Akademisi Unsyiah Sebut Pemerintah Aceh Bisa Tunjuk PT PEMA untuk Tutupi Kekurangan Pupuk Subsidi

·
Akademisi Unsyiah Sebut Pemerintah Aceh Bisa Tunjuk PT PEMA untuk Tutupi Kekurangan Pupuk Subsidi
Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi. Foto IST.

Pemerintah Aceh, kata Rustam, juga memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang dulunya bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

sinarpidie.co— Kelangkaan pupuk di Aceh tiap kali musim tanam karena pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pusat lewat APBN hanya 36 persen dari total luas baku lahan sawah di Aceh, seharusnya bisa ditutupi dengan APBA. Terlebih, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh hampir 29 persen disumbangkan oleh sektor tersebut. Hal itu dikatakan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi pada sinarpidie.co Sabtu, 23 November 2019.

“Sehingga petani yang membutuhkan pupuk, yang kaitannya dengan maksimalnya hasil produksi pertanian bisa didukung,” kata Rustam Efendi.

Menurutnya, belum adanya dasar hukum yang memberi ruang keterlibatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi merupakan alasan yang mengada-ada.

“APBA ini payung hukumnya jelas, ada qanun. Selama itu untuk belanja publik, mengapa harus ada payung hukum yang lain. Ini kan uang publik, uang Aceh, di mana kebutuhannya disepakati antara legislatif dan eksekutif. Butuh payung hukum apa lagi?” kata dia.

Pemerintah Aceh, kata Rustam, juga memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang dulunya bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

“Pemerintah Aceh kan bisa menunjuk PT PEMA untuk membeli pupuk. Tinggal dibahas saja. Saya pikir, kalau ada kemauan tidak ada dalih itu,” sebutnya. “Payung hukum bisa kita siasati dan bisa kita bentuk.”

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, urainya lagi, punya data stok pupuk dan data kebutuhan pupuk setiap tahun. Ketika kekurangan pupuk sudah diketahui sejak awal tiap tahun, kata Rustam lagi, tugas dinas tersebut mencari cara untuk menutupi gap itu.

“Ini konyol dan kalau ini jadi dalih kasihan petani. Sudah tahu hambatan dan batu di depan, tapi kita tidak cari cara. Uang ada. Ada Otsus. Bisa kita belanjakan untuk sektor yang menyumbang PDRB yang tinggi untuk Aceh. Di sektor itu juga terkait dengan akses kemiskinan, di situ juga banyak penduduk Aceh yang menggantungkan hidup. Mengapa tidak bisa? Kecuali kita tidak punya uang. Jadi buat apa ada dinas itu,” katanya.

Yang menjadi persoalan, menurut Rustam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tidak memiliki solusi terkait hal itu dan tidak merespon masalah tersebut. Padahal, menurutnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengemban misi gubernur Aceh.

“Gubernur punya visi. Lalu gubernur punya misi. Salah satu misi misalnya meningkatkan nilai tambah dari lapangan usaha pertanian atau menciptakan ketahanan pangan. Nah, pupuk ini kan juga bagian dari menciptakan ketahanan pangan. Kalau pupuk langka, artinya petani juga tidak bisa mencapai target produksi yang telah dimpikan. Tugas dinas laksanakan misi itu. Oleh sebab itu, dinas harus mencermati dinamika yang ada. Tidak ada alasan, tidak ada ini dan itu. Tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Di samping itu, Rustam Efendi juga menyoroti minimnya alokasi APBA untuk sektor pertanian. “Pada 2017, misalnya, hanya Rp 400 miliar untuk seluruh kabupaten atau kota di Aceh. Itu belum dipotong biaya operasional. Belum gaji dan segala macam. Paling ada untuk belanja langsung sekitar Rp 300 miliar. Pemerintah Aceh semestinya memprioritaskan sektor pertanian lewat penganggaran dalam APBA,” tutupnya.

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Fakhrurrazi SP MSc mengatakan, belum ada dasar hukum yang memberi ruang keterlibatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi untuk menutupi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi untuk Aceh dari pemerintah pusat yang hanya sekitar 36 persen dari total luas baku lahan sawah di Aceh, 276.827 hektare.

“Dasar hukum tersebut harus ada di level paling atas, yakni di Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pertanian. Semisal Pemerintah Aceh ingin membeli pupuk subsidi langsung pada produsen dengan harga standar produsen. Kemudian, oleh Pemerintah Aceh, pupuk tersebut dijual pada petani di Aceh dengan harga di bawah harga produsen atau kita subsidi. Itu juga harus diatur dengan qanun,” kata dia. []

Komentar

Loading...