229 orang yang baru-baru ini pulang ke Pidie.

“Penetapan status ODP bisa dilakukan oleh dokter Puskesmas sesuai kriteria yang ada, seperti melihat riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, batuk, pilek, dan demam. Kami hanya menampung data dari dokter Puskesmas dan dokter rumah sakit terkait status ODP dan PDP,” kata Efendi dan menambahkan, “Status PDP ditentukan oleh dokter spesialis paru, sedangkan untuk ODP bisa ditetapkan oleh dokter Puskesmas.”

Effendi mengatakan pihaknya telah mendistribusikan alat pelindung diri (APD) dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Aceh ke 13 puskemas—dari total 26 Puskesmas di Pidie—pada Rabu, 1 April 2020. “Setiap Puskesmas mendapat dua baju hazmat, kecuali Puskesmas Mane dan Geumpang yang hanya dapat satu unit.“

Empat yang tersisa, kata Effendi, disimpan di posko untuk pertugas PSC atau petugas jemput pasien.

Di tengah kebutuhan warga terhadap informasi Covid-19 di Pidie, website Dinkes Pidie tidak bisa lagi diakses sejak Januari 2020. Efendi menjelaskan lenyapnya website Dinkes Pidie akibat tidak cukupnya anggaran untuk pengelolaan website tersebut.

“Tidak sanggup kita bayar untuk website. Kalau kita anggarkan untuk website tidak cukup anggaran untuk kebutuhan rutin sebab biaya listrik saja kami habiskan Rp 1,4 miliar per tahun,” tutur mantan Direktur Akper Pemkab Pidie itu.

***

POSKO penanganan Covid-19 di Pidie telah terbentuk sejak 16 Maret 2020. Posko tersebut terletak di dalam kompleks Kantor Dinas Kesehatan Pidie. Gedung yang dipakai untuk posko tersebut luasnya sekitar 6 x 7 meter persegi atau seluas rumah dhuafa.

Di depan posko, satu unit mobil ambulans terparkir. Di samping ambulans, terdapat tumpukan besi bekas yang tersusun rapi. Pada jendela posko, terdapat selembar kertas A-4 yang bertuliskan himbauan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam pokso. Di bawah selembar kertas himbauan itu, terdapat satu tempat cuci tangan beserta sabun cair. Di teras gedung, terpajang selembar spanduk bertuliskan ‘Posko Penanganan COVID-19 Kabupaten Pidie’. Fasilitas di dalam posko tersebut terdiri dari satu kamar,  enam meja kerja, satu unit komputer, satu unit layar monitor, delapan kursi dan dua tempat duduk dari kayu. Saat sinarpidie.co berkunjung ke sana pada Rabu, 1 April 2020, terdapat lima petugas Dinas Kesehatan di dalamnya.

Baca juga:

Salah satu pegawai Dinkes Pidie yang berada di dalam posko tersebut, yang namanya enggan dituliskan mengatakan, “Selama pembentukan posko,  tiga pasien yang diduga terpapar Covid-19 dijemput oleh tim Posko Penanganan Covid-19 Pidie. Pasien yang dijemput itu berdasarkan laporan dari puskesmas.”

Petugas itu mengatakan, puskesmas kewalahan mendata setiap orang yang pulang dari luar daerah karena puskesmas tidak memiliki rapid test Covid-19. “Posko pengaduan bertugas menerima pengaduan, menerima panggilan, membuat laporan, dan menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Di posko ini 18 petugas siap  menjemput pasien yang diduga terpapar Covid-19,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan warga yang masuk ke Aceh seharusnya bukan diminta untuk mengisolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing, melainkan pemerintah yang harus menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina untuk mereka.

“Kalau hanya seruan isolasi mandiri maka mereka yang baru pulang ke Aceh tersebut, minimal, telah melakukan kontak dengan keluarga mereka,” kata Dahlan Jamaluddin, Minggu, 29 Maret 2020 lalu.

Kata dia, Pemerintah Aceh harus menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina di kabupaten atau kota bagi warga yang baru pulang dari daerah merah Covid-19 atau baru pulang dari luar negeri.

“Kami berharap ada koordinasi terpadu di level Forkopimda Aceh baik dalam konteks penanganan medis, dalam konteks pencegahan penyebaran virus, dan dalam konteks untuk menjawab kepentingan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Tiga hal itu menjadi yang utama yang harus dirumuskan segera oleh Pemerintah Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin.

Dr Bruce Aylward, yang memiliki pengalaman selama 30 tahun menangani Polio dan Ebola, mengatakan social distancing dan lockdown harus dibarengi dengan pemanfaatan waktu seoptimal mungkin untuk melakukan tes suspek Corona, mengisolasi mereka yang telah terkonfirmasi positif, dan melipatgandakan alat serta fasilitas kesehatan.

“Yang jadi pertanyaan adalah apakah negara-negara di dunia yang sudah menerapkan lockdown dan shutdown ekonomi memanfaatkan waktu secara optimal? Mereka tidak benar-benar menghentikan virus, mereka menekannya, mereka memperlambatnya. Yang penting sekarang adalah menggunakan waktu dengan baik untuk melakukan tes, membangun dan menerapkan sistem dengan benar, sehingga bisa benar-benar menangani kasus di tingkat individu atau perorangan. Itu yang akan menjadi dasar untuk menghentikan Covid-19,” kata Penasihat senior WHO ini, dalam wawancara bersama Majalah Time, Senin, 23 Maret 2020. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Candra Saymima

Loading...