Luas lahan menyusut, sawah berganti kebun, agen tanah yang memanipulasi lahan HTI, dan tipu muslihat keuchik.

Semula, kata Si Teh (Kamarullah), lahan kami tidak terkena pembebasan untuk jalan tol. Tapi kemudian keluar nama-nama yang menerima ganti rugi di atas lahan itu. Nama-nama orang si Teh.

Muhammad Isa. Warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh.

Sejak 2005 silam, Ibrahim, 61 tahun, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, telah menggarap lahan seluas satu hektare di perbukitan di Gampong Pulo Hagu Tanjong, yang berbatasan dengan Gampong Jurong Gampong Cot Paloh. Lahan yang digarapnya itu masuk ke dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri yang jauhnya sekitar tiga kilometer dari rumahnya di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh.

Di tanah itu, ayah satu anak ini menanami pohon pinang, kakao, dan pisang. Ibrahim menghidupi keluarganya, selama bertahun-tahun, dari hasil perkebunan. “Per hari, penghasilan dari kebun yang saya peroleh sekitar Rp 150 ribu,” kata Ibrahim, Jumat, 18 Juni 2021.

Ibrahim, 61 tahun, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

Usman, 60 tahun, yang juga tercatat sebagai warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, memiliki kebun di konsesi HTI yang sama. Sama seperti Ibrahim, Usman telah berkebun di lahan seluas 32.073 meter persegi sejak 2005 silam. Hanya saja lokasi kebunnya, secara administrasi, berada di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh. Jauhnya sekitar 2 kilometer dari rumah Usman di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh.

Di dalam kebun tersebut, Usman menanam pinang dan kakao. “Ada sekitar tiga ribu batang pinang,” kata Usman, Sabtu, 19 Juni 2021.

Bahlian, warga yang berasal dari Gampong Meunasah Trieng, Kecamatan Padang Tiji, memiliki lahan seluas 9.800 meter persegi. Berbeda dengan Usman dan Ibrahim, tanah milik Bahlian tidaklah masuk ke dalam konsesi HTI. Lahannya terletak di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh.

Di Gampong Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji, sekitar 1 kilometer dari Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, M Jafar, 64 tahun, warga Gampong Kreb Paloh, Kecamatan Padang Tiji, memiliki dua petak sawah di Blang Suyo. M Jafar membeli dua petak sawah itu pada 2015 silam. Satu petak sawahnya memiliki luas 611 meter persegi, dan satu petak lainnya seluas 2.534 meter persegi.

Pada 2017 lalu, Muhammad Isa, 37 tahun, bersama tujuh rekannya—termasuk empat anggota Koramil 02/Padang Tiji— mematok tanda di atas lahan dengan luas sekitar 100 hektare. Mereka mendapat kabar bahwa akan ada program cetak sawah baru di sana. Namun, program cetak sawah baru untuk tiga gampong di Padang Tiji—Gampong Jurong Gampong Cot, Gampong Pulo Hagu Tanjong, dan Gampong Meunasah Trieng—gagal terealisasi karena mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018.

Mereka meninggalkan lahan yang semula disiapkan untuk program cetak sawah baru, lalu mereka mencari lahan lainnya untuk mereka tanami pinang di lahan konsesi HTI itu. “Saat itu, ada isu akan ada pembebasan lahan untuk jalan tol. Maka kami berdelapan memasangi patok di atas lahan seluas delapan hektare,” kata Muhammad Isa, Sabtu, 19 Juni 2021.

 ***

Lahan yang digarap Ibrahim, Usman, Bahlian, M Jafar, dan Muhammad Isa, masuk ke dalam lokasi pengadaan tanah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 590/1008/2017 Tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Kebutuhan pengadaan tanah di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, untuk pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh ialah 183,6909 hektare, yang terdiri dari 25,8866 hektare sawah, 146,2162 hektare kebun, dan 11, 5025 hektare pemukiman.

