Anggaran Verivali DTKS di Pidie pada 2020 Masih Mengambang

Anggaran Verivali DTKS di Pidie pada 2020 Masih Mengambang
Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co- Dinas Sosial Pidie belum merealisasikan kegiatan verifikasi dan validitasi Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 300 juta. "Belum dilaksanakan. Untuk pagu anggaran Dinsos yang telah dirasionalisasikan berdasarkan refocussing dan realokasi anggaran belum kami terima. Mungkin minggu depan sudah turun," kata Kepala Dinas Sosial Drs Muslim pada sinarpidie.co, Selasa, 5 Mei 2020.

Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan atau BPNT, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan subsidi, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan pemerintah merujuk data tersebut.

Data keluarga miskin dalam DTKS semula berasal dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Basis Data Terpadu (BDT) pada 2015 lalu. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur peran Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) DTKS dilakukan secara berkala 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya dua tahun sekali.

Karena DTKS di Pidie tak pernah diverivali ulang sejak 2015, keluarga yang kesejahteraan ekonominya telah meningkat tak dikeluarkan dari DTKS, dan sebaliknya keluarga miskin yang sebelumnya tidak tertera di DTKS juga tidak dimasukkan ke dalamnya. Akibatnya, banyak keluarga rentan sosial tak dapat mengakses bansos pemerintah karena data mereka tak tertera dalam DTKS. Sebaliknya, terdapat keluarga yang telah meningkat kesejahteraan secara ekonomi masih menerima bansos pemerintah karena data mereka masih tertera dalam DTKS.

Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu atau DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok per sepuluhan atau Desil. Namun, hanya kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 yang masuk dalam DTKS karena memuat 40 persen rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah.

Baca juga:

Jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT: 78.863 rumah tangga. Sementara, jumlah total DTKS anggota rumah tangga di Pidie ialah 289.118. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos) karena pemilihan penerima manfaat berdasarkan Desil yang memuat peringkat kesejahteraan terendah. []

 

Loading...