Agar Penindakan Hukum Para Penyalahguna Narkoba tak Menjadi Usaha Komersial

·
Agar Penindakan Hukum Para Penyalahguna Narkoba tak Menjadi Usaha Komersial
Suasana di dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Sigli, Senin, 6 Juni 2019. Dok. sinarpidie.co.

Sejak 2017 hingga 2019, BNNK Pidie telah melakukan rehabilitasi terhadap 120 pengguna narkoba (rehab jalan). Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan 449 berkas perkara narkoba yang masuk ke PN Sigli dalam 2018 hingga 2019, di mana 449 berkas perkara tersebut didominasi oleh pemakai atau pecandu narkoba. Penyidik enggan merekomendasi dilakukannya assessment oleh tim TAT. Hal ini diperparah oleh ketiadaan balai rehabilitasi narkoba untuk pecandu berat yang dibiayai negara. Semua pecandu narkoba di Pidie yang ditangkap dihukum penjara.

sinarpidie.co--Narkotika jenis sabu yang masuk ke Aceh umumnya melalui jalur laut lalu masuk dan beredar di Pidie melalui jalur darat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pidie AKBP Werdha Susetyo SE pada sinarpidie.co, Jumat, 24 Januari 2020 di Kantor BNNK Pidie di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. “Sabu di Pidie berasal dari Bireun, Aceh Timur; dan Tanjung Balai, Sumatera Utara,” kata Werdha Susetyo SE. “Ada banyak jalur tikus untuk memasok narkoba ke Pidie.”

Sejak terbentuk pada 20 September 2016 lalu, kata Werdha, pihaknya telah memetakan jaringan narkoba di Pidie. “Terdapat 25 jaringan narkoba di Pidie. Dua di antaranya merupakan jaringan internasional di Malaysia,” kata Werdha.

Dikatakannya lagi, peredaran sabu di Pidie paling marak di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mila, Indrajaya, dan Delima. “Tiga kecamatan tersebut menjadi segitiga emas peredaran sabu di Pidie,” sebutnya.

Untuk mencegah peredaran narkoba di Pidie, kata Werdha, BNNK Pidie menekan angka permintaan atau demand reduction dengan tujuan memutus mata rantai pengguna sehingga pasar narkoba jenis sabu menjadi sepi. “Para bandar akan meninggalkan Pidie karena mereka tidak memiliki pasar,” katanya.

Rehab 120 pengguna narkoba

Dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, BNNK Pidie telah melakukan rehabilitasi terhadap 120 pengguna narkoba. Untuk rehabilitasi rawat jalan, sebut Werdha, dapat dilakukan di Klinik BNNK Pidie. Sementara, untuk rehabilitasi rawat inap pihaknya akan merekomendasikan para pengguna tersebut ke lembaga rehabilitasi rawat inap swasta. “Untuk rawat jalan, pertemuan tiga kali dalam seminggu. Klinik kita sudah memiliki pranata yang lengkap mulai dari psikolog, konselor adiksi, dokter, perawat, dan analis,” sebut Werdha. “Bagi pemakai yang ingin direhab tidak perlu takut karena tidak akan kita tangkap. Untuk rehab jalan biayanya ditanggung Negara atau gratis. Sementara untuk rehab inap, karena di Aceh belum ada balai rehabilitasi narkoba BNN maka seluruh biaya dibebankan pada keluarga.”

449 penyalahguna dihukum penjara per 2019

Jumlah perkara tindak pidana khusus narkotika dan psikotropika yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) Sigli pada 2018 ialah 230 berkas perkara. “Dan pada 2019, 219 berkas perkara,” kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli M Nazir SH MH, melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2020.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengguna atau pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di samping itu, Kejaksaan Agung juga mengeluarkan SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Infografis. Dok. sinarpidie.co.

Untuk mensinergikan perspektif tersebut, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan BNN, menandatangani Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada 2014 silam.

Ketua Pengadilan Negeri Sigli M Nazir SH MH, melalui keterangan tertulis, menyebutkan status terdakwa perkara tindak pidana khusus narkotika dan psikotropika paling banyak di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah pemakai. “Semua pemakai narkoba dihukum penjara,” kata M Nazir SH MH.

Baca juga:

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pidie AKBP Werdha Susetyo SE mengatakan direhab atau tidaknya seorang pecandu narkoba yang ditangkap tergantung pada penyidik, apakah pecandu narkoba tersebut direkomendasikan untuk dilakukan assessment oleh Tim Asessment Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur BNN, kejaksaan, kepolisian, dokter, dan psikolog, atau tidak. “Bisa direhab atau tidak untuk pengguna yang ditangkap selanjutnya itu di hakim,” kata Werdha.

Untuk diketahui, jika rekomendasi medis tim assessment terpadu (TAT) dan hasil tes urine tidak dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka narkotika maka hakim yang memeriksa perkara seorang terdakwa tidak dapat mengetahui apakah terdakwa murni pengguna atau pemakai, murni seorang pengedar atau bandar, atau dua-duanya: pengguna dan juga pengedar atau bandar.

Rutan over kapasitas

Rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Sigli dihuni oleh 460 orang, 101 tahanan dan 359 narapidana per 4 Januari 2020. Rutan tersebut mengalami over kapasitas 283 persen karena kapasitas rutan ini hanya untuk 120 orang.  “90 persen lebih penghuni rutan ini tersangkut kasus narkoba,” kata mantan Kepala Rutan Kelas II B Sigli Marthrios, Sabtu, 4 Januari 2020 lalu pada sinarpidie.co.

Kata Marthrios lagi, sebagian besar penghuni rutan tersebut yang tersangkut kasus narkoba adalah pemakai. “Hanya beberapa pengedar. Itu pun pengedar kecil-kecilan,” kata dia.[]

Loading...