Laporan Mendalam

Akhir Parade Koperasi Keliling

·
Akhir Parade Koperasi Keliling
Penjual buah di Terminal Labi-Labi Kota Sigli. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Di satu pihak, praktik koperasi rente keliling marak karena untuk mengakses pinjaman cukup dengan fotocopy KTP. Namun, bunga yang dipatok cukup mencekik leher, yakni sebesar 20 persen. Di lain pihak, BUMG yang stagnan, akses KUR pada perbankan dan lembaga pembiayaan yang membutuhkan agunan, dan hanya tiga UPK dari 23 UPK di Pidie yang menggulirkan pembiayaan, juga menjadi salah satu penyebab mengapa koperasi rente dapat tumbuh dengan subur.

sinarpidie.co--Rumah berukuran 6 x 7 meter yang memiliki tiga kamar tidur dan satu kamar mandi di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, sudah setahun ditempati Zaini Rahman, 28 tahun. Rumah itu dijadikan kantor sebuah koperasi simpan pinjam. Kata Zaini, kantor tersebut merupakan perwakilan PT Maduma-Madani, yang berpusat di Bangka Belitung.

Koperasi tersebut pada awalnya mempekerjakan tujuh karyawan. “Namun, kini hanya tinggal tiga karyawan,” kata Zaini, Jumat, 14 Februari 2020, “karena beredar isu pengusiran rentenir.”

Jumlah warga yang mengambil pinjaman padanya--di Kabupaten Pidie dan Pidie jaya--sekitar 250 orang. Katanya, maksimal pinjaman yang diberikan pada warga sebesar Rp 5 juta dan paling rendah Rp 500 ribu.

“Dalam tempo waktu sebulan pinjaman tersebut harus dilunasi. Bunga yang diambil sebesar 20 persen. Metode pengutipannya dilakukan oleh karyawan setiap hari. Peminjam yang paling banyak mengambil uang pada perusahaan kami itu bergerak di bidang usaha mikro atau pedagang kecil. Mereka rata-rata mengambil Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” kata Zaini.

Zaini Rahman, 28 tahun. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Syarat mengakses pinjaman pada perusahaan tempat Zaini bekerja hanya berbekal fotocopy KTP bagi yang meminjam uang dengan nominal di bawah Rp 2 juta. “Kalau di atas Rp 2 juta, kami akan meminta Kartu Keluarga. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi tempat usahanya,” sebutnya. “Kini kami sudah tidak melayani lagi peminjam yang baru. Saat ini kami fokus melakukan pengutipan yang sudah diberikan pinjaman dulu karena rencananya mau ditutup juga.”

Di Pidie, kata dia, jumlah warga yang meminjam uang tapi tidak membayar dan menghilang tiba-tiba lebih banyak daripada yang melunasi pinjaman. “Bahkan sering juga karyawan diusir dari gampong dan terjadi kekerasan pada karyawan. Saldo yang beredar di nasabah saat ini sekitar Rp 50 juta,” sebut Zaini Rahman.

Salah seorang penjual buah di Kota Sigli, Abdullah Yahya, 55 tahun, punya pengalaman buruk setelah mengakses modal pada sebuah bank. “Karena macet saya jual tanah untuk tutup uang bank,” kata Abdullah Yahya, Jumat, 14 Februari 2020.  

Karena itu, Abdullah Yahya mengambil pinjaman pada koperasi simpan-pinjam keliling, sebab, katanya, syaratnya hanya bermodal fotocopy KTP. “Saya mengambil uang tersebut karena tidak ada solusi lain. Yang memberikan uang tanpa agunan hanya koperasi itu,”kata Abdullah Yahya.

Hal yang sama juga diutarakan Khairul Azmi, penjual jus di Kota Sigli. “Prosesnya gampang. Hari ini kita berikan KTP, besok langsung ada uang. Bunganya setiap Rp 1 juta adalah 200 ribu. Syaratnya memang lebih mudah jika dibandingkan ketika kita ambil uang di pegadaian atau bank. Karena di sana pasti diminta jaminan benda atau surat. Di koperasi keliling hanya perlu KTP saja,” kata Khairul Azmi.

Karyawan atau petugas koperasi keliling umumnya identik dengan sepeda motor Honda Revo. Mereka kerap mengenakan celana bahan, sepatu hitam (kadang berbahan plastik), dan jaket hitam.

Kepala Bidang Koperasi pada Disperindangkop-UKM Pidie Drs Nurwansyah mengatakan tak satupun koperasi keliling yang terdaftar pada pihaknya. “Mungkin mereka merasa bukan bagian dari koperasi,” kata Drs Nurwansyah, Senin, 10 Februari 2020.

Nurwansyah juga mengatakan terdapat 378 koperasi di Pidie.  “Yang aktif 257 dan yang tidak aktif 121,” sebutnya. “Koperasi harus syariah bukan riba. Dulu namanya simpan pinjam sekarang pembiayaan. Dan yang diambil adalah keuntungan bukan bunga.”