Terdapat 15 gampong yang masuk ke dalam lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut, yaitu Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Pulo Hagu Tanjong, Aron Beunot, Teungoh Drien, Meuke Gogo, Pante Ceurmen Paloh, Gampong Cut Paloh, Teungoh Peudaya, Capa Paloh, Jurong Anoe Paloh, Geulumpang Geuleudieng, Blang Geuleudieng, Bale Paloh, Kreb Paloh, dan Suyo Paloh.

Selasa, 14 Januari 2020, di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji, Ibrahim terperanjat melihat kolom luas lahan yang digarapnya. Di kolom itu tertera luas lahannya adalah 3.581 meter persegi. “Bayangkan dari 1 hektare bisa menjadi 3.581 meter persegi,” kata Ibrahim.

Usman juga tak bisa menutupi rasa terkejutnya. Dari sekitar 3 ribu pohon pinang di dalam kebunnya, di atas kertas jumlah pohon pinang yang tertera hanyalah 45 batang.

Usman, 60 tahun, Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

Nilai ganti rugi sawah di Jurong Gampong Cot Paloh, Suyo Paloh, dan Pulo Hagu Tanjong adalah Rp 75 ribu per meter persegi, dan kebun Rp 40 ribu per meter persegi. Angka ini tidak berlaku di semua gampong yang masuk ke dalam daftar pengadaan tanah untuk jalan tol. Di beberapa gampong lainnya harga sawah dihargai Rp 100 hingga 150 ribu per meter persegi.

Nilai ganti rugi tanah yang masuk ke dalam konsesi HTI dihitung berdasarkan jenis dan jumlah tanaman walau hal itu tidak benar-benar dijadikan patokan dan terkesan sangat membingungkan. “Tidak jelas berapa harga satu pohon dihargai,” kata Usman.

Apa yang dialami Bahlian juga tak kalah mencegangkan. Luas lahan 9.800 meter persegi miliknya menyusut drastis dan dibagi menjadi dua persil, yaitu 1.317 meter persegi dan 2.070 meter persegi.

Yang lebih membingungkan adalah kasus M Jafar. Tanah sawahnya berubah menjadi tanah kebun di atas kertas. Seharusnya ia mendapat ganti rugi Rp 75 ribu per meter persegi. Tapi yang terjadi: sawahnya justru dihargai Rp 40 ribu per meter persegi.

Akta jual-beli sawah M Jafar.

Ganti rugi untuk M Jafar dan Bahlian kini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Sigli—perkara penitipan ganti kerugian. Sementara, nilai ganti rugi lahan milik Ibrahim dan Usman sedang diverifikasi ulang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Banda Aceh-Sigli II, yang juga pemohon dalam perkara penitipan ganti rugi di PN Sigli, Jufri ST, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mendaftarkan 11 perkara penitipan ganti rugi di PN Sigli. “Total semuanya ada 29 perkara,” katanya, Sabtu, 19 Juni 2021.

Berita acara penitipan ganti rugi di PN Sigli. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kata Jufri, pihak yang menginventarisasi, memverifikasi, dan memvalidasi lahan untuk jalan tol di Padang Tiji adalah panitia yang terdiri Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, keuchik, dan camat. “Data-data dari mereka kemudian diberikan pada KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” tuturnya. “PPK hanya membayar apa yang telah divalidasi oleh panitia dan apa yang telah dinilai oleh KJPP.”

Jufri mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pembebasan lahan di Padang Tiji bisa rampung tahun ini. Sebab, Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh nomor 590/1008/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh, yang berlaku selama dua tahun dan telah diperpanjang selama satu tahun, telah berakhir.

***

Apa yang diyakini oleh Jufri ST bahwa semuanya telah clear and clean di tangan panitia yang terdiri BPN, keuchik, dan camat justru menjadi sumber masalah.

Beberapa  keuchik menjadi tuan tanah dadakan di atas lahan konsesi HTI. Mantan Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong Hanif, Kamarullah alias si Teh, dan mantan Danramil 02/Padang Tiji Kapten Inf Rusli Legino, misalnya, memiliki tanah di atas lahan konsesi HTI di Glee Rung Kanot yang sebelumnya tidak pernah digarap warga.

