42 Gampong di Pijay belum Laporkan Penggunaan DD Tahap Pertama

·
42 Gampong di Pijay belum Laporkan Penggunaan DD Tahap Pertama
Sumber: DPMG Pidie Jaya.

sinarpidie.co—Sebanyak 222 gampong dalam 8 kecamatan di Pidie Jaya belum mencairkan dana desa tahap 3 tahun anggaran 2019. Bahkan, 42 gampong di antaranya hingga akhir Oktober 2019 belum menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dan tahap kedua. Akibatnya, hal ini akan berdampak pada proses pencairan dana desa tahap ketiga yang tidak bisa dilakukan.

"Syarat penyaluran tahap ketiga adalah pertanggungjawaban realisasi dari tahap I dan II. Sebagian gampong sudah menyerahkan, mungkin minggu depan sudah selesai," kata Said Fachrul Razi SKM SSos MSi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Jaya kepada sinarpidie.co, Senin, 28 Oktober 2019 di Meureudu.

Kata dia, persentase total realisasi penggunaan dana desa tahap satu dan dua untuk masing-masing kecamatan yaitu, Jangka Buya sebesar 53,8 persen, Meureudu 49,4 persen, Panteraja 46,8 persen, Ulim 49,6 persen, Bandar Dua 52,1 persen, Meurah Dua, 45,2 persen, Trienggadeng 46,2 persen, dan Bandar Baru sebesar 49,7 persen.

"Dan sebanyak 160 desa sekarang sudah meng-in put pertanggungjawaban dalam aplikasi OM-SPAN Kemenkeu. Itu ranahnya keuangan, diupayakan laporan selesai minggu depan," ujar Said lagi.

Inspektorat Pijay kekurangan tenaga auditor

Di lain sisi, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya kekurangan auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), sehingga proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Gampong dijalankan berbarengan dengan agenda monitoring dan evaluasi (Monev).

Jamian MPd, Kepala Inspektorat Pijay. (sinarpidie.co/ M Rizal).

"Selain itu, kita juga kekurangan anggaran. Sesuai dengan ketentuan BPK, target pemeriksaan setiap tahun 60 persen dari jumlah desa. Berarti sekitar 100 desa lebihlah dari 222 desa di Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan kita hanya memikiki 12 orang tenaga auditor. Seharusnya ada sebanyak 28 auditor. Makanya kita turun sejalan dengan kegiatan Monev,” kata Jamian MPd, Kepala Inspektorat Pijay, pada sinarpidie.co, Senin, 28 Oktober 2019.

Jumlah anggaran yang diplot pada Inspektorat Pidie Jaya untuk tahun anggaran 2019, kata dia, sebesar Rp 4,7 miliar atau satu persen dari total APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2019.

"Itu sudah termasuk gaji dan operasional lainnya. Bukan untuk pengawasan saja, makanya kita juga terkendala," kata Jamian.

Dikatakannya lagi, dalam melakukan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Desa/Gampong (LKPD) di Pidie  Jaya, pihaknya lebih menekankan upaya pembinaan.

"Temuan di lapangan ada. Tapi karena upaya pembinaan yang kita jalankan maka kita suruh kembalikan jika terdapat kerugian Negara, " ujar Jamian. “Seperti mark up harga, tidak ada bukti transaksi, pinjam meminjam dana gampong, dan mangkir bayar bayar pajak.  Bahkan ada juga pekerjaan di luar APBG, pekerjaan yang dilakukan tanpa pembahasan ataupun masuk dalam musyawarah gampong, tapi pengerjaannya dilakukan.” []

 

Loading...