Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRK Pidie Rp 6,8 M dalam APBK-P

·
Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRK Pidie Rp 6,8 M dalam APBK-P
40 anggota 2019 DPRK Pidie periode 2019-2024 dilantik dalam rapat paripurna istimewa, Senin, 26 Agustus 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Dalam APBK Pidie Perubahan 2019, anggaran yang dialokasikan untuk 4 kali perjalanan dinas rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD) 40 anggota DPRK Pidie senilai Rp 3,4 miliar.

Sekwan DPRK Pidie, Drs Sayuti Muktar MM mengatakan, anggaran perjalanan dinas untuk rapat-rapat AKD tersebut memang terkesan mencolok. “Tapi kalau dihitung, 40 orang anggota DPRK itu menghabiskan anggaran senilai Rp 600 juta per sekali pergi,” kata Sayuti pada sinarpidie.co, Senin, 21 Oktober 2019 di Gedung DPRK Pidie di Sigli.

Kata Sayuti lagi, mekanisme pencairan dana perjalanan dinas itu melalui at cost atau bersistem dibayar sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), menurut Sayuti, rencananya akan rampung dalam dua hari ini.

“Besok finishing dulu soal Pansus Tatib. Kemudian, Rabu sudah mulai dilakukan rapat pembentukan AKD. Gambarannya, Rabu sudah ada nama-nama yang diusulkan oleh fraksi untuk duduk di Komisi, Banleg, BKD dan Banggar," kata Sayuti lagi. “Ada lima komisi yang akan ditetapkan dalam SK. Dalam satu komisi ada 8 anggota, hanya satu komisi yang anggotanya 7 orang."

Ia berharap, pembentukan AKD dapat berjalan mulus.  “Tidak ada intrik dan kepentingan lain, tapi saya sebagai Sekwan hanya memfasilitasinya saja. Selebihnya mereka yang menyepakatinya," tutup Sayuti.

Baca juga:

Selain Rp 3,4 miliar anggaran perjalanan dinas anggota DPRK Pidie untuk rapat-rapat AKD, terdapat  anggaran penyediaan jasa administrasi keuangan untuk perjalanan dinas sebesar Rp 328.700.000 (APBDP), belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 1.114.150.000 (APBDP), perjalanan dinas bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp 1.829.350.000 (APBDP), dan perjalanan dinas pembahasan rancangan peraturan daerah Rp 211.500.000 (APBDP). []

Komentar

Loading...