Akankah Penyimpangan pada Disperindagkop UKM Pidie Dibiarkan Terus Berlanjut?

·
Akankah Penyimpangan pada Disperindagkop UKM Pidie Dibiarkan Terus Berlanjut?
Gedung kantor Disperindag UKM Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Amburadulnya pengelolaan aset daerah di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie sebagai pengguna barang milik daerah (BMD) menunjukkan bagaimana penyimpangan dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, jelas-jelas menemukan pengenaan tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan tahun 2019 tidak mengikuti Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Dengan kata lain, pemungutan retribusi atas sewa tanah, bangunan permanen, semi permanen, los tertutup, dan sewa kios, tidak menggunakan besaran tarif sewa sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Di samping itu, terdapat sejumlah objek retribusi, yang dalam pemungutan retribusi, merujuk Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, menyimpang dari qanun tersebut. Sebagai contoh, penyewa tanah Pemkab Pidie telah membangun bangunan di atas tanah tersebut dan menyewakan bangunan yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie tersebut pada pihak lain.

Selanjutnya, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sewa tanah baik untuk usaha maupun tempat tinggal pribadi melalui surat perjanjian yang diterbitkan Kepala Disperindagkop UKM Pidie Zulkifli ST kepada 40 dari 1.163 penyewa tanah dengan total luas tanah yang disewa 21.555,5 meter persegi dan tersebar pada 11 kecamatan di Pidie tidak mendapat persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Idhami SSos MSi selaku pengelola barang milik daerah (BMD).

Baca juga:

Tak hanya itu, penatausahaan dokumen sumber piutang retribusi daerah pada Disperindagkop UKM Pidie senilai Rp 1,3 miliar juga belum tertib.

Penyimpangan lainnya yang paling nyata ialah pemungutan retribusi daerah pada Disperindagkop UKM Pidie, yang dillakukan oleh 12 pihak ketiga atau pengelola/fackter pada 2019 dengan mekanisme perjanjian penunjukkan, belum diatur dalam peraturan bupati atau Perbup.

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Kepala Disperindagkop UKM Pidie Zulkifli ST. []

Loading...