Banner Stunting

25 Hektare LP2B di Padang Tiji Dialihfungsi untuk Jalan Tol

·
25 Hektare LP2B di Padang Tiji Dialihfungsi untuk Jalan Tol
Peletakan Batu Pertama Jalan Tol Aceh oleh Presiden Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat 14 Desember 2018. Sumber foto: pu.go.id.

sinarpidie.co--Kebutuhan pengadaan tanah di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, untuk pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh ialah 183,6909 hektare, yang terdiri dari 25,8866 hektare sawah, 146,2162 hektare kebun, dan 11, 5025 hektare pemukiman. Total bidang tanah di Kecamatan Padang Tiji yang masuk ke dalam rencana pembebasahan lahan ialah 639 bidang tanah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh 2, Jufri ST, mengatakan pihaknya hanya menjalankan pembebasan lahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh nomor 590/1008/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

“Jika pun harus ganti dengan pembukaan sawah baru seharusnya itu sudah dibahas dan dibicarakan sebelum penetapan lokasi atau Penlok. Ini kan trace yang tinggal bayar,” kata Jufri ST, saat ditanyai apakah pihaknya akan membuka lahan pertanian baru seluas tiga kali dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsi, Selasa, 11 Februari 2020.

Kata Jufri lagi, Penlok yang dikeluarkan Gubernur Aceh pada 2017 yang berakhir pada 2019 telah diperpanjang untuk satu tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Ir Sofyan Ahmad, melalui Sekretaris Hasballah SP MM, mengatakan pihaknya belum mengantongi data luas lahan sawah di Kecamatan Padang Tiji untuk pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh. “Sudah kita minta tapi belum diberikan,” kata Hasballah SP MM, Senin, 10 Februari 2020.

Baca juga:

Hal serupa disebutkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie, Muhammad Ridha SSos MSi, melaui Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Syakya SP MSi.

Kata Syakya SP MSi, pihaknya akan menyurati Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) I Aceh. “Mereka belum melaporkan secara resmi terkait status lahan yang akan digunakan,” kata dia, Selasa, 11 Februari 2020.

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah menetapkan kawasan lahan pertanian berkelanjutan (K/LP2B) dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pidie, berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, seluas 26.826,90 hektare, di mana 2.890,32 hektare di antaranya berada di Kecamatan Padang Tiji.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, di mana alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian yang baru seluas tiga kali lipat dari lahan yang dialihfungsi sebagai lahan pengganti. []

Reporter: Diky Zulkarnen/Firdaus

Loading...