Banner Stunting
Klik Tambang

Tanpa dihadiri Bupati Pidie

3  Fraksi DPRK Pidie Soroti Amburadulnya Sistem Data Pemkab Pidie

·
3  Fraksi DPRK Pidie Soroti Amburadulnya Sistem Data Pemkab Pidie
Rapat paripurna tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBK Pidie tahun anggaran 2018 dan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018, Jumat, 28 Juni 2019 di gedung DPRK setempat. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Rapat paripurna tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBK Pidie tahun anggaran 2018 dan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018, Jumat, 28 Juni 2019 di gedung DPRK setempat tidak dihadari Bupati Pidie Roni Ahmad.

Amatan sinarpidie.co, dalam rapat tersebut, Pemkab Pidie diwakili Wakil Bupati Pidie Fadhullah TM Daud, Plt Sekda Pidie Maddan MSi, dan sejumlah kepala SKPK di lingkungan Pemkab Pidie.

Tiga fraksi di DPRK Pidie menyampaikan beberapa rekomendasi dan catatan penting. Fraksi Partai Aceh (PA) di antaranya menyoroti data-data dalam LKPJ bupati seharusnya merupakan data yang dihimpun dari dinas-dinas terkait, bukan hanya mencomot data instansi vertikal seperti data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selanjutnya, kelangkaan pupuk pada musim tanam harus menjadi masalah serius bagi pemerintah dan hingga saat ini belum ada solusinya.

“Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru agar dilaksanakan bertahap serta tetap memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik dan infrastruktur yang memadai, yang paling penting perlu peningkatan mutu pendidikan,” kata Samsul Bahri, anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh, saat membacakan pandapat akhir Fraksi Partai Aceh (PA).

Selain itu, Fraksi PA DPRK Pidie juga merekomendasikan pada Pemkab Pidie tentang prinsip kehati-hatian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi perizinan menyangkut eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Di samping itu, penertiban IMB harus dilakukan tanpa tembaling pilih. Pelaksanaan pendataan aset yang telah bersertifikat dan jumlah keseluruhan aset agar dilaporkan ke DPRK Pidie, guna DPRK Pidie menjalankan pengawasan yang lebih baik,” sebut Samsul lagi.

Terkait masalah aset, Fraksi Partai Nasdem juga meminta Bupati Pidie Roni Ahmad mengkonsultasikan hal itu dengan DPRK Pidie.

“Agar tidak terjadi persolan di kemudian hari, baik aset itu dilelangkan atau dihibahkan maupun dipinjampakaikan, karena aset itu milik daerah bukan milik pribadi. Mengingat selama ini menurut pengamatan kami, ada aset daerah Kabupaten Pidie yang digunakan pihak-pihak yang tidak termasuk dalam jabatan SKPK Pidie,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRK Pidie, Abdullah Ali dalam penyampaian pendapat akhir.

Fraksi Partai Nasdem di antaranya juga meminta Inspektorat Kabupaten Pidie untuk meneliti kesamaan kwitansi antara setoran di Bank dengan bukti transfer yang diserahkan kepada Baitul Mal.

Di samping itu, Fraksi Partai Gabungan DPRK Pidie memberikan sejumlah catatan di antaranya, meminta  Bupati Pidie untuk menginstruksikan SKPK agar meningkatkan PAD dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti, taman laut depan BRI lama, Meseum Tsunami, Pabrik Es di PPI Pasi Peukan Baro dan Pabrik Rotan Bambi.

“Melihat lapangan kerja yang sempit di Pidie, harapannya ada peluang kerja baru dari sektor industri wisata melalui upaya peningkatan promosi daerah dengan beragam kearifan lokal dan kebudayaan, serta sumber daya alam dengan meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif masyarakat,” kata anggota Fraksi Gabungan DPRK Pidie, T Saifullah TS. []

Komentar

Loading...