Akses Masyarakat Miskin untuk Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis yang Berkualitas Semakin Sempit, PAD Pidie juga Merosot

·
Akses Masyarakat Miskin untuk Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis yang Berkualitas Semakin Sempit, PAD Pidie juga Merosot
Sumber ilustrasi: liputan6.com

sinarpidie.co--Sejak 2018, Keistimewaan Aceh dalam bidang kesehatan hanya tinggal nama karena perlakuannya sama dengan provinsi lain di Indonesia.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi B DPRK Pidie Anwar Husen SPdI MAP pada sinarpidie.co, Senin, 21 Januari 2019.

“Tidak seperti pelayanan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh-red) yang sifatnya khusus buat Aceh. Dengan bermacam aturan Menkes tentang JKN (Jaminan Kesehatan Nasional-red) sehingga mempersempit kebebasan masyarakat miskin di Aceh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” kata dia.

Saat ini, ungkapnya, masyarakat tidak dibenarkan merujuk langsug ke rumah sakit tipe B seperti RSUD Tgk Syik di Tiro.

“Sesuai aturan BPJS harus dirujuk terlebih dahulu ke RSU tipe D. Kalau di Pidie yang berstatus tipe D tiga RSU swasta: Mufid, Citra Husada dan Ibnu Sina. Dan satu RSU Daerah, yaitu RSUD Tgk Abdullah Syafii. Secara otomatis pendapatan RSUD yang bertipe B seperti Tgk Syik Di Tiro berkurang,” sebutnya lagi.

Pemerintah Aceh diminta keluar dari skema BPJS

Sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

MaTA juga menilai, aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin "membisniskan" layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

Baca juga:

“Selain itu, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten atau Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 miliar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 12 Desember 2018. “Kalau ternyata tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh lebih baik keluar dari skema BPJS Kesehatan daripada harus bertahan pada skema tersebut, akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh.” []

Komentar

Loading...