Tukang sapu dan tukang cuci adalah pegawai yang paling terdampak akibat tidak transparan dan tidak akuntabelnya pendistribusian remunerasi pada RSUD TCD Sigli.

Padahal klaim jasa pada rumah sakit tipe D itu lebih minim daripada klaim pada rumah sakit tipe B.

Dokter spesialis RSUD TCD

IB, 60 tahun, adalah tenaga cleaning service atau CS yang telah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli sejak 2006 silam. Selain menangani sampah, baik sampah domestik maupun limbah medis di RSUD TCD, IB juga bertugas sebagai operator insinerator di RSUD TCD.

“Sudah dua bulan ini saya belum menerima gaji,” kata IB, Kamis, 18 Februari 2021. “Sejak 2021, gaji saya katanya jadi Rp 600 ribu per bulan.”

Gaji ayah tiga anak ini sebelumnya adalah Rp 1,1 juta. IB mengatakan dirinya sangat kewalahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan gaji yang minim dan belum dibayarkan berbulan-bulan, sedangkan waktunya di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie ini tersita dari pagi hingga sore. “Kadang-kadang, saya juga kerja malam-malam. Untuk mendinginkan mesin insinerator setelah pembakaran pada pagi hari,” kata pria asal Ngawi ini. "Istri saya juga kerja. Tukang cuci di rumah sakit."

Cerita yang tak jauh berbeda dituturkan RUS. Ia bekerja sebagai CS di RSUD TCD sejak 2011. RUS memungut sampah-sampah dalam tong sampah bewarna hijau di setiap ruangan untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di halaman belakang RSUD TCD.

“Pada 2011, gaji saya Rp 850 ribu. Gaji tersebut naik menjadi Rp 1,5 juta pada masa Pak Safwan menjabat sebagai direktur. Jasa yang saya peroleh pada masa Pak Safwan Rp 400 ribu,” kata RUS, Kamis, 4 Maret 2021. “Pada saat Pak Faisal menjabat sebagai direktur, gaji saya Rp 1,1 juta. Walau gaji pokok saya saat Rp 1,1 juta, jasa yang saya peroleh Rp 700 hingga Rp 800 ribu.”

Pada 2021, gaji RUS dan 69 CS di RSUD TCD turun menjadi Rp 600 ribu per bulan. Puluhan CS tersebut melayangkan protes terkait gaji mereka yang terjun bebas pada Senin, 18 Januari 2021 dengan melancarkan mogok kerja.

“Kalau kalian tidak mau kerja lagi buat dan teken surat pengunduran diri,” kata RUS, menirukan ucapan Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, padanya dan sejawatnya.

“Kata-kata itu dia (Yassir) keluarkan sehari setelah kami mogok kerja,” tutur RUS. “Maunya Yassir, gaji kami Rp 600 ribu ditambah jasa Rp 400 ribu, jadi Rp 1,1 juta.”

Pendapatan sekira Rp 1,1 juta dengan cakupan kerja yang bertambah hingga ke Gedung Pidie Convention Center (PCC) yang begitu luas, kata RUS, sangat tak masuk akal. “Saat pertemuan dengan direktur, kami bersepakat untuk keluar, tapi keinginan kami ditahan oleh Wadir Umum, M Nur,” tutur ayah empat anak ini.

Pada November 2020, Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An, memobilisasi tenaga manajemen rumah sakit tersebut ke ruang-ruang di Gedung PCC, bekas mimbar utama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), untuk berkantor di gedung tersebut.

70 CS ini sudah dua bulan belum menerima gaji. Mereka berencana keluar dari RSUD TCD setelah mengambil gaji yang belum dibayarkan tersebut. “Tapi Kepala CS meminta kami untuk bersabar karena kemungkinan gaji kami akan ditambah karena rumah sakit sedang mendapat sorotan,” kata RUS.

Kepala CS RSUD TCD Sigli, Baharuddin, menampik isu tersebut. “Saya belum pernah mendengar bahwa CS akan mengundurkan diri setelah menerima pembayaran gaji dua bulan terakhir,” kata Baharuddin, Sabtu, 6 Maret 2021.

Pada September 2020, 17 dokter umum di RSUD TCD juga pernah melayangkan surat pengunduran diri.

Hancur leburnya tata kelola administrasi dan keuangan di RSUD TCD terkuak sejak pertengahan 2020. Puncanya adalah tidak transparan dan tidak akuntabelnya pendistribusian remunerasi untuk pegawai RSUD TCD.

Menggunakan sistem penilaian kinerja pegawai melalui e-kinerja dan lembar harian kerja sebagai tameng, puluhan miliar pendapatan rumah sakit diduga diselewengkan.

Direktur RSUD TCD, dr Yassir, selama ini berdalih bahwa penerapan e-kinerja dan lembar harian kerja telah diatur oleh regulasi: Permen PAN-RB Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, dan Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli. Perdir ini sebelumnya tidak bisa diakses oleh satu pun pegawai di RSUD TCD. 

Perdir tersebut sendiri mengandung cacat formil dan cacat materil. Ianya mendahului terbitnya peraturan bupati tentang remunerasi di RSUD Kabupaten Pidie. Lalu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan konsiderans Perdir ini juga terkesan mengada-ngada. Permenkes yang mengatur BLU rumah sakit vertikal milik Kemenkes dijadikan dasar hukum di dalam Perdir BLUD milik pemerintah daerah.