Koperasi 'plat merah' dan 530 BUMG stagnan

Praktisi Koperasi, Farida Haryani, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pidie harus memperkuat koperasi yang telah berdiri dan memiliki visi serta misi yang nyata untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. “Diberi pemahaman tentang bagaimana mengelola sebuah koperasi secara professional. Dampingi hingga dapat bekerjasama dengan para mitra kerja dan mengakses modal di perbankan. Jangan bentuk koperasi hanya sebagai kedok untuk kuras APBK lewat bansos dan hibah,” kata Farida, yang juga Direktur PASKA Aceh, Jumat, 14 Februari 2020.

Praktik membentuk koperasi hanya untuk bagi-bagi uang yang bersumber dari APBK dan APBA, kata Farida, tak lebih mulia daripada praktik rentenir yang berkedok koperasi. “Jika pemerintah dapat menyediakan akses modal bagi masyarakat dengan baik, toh para rentenir tersebut akan hilang sendiri. Jadi, pecahkan masalah dengan melihat akar masalah,” sebutnya.

530 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Pidie yang bergerak pada usaha simpan pinjam tidak aktif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie menyimpulkan salah satu penyebab 530 BUMG di Pidie tidak beroperasi dengan optimal karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) para pengurus dalam mengelola usaha gampong tersebut.

“Kita menginginkan BUMG yang tidak aktif tersebut bisa segera dilakukan pembenahan. BUMG tidak aktif itu maksudnya tidak bergerak. Nominal uangnya segitu-gitu saja. Tidak ada penambahan seperak pun dari tahun ke tahun. Masak setiap tahun 20 juta. Mereka berpikir BUMG itu merupakan tempat bagi-bagi uang. Setelah ambil uang tidak mau bayar lagi. Seharusnya ada banyak potensi di gampong yang bisa dikembangkan melalui BUMG.” kata Kepala Dinas DPMG Pidie Drs Samsul Azhar, melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong, Nurhanisah SIP MM, di Sigli, Rabu, 5 Febuari 2020 lalu.

UPK PNPM

Selain BUMG di tingkat gampong, di tingkat kecamatan, terdapat Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan (UPK), yang terbentuk saat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masih berlangsung sejak 2003 hingga 2014.

Pada penghujung program PNPM, di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, pengurus UPK dan Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) menginisiasi rapat Musyawarah Antar Desa (MAD).

Pembentukkan UPK menjadi Lembaga Pengelola Keuangan Syariah (LPKS) yang diinisiasi oleh Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) ini bergerak di bidang simpan pinjam. “MoU yang kita tandatangani salah satu isinya tentang penyelamatan aset PNPM di Padang Tiji,” kata Faisal ST, Sekretaris LPKS Padang Tiji, Senin, 10 Februari 2020. “Dari keuntungan LPKS ini, kita juga menyalurkan zakat pada setiap enam mukim dalam Kecamatan Padang Tiji dan membangun rumah bantuan semi permanen di enam mukim tersebut.”

Santunan zakat pada fakir miskin di Sekretariat Lembaga Pengelola Keuangan Syariah (LPKS). Dok. LPKS.

Faisal juga mengatakan dana LPKS yang sudah bergulir pada masyarakat di Kecamatan Padang Tiji sekira Rp 3,2 miliar. LPKS ini tidak hanya menyalurkan pinjaman pada kelompok tapi juga pada perseorangan.

“Jumlah kelompok yang mengakses modal pada LPKS berjumlah lebih dari 70 kelompok,” kata Faisal ST.

Pengajuan pinjaman, sebut Faisal, dilakukan dengan cara: mengisi formulir yang nanti akan ditandatangani oleh TPK, Tuha Peuet, Keuchik, dan Ketua Kelompok.

“Nanti diverikasi oleh tim ke lapangan. Rata-rata yang mengakses pinjaman itu pedagang di Pasar Padang Tiji dan para petani. Untuk program pertanian, dalam Rp 1 juta pinjaman, administrasi yang dikeluarkan hanya Rp 40 ribu. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama empat bulan atau setelah panen,” ujarnya. “Jika pinjaman Rp 10 juta, agunan biasanya BPKB sepeda motor dan jika Rp 50 juta biasanya sertifikat tanah. Tutupnya per bulan dan dalam jangka waktu satu tahun. Infaqnya 10 persen.”

Kebijakan menyertakan agunan, kata Faisal, diputuskan dalam rapat Musyarawah Antar Desa (MAD). Pihaknya berharap, pemerintah ikut andil dalam LPKS Padang Tiji. “Kita berharap Pemkab Pidie mau menyertakan modal dalam LPKS,” katanya.

Jumlah UPK yang masih aktif di Pidie hanya di 18 Kecamatan. Sementara, UPK yang masih menyalurkan pembiayaan hingga kini setidaknya di Kecamatan Mutiara Timur, Indrajaya, dan Padang Tiji. []

Reporter: Candra Saymima dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...