Apakah Penggunaan Pendapatan dari Jasa Layanan RSUD TCD Sah dan tidak Bertentangan dengan Permendagri?

·
Apakah Penggunaan Pendapatan dari Jasa Layanan RSUD TCD Sah dan tidak Bertentangan dengan Permendagri?
RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli. Dok. sinarpidie.co.

Apakah pengelolaan Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS untuk RSUD TCD pada 2020, yang konon didasari Peraturan Direktur RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli, sah dan tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD?


Keberadaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) didasari Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Permendagri Nomor 61 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD diterbitkan pada 2018.

Pasal 81 ayat 1 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD berbunyi: BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang atau jasa kepada masyarakat.

Pemimpin atau direktur BLUD mengusulkan, baik itu perubahan tarif maupun usulan tarif layanan baru, kepada kepala daerah. Dalam menyusun tarif layanan, direktur dapat membentuk tim, yang terdiri dari SKPK yang membidangi kegiatan BLUD, SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, unsur perguruan tinggi, dan lembaga profesi.

Tarif layanan tersebut kemudian diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRK.

Hasil konfirmasi dengan Bagian Hukum Setdakab Pidie memperjelas bahwa penyesuaian tarif layanan kesehatan, sebagaimana diatur di dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, belum pernah dilakukan melalui Peraturan Bupati (Perbup) hingga saat ini, karena RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli tidak pernah mengusulkan penyesuaian tarif tersebut.

Lalu, hasil konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie menegaskan bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan belum dicabut dan masih berlaku.

Namun, dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pengelolaan pendapatan jasa pelayanan yang diatur masih merujuk pengelolaan rumah sakit Pemkab Pidie non-BLUD, di mana penarikan uang hasil klaim BPJS, misalnya, dilakukan dengan mekanisme keuangan daerah: klaim disetor ke kas daerah (Kasda) dan penggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai dengan DPA/RKA-SKPD yang telah ditetapkan.

Sementara, RSUD TCD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor 546 Tahun 2012 tertanggal 17 Oktober 2012.

Ketentuan peralihan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD menggaris bawahi bahwa Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini.

Baca juga:

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengatur 44 persen pendapatan RSUD milik Pemkab Pidie, yang bersumber dari JKM dikelola oleh rumah sakit untuk jasa pelayanan, dan 56 persen untuk biaya operasional. Lalu, 60 persen dari pendapatan JKA dikelola rumah sakit untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk bahan habis pakai, 10 persen untuk sarana, dan 10 persen untuk manajemen.

Lantas pertanyaannya, apakah Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie sah dan tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD?

Apakah pengelolaan Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS untuk RSUD TCD pada 2020, yang konon didasari Peraturan Direktur RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli, sah dan tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD?

Pertanyaan selanjutnya, apakah dewan pengawas selaku wakil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, yang terdiri Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie dan jajaran SKPK terkait di lingkungan Pemkab Pidie, dengan sengaja membiarkan dugaan penyimpangan pengolaan keuangan RSUD TCD, atau mereka telah memberikan rekomendasi tapi tidak ditindaklanjuti oleh direktur?

Pertanyaan terakhir, apakah menerbitkan SK dan memberikan honorarium sebesar 36 persen dari gaji dan tunjungan direktur untuk anggota dewan pengawas yang berasal dari tenaga ahli yang tidak sesuai dengan kegiatan BLUD atau yang tidak memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD, sah dan tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD?

Kita tunggu jawaban ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hasil audit.

Per Selasa, 9 Maret 2021, pegawai di RSUD TCD belum menerima sepeser pun pembagian dari pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020. []

Loading...