ADG di Pidie tak Cukup Bayar Gaji Perangkat Gampong

·
ADG di Pidie tak Cukup Bayar Gaji Perangkat Gampong
Penyerahan secara simbolis pagu indikatif DD dan ADD di Gedung Pidie Convention Center, di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie, Kamis, 16 Januari 2020. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur peningkatan penghasilan kepala desa beserta perangkatnya pada 2020 ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Penyebabnya ialah kekurangan alokasi dana desa (ADD) atau ADG untuk menutupi gaji tersebut.

Dalam Peraturan Bupati Pidie nomor 13 tahun 2020 tentang Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong, serta Honorarium Imam dan Bilal Meunasah dalam Kabupaten Pidie tahun 2020 ditetapkan bahwa penghasilan tetap keuchik Rp 2.426.640 per bulan, penghasilan tetap sekretaris gampong Rp 2.224.420 per bulan, Kaur gampong Rp 2.022.200, kepala dusun atau ulee jurong Rp 2.022.200  dan bendahara gampong Rp 2.022.200.

Jika keuchik dan perangkat gampong memperoleh penghasilan tetap per bulan, tuha peuet dan imam serta bilal meunasah hanya memperoleh tunjangan per bulan, yaitu ketua tuha peuet Rp 400 ribu per bulan, anggota tuha peuet Rp 250 ribu per bulan, imam menasah Rp 400 ribu per bulan, dan bilal Rp 250 ribu.

Peningkatan penghasilan dan tunjangan tersebut tak sepenuhnya dibarengi kalkulasi anggaran yang tepat.

Keuchik Gampong Ara, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, Zakaria Hasballah mengatakan ADG gampong Ara pada 2020 ialah 232 juta. “Yang tidak cukup untuk menutupi gaji perangkat desa Rp 42 juta,” kata Zakaria Hasballah.

Kata dia lagi, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut pada camat untuk diteruskan pada Bupati Pidie. “Berkas-berkas tersebut sudah kita sampaikan. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum saya tidak tahu,” katanya lagi.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Munandar SSTP tak menampik hal itu terjadi pada gampong-gampong di Pidie. “Kami sebagai dinas hanya pengguna atau sebagai user-lah. Yang menentukan anggaran adalah TAPD,” kata Munandar, Jumat 28 Febuari 2020.

Asisten I Setdakab Pidie Bahrul Walidin enggan mengomentari hal tersebut.  “Saya sebagai Asisten I hanya meluruskan aturan saja tugasnya,” kata Bahrul Walidin, Jumat, 28 Febuari 2020.

Pagu indikatif Dana Gampong (DG) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk Pidie pada tahun 2020 sebesar Rp 717.260.612.550 atau mengalami peningkatan mencapai Rp 100 miliar lebih dibandingkan tahun 2019 di mana pagu DD dan ADD Pidie sebesar Rp 612.780.329.046. Pagu tersebut terdiri dari DD Rp 532.604.866.000, ADD Rp 182.168. 422.320, Pajak Daerah Rp 1.811.759.750, dan Retribusi Daerah Rp 675.564.480.

ADG yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) Pidie digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan belanja operasional gampong. []

Reporter: Candra Saymima, Diky Zulkarnen

Loading...