APBK Pidie Perubahan 2021 Turun Rp 27 M

·
APBK Pidie Perubahan 2021 Turun Rp 27 M
Bupati Pidie, Roni Ahmad, menyampaikan pidatonya dalam sidang paripurna pembukaan pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUP-APBK) dan  prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Pidie tahun anggaran 2021, di gedung DPRK Pidie, Jumat, 24 September 2021 kemarin. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

SiLPA APBK Pidie 2020 terbesar bersumber dari serapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang minim pada 2020, yaitu Rp 55.468.752.920. Di samping itu, Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA yang tidak terealiasi pada 2020 adalah Rp 12.514.399.617. Tapi pembiayaan daerah dalam APBK Pidie Perubahan 2021 hanya bertambah Rp 1.231.642.566, dari Rp 3.500.000.000 menjadi Rp 4.731.642.566.


sinarpidie.co - Sidang paripurna pembukaan pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUP-APBK) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Pidie tahun anggaran 2021 dibuka Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, di gedung DPRK kabupaten setempat, Jumat, 24 September 2021 kemarin.

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, menyebutkan bahwa kebijakan umum APBK merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut, kata politisi Partai Aceh, itu, diperlukan perubahan-perubahan dalam kebijakan umum anggaran dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan.

“Penyusunan kebijakan umum perubahan APBK Pidie tahun anggaran 2021 dilakukan dengan tujuan, antara lain untuk memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBK tahun anggaran 2021,” kata Mahfuddin Ismail, Jumat, 24 September 2021.

Di lain sisi, Bupati Pidie, Roni Ahmad, dalam pidatonya, memaparkan rancangan KUP-APBK dan PPAS-P Pidie tahun anggaran 2021.  Kata dia, pendapatan daerah dalam APBK Pidie 2021 terjadi perubahan: dari Rp 2.099.593.454.553 menjadi 2.072.354.497.553 atau berkurang Rp 27.238.957.000.

Belanja daerah juga berkurang Rp 26.007.314434, dari Rp 2.103.093.454.553 menjadi Rp 2.077.086.140.119. Lalu, pembiayaan daerah bertambah Rp 1.231.642.566, dari Rp 3.500.000.000 menjadi Rp 4.731.642.566. “Rancangan KUP dan PPAS Perubahan APBK Pidie tahun anggaran 2021 selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie,” kata Roni Ahmad.

Pembiayaan daerah ini, di antaranya bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2020 mencapai Rp 137.889.452.316,93. SiLPA 2020 terbesar bersumber dari serapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang minim pada 2020, yaitu Rp 55.468.752.920. Di samping itu, Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA yang tidak terealiasi pada 2020 adalah Rp 12.514.399.617. []

Loading...