33.846 Pelanggan PLN, Kadis DPKK Pijay Pertanyakan Pendapatan PPJ Pemkab Hanya Rp 3 M Per Tahun

·
33.846 Pelanggan PLN, Kadis DPKK Pijay Pertanyakan Pendapatan PPJ Pemkab Hanya Rp 3 M Per Tahun
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya, Drs M Diwarsyah. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co – Jumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) di Pidie Jaya sebanyak 3.856 titik yang tersebar di 8 kecamatan dan 222 gampong. Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya mengeluarkan dana yang bersumber dari APBK sebesar Rp 8,9 miliar lebih untuk pembayaran tagihan lampu penerangan tersebut. 

“Atau setiap bulannya sebesar Rp 746 juta lebih kurang,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya, M  Diwarsyah, pada sinarpidie.co, Selasa 22 Oktober 2019.

Sementara, pendapatan Pemkab Pidie Jaya yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut dari setiap pengguna listrik yang dibebankan dalam tagihan listrik PLN sekitar Rp 3 miliar lebih per tahun, yang menjadi salah satu sumber pendapatan Pemkab Pidie Jaya dalam APBK.

“Terjadi devisit sebesar  Rp 5 miliar lebih setiap tahun,” katanya lagi.

Dikatakan Diwarsayah, berdasarkan MoU dengan pihak PLN, pembayaran tagihan tersebut dihitung berdasarkan jumlah titik JPU, baik titik-titik PJU yang masih berfungsi maupun yang sudah dalam keadaan rusak atau mati.

“Seharusnya, bila pembayaran tagihan JPU dihitung per titik, tagihan yang dibayar setiap bulan jumlahnya mesti sama. Namun, faktanya tagihan bisa fluktuatif. Contohnya, bulan September sebesar Rp 746.203.563, sedangkan Oktober jumlahnya berbeda, yaitu Rp 746.640.813,” kata Diwarsyah.

Jumlah pelanggan atau pengguna listrik yang berasal dari PLN di Pijay sebanyak 33.846 pelanggan dengan rincian, 2.054 pelanggan golongan 450 Volt Amper (VA) bersubsidi dan 3.095 pelanggan golongan 900 VA bersubsidi. Sisanya, 28.697 pelanggan merupakan golongan non-subsidi.

Pasal 6 huruf a dan b Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, berbunyi, tarif pajak penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan industri sebesar 10 persen dan pengunaan listrik dari PLN untuk industri sebesar 3 persen.

“Sebesar 10 persen pembayaran listrik oleh sekitar 5000 pelanggan listrik bersubsidi dan 28.697 pelanggan non subsidi baik prabayar maupun pasca-bayar. Kok pendapatan yang masuk ke PAD lewat PPJ hanya Rp 3 M per tahun,” kata M Diwarsyah.

M Diwarsyah mengatakan, Pemkab Pidie Jaya telah meminta rincian pendapatan atau akumulasi pendatapan dari total pembayaran tagihan pelanggan untuk memverikasi persentase PJJ yang masuk ke dalam kelompok pendapatan dalam APBK Pidie Jaya.

“Rincian pendapatan total dari pelanggan tidak ada. Kami hanya menerima besaran jumlah saja, seperti pada tahun 2018, PPJ yang kita terima sebesar Rp 3 miliar lebih, berarti tagihan pelanggan PLN di Pidie Jaya hanya Rp 30 miliar lebih setiap tahun,” kata Diwarsyah. “Kami sudah pernah meminta dan menyurati  pihak PLN terkait rincian itu, tapi belum juga diberikan.”

Akan dialihkan pada pemerintahan gampong

Rencananya, pada 2020 mendatang, Pemkab Pijay akan membuat MoU baru dengan pihak PLN yang memuat klausul perjanjian, tagihan PJU akan dilimpahkan pada pemerintahan gampong.

Baca juga:

“Untuk memberi ruang kontrol gampong terhadap pengunaan lampu jalan. Selama ini yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak bahwa listrik dan lampu jalan itu dihitung bedasarkan watt dan voltasenya yang tertuang dalam perjanjian antara PLN dan Pemkab. Nah, hidup atau matinya lampu selama 12 jam tetap bayar. Jika ada  penambahan harus izin dulu karena nanti ada penambahan wattnya. Dengan begitu jikapun hasil pendapatan dari pajak tidak balance minimal sudah maksimal. Untuk hasil Pajak pun yang dibayar oleh PLN nanti menjadi pemasukan gampong,” tutup Diwarsyah.

Data di Jakarta

Sementara, Manager Rayon PLN Meureudu, Mustafa, mengatakan, data yang diinginkan Pemkab Pidie Jaya berada pada Kantor Pusat PT PLN Persero di Jakarta.

“Kita hanya ada data jumlah pelanggan saja. Untuk data berapa jumlah pendapatan dari PJU per tahun yang dibayar oleh pelanggan itu hanya PT PLN pusat yang mengetahui, karena setiap pembayarankan terkoneksi langsung secara online,” katanya, Rabu, 23 Oktober 2019. “ Jika Pemkab Pijay mau mengetahui data itu silakan surati pihak PLN, nanti kami teruskan ke pusat.’’

Selama ini, menurut Mustafa, pihaknya tidak pernah menerima selembar surat pun yang memuat permintaan data terkait hal itu dari Pemkab Pidie Jaya.

Lanjut Mustafa, tagihan PJU tidak stastis dan bisa berbeda-beda walaupun jumlah titik PJU tidak bertambah lantaran berdasarkan katagori  P31, yaitu PJU memiliki sistem PJU meterisasi dan punya timerswitch. []

“Katagori ini berdasarkan pemakaian daya, makanya tagihan bisa berubah-ubah,” kata Mustafa. []

Komentar

Loading...