Cerita lainnya: warga-warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh yang menggarap lahan HTI, yang masuk ke dalam administrasi Gampong Pulo Hagu Tanjong, selama bertahun-tahun merasa ditipu.

Infografis sinarpidie.co.

Meski warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh yang membuka lahan-lahan yang kini masuk ke dalam daftar pengadaan lahan jalan tol, yang menikmati uang ganti rugi lahan adalah oknum-oknum di Gampong Pulo Hagu Tanjong. Saat jalan tol mulai dibangun, warga Cot Paloh mendapati lahan-lahan yang mereka garap selama bertahun-tahun ternyata masuk ke dalam wilayah pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Progress pembangunan jalan tol di Padang Tiji, Jumat, 18 Juni 2021. (sinarpidie.co/Firdaus).

Cerita Muhammad Isa berikut ini akan selalu menjadi api yang membakar kemarahannya. Oleh Kamarullah atau yang akrab disapa si Teh, ia memperoleh informasi bahwa lahan yang mereka garap tidak masuk ke dalam daftar pengadaan tanah jalan tol. Apa yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Muhammad Isa, yang sehari-hari bekerja sebagai pembelah kayu, mendapati bahwa lahan yang mereka garap masuk ke dalam proyek jalan tol. Dari delapan orang yang membersihkan dan menanami pinang di sana, hanya Rusli Legino (Mantan Danramil Padang Tiji) dan Supratman Siburian (anggota Koramil Padang Tiji) yang mendapat ganti rugi. “Semula, kata Si Teh (Kamarullah), lahan kami tidak terkena pembebasan untuk jalan tol. Tapi kemudian keluar nama-nama yang menerima ganti rugi di atas lahan itu. Nama-nama orang si Teh,” kata Muhammad Isa.

Baca juga:

Muhammad Isa, 37 tahun. (sinarpidie.co/ Firdaus).

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Kamarullah atau yang akrab disapa si Teh.

Peta dengan nama-nama penerima ganti rugi di lahan yang sebelumnya digarap M Isa. Dok. sinarpidie.co.

Uang ganti rugi lahan (di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh)  yang Saifullah, 27 tahun, warga Gampong Meunasah Trieng, Kecamatan Padang Tiji, terima tertukar dengan uang ganti rugi lahan milik Baharuddin, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saifullah. “Dari Rp 170 juta uang yang semula saya terima, Rp 90 juta di antaranya diminta Mantan Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Husaini. Bagi dua. Saya ditipu oleh mantan keuchik tersebut. Saya sudah kembalikan uang tersebut kepada Pak Baharuddin. Tapi Pak Husaini masih belum mengembalikan Rp 30 juta lagi pada Pak Baharuddin,” kata Saifullah, Sabtu, 19 Juni 2021. “Uang untuk tanah Pak Bahar, saya yang tarik. Sementara uang untuk tanah saya, ditarik oleh orang lain lagi. Orang lain yang tarik uang tanah saya Rp 212 juta, tapi yang dia kembalikan Rp 125 juta.”

Pungutan liar terjadi secara terang-terangan. Mantan Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Husaini, meminta uang pada setiap warga yang terkena pembebasan lahan untuk jalan tol Rp 10 juta per warga.

Bunjamin, salah seorang warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, mengatakan bahwa semula Husaini meminta Rp 5 juta jatah keuchik. “Rp 5 juta itu ikhlas saya berikan. Tapi 5 juta lagi, yang dia minta belakangan untuk ongkos tanda tangan, tidak saya ikhlaskan,” kata Bunjamin, Sabtu, 19 Juni 2021.

Bunjamin mendapat Rp 370 juta sebagai ganti rugi atas pembebasan lahannya.

Mantan Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Husaini, mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta Rp 10 juta pada setiap warga gampong setempat yang memperoleh ganti rugi jalan tol. “Bagi yang memberikan saya terima, sedangkan bagi yang tidak memberikan tidak ada. Uang yang saya terima dari Saifullah sudah saya kembalikan pada yang berhak. Semua sudah dikembalikan,” kata Husaini, Sabtu, 19 Juni 2021. []