Selain itu, Perdir Nomor 15 tersebut sama sekali tidak mencantumkan logbook dan e-kinerja dan tidak mencantumkan persentase pendapatan yang digunakan untuk remunerasi. Padahal logbook dan e-kinerja saban hari digadang-gadang sebagai dasar pendistribusian remunerasi pada pegawai.

Remunerasi, dari Rp 8 miliar pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020, belum disalurkan pada tenaga medis dan pegawai RSUD TCD, dengan dalih untuk efesiensi anggaran dan keseimbangan neraca keuangan rumah sakit.

“Belum dibayarkannya jasa medis dari klaim BPJS Kesehatan bulan Oktober dan November 2020 dikarenakan pertimbangan neraca keuangan rumah sakit. Jangan sampai setelah dilakukan pembagian remunerasi, kas di rumah sakit sedikit, dan itu berakibat fatal bagi rumah sakit,” kata Yassir, didampingi Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021. “Kita akan bayarkan jasa medis untuk bulan Oktober dulu. Saat ini sedang dalam proses verifikasi.”

Remunerasi adalah gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan dana pensiun. Gaji yang dimaksud terdiri dari gaji pokok yang bersumber dari APBN (bagi PNS) dan gaji dari pendapatan BLUD yang dibayarkan untuk jabatan, dihitung sesuai dengan job value yang dihasilkan oleh suatu jabatan tersebut. Dalam kata lain, yang disebut “remunesasi” bagi pegawai BLUD, yang juga berstatus sebagai PNS, adalah gaji APBN/APBD ditambah gaji BLUD berdasarkan perhitungan nilai dan kelas jabatan. Bagi pegawai BLUD non-PNS, gaji mereka hanya bersumber dari pendapatan BLUD. Lalu, insentif kinerja didasari perhitungan realisasi kinerja pegawai.

dr Yassir dilantik sebagai Direktur RSUD TCD pada 16 Oktober 2019.

Salah seorang dokter spesialis di RSUD TCD Sigli, yang identitasnya enggan dituliskan, mengatakan akibat tidak terbuka dan tidak akuntabelnya pendistribusian remunerasi, mereka mengarahkan pasien yang mereka tangani, di tempat-tempat mereka membuka praktik di apotek-apotek di Kota Sigli, ke rumah-rumah sakit swasta. “Padahal klaim jasa pada rumah sakit tipe D itu lebih minim daripada klaim pada rumah sakit tipe B. RSUD TCD tipe B. Tapi di rumah sakit swasta jasa kami dibayarkan tidak pernah telat dan hitungannya juga reliable,” tuturnya pekan lalu. “Pendapatan rumah sakit paling besar dari klaim BPJS Kesehatan.”

Katanya, pendapatan klaim dari BPJS Kesehatan di sebuah rumah sakit dihasilkan oleh para dokter spesialis. “Core business-nya ada di dokter spesialis. Bicara rumah sakit umum adalah bicara spesialistik. Berbeda dengan Puskesmas yang umum,” ungkapnya.  

Pegawai yang paling terdampak akibat tidak transparan dan tidak akuntabelnya pendistribusian remunerasi di RSUD TCD Sigli, sebutnya, adalah pegawai-pegawai kecil, seperti cleaning service. “Semua pegawai mendapat jasa dari klaim BPJS. Persentase masing-masing pegawai sudah ada ketentuannya. Kondisi sekarang ini, pegawai-pegawai kecil ini paling kasihan. Kalau kami dokter spesialis, bisa cari pendapatan lain di luar,” tuturnnya.

44 dokter spesialis di RSUD TCD, yang melakukan protes terhadap penerapan logbook ini karena kualitas penanganan pasien tak bisa diukur dengan durasi waktu dan pengisian logbook ini rentan dimanipulasi, akhirnya dibiarkan tidak lagi mengisi logbook. “Bisa saja kami menulis apa yang tidak kami kerjakan, kan? Tapi kami tidak ingin menipu Negara, selain memang penanganan pasien tidak bisa diukur dengan waktu,” tuturnya. “Logbook kami diisi oleh direktur. Apa yang dia isi kami tidak tahu.”

RSUD TCD menjadi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor 546 Tahun 2012 tertanggal 17 Oktober 2012.

BLUD dikelola oleh pejabat pengelola yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Dalam menjalankan BLUD, pejabat pengelola diawasi oleh dewan pengawas selaku wakil pemerintah daerah.

Infografis sinarpidie.co.

Pendapatan pada RSUD TCD dikelompokkan dalam beberapa kelompok, di antaranya pendapatan jasa layanan, pendapatan APBK Pidie, pendapatan APBN, pendapatan hibah, dan pendapatan hasil kerjasama.

Pendapatan dari jasa layanan berupa klaim BPJS Kesehatan termasuk penyumbang pendapatan terbesar di rumah sakit ini. Selain klaim BPJS Kesehatan, terdapat klaim dari PT Jasa Raharja.

Dikutip dari LHP BPK terhadap LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, piutang klaim BPJS Kesehatan 2019 dan dibayar BPJS untuk RSUD TCD pada 2020 adalah Rp 45.063.557.938, dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020: Rp 136.095.698.

Biaya jasa layanan medis yang harus dibayar kepada pegawai pada tahun 2020, atas jasa layanan medis yang telah diberikan pada 2019, terdiri dari biaya jasa medis Agustus 2019 senilai Rp 3.975.655.929, biaya jasa medis September 2019 senilai Rp 4.245.555.764, biaya jasa medis Oktober 2019 senilai Rp 4.611.522.647, biaya jasa medis November 2019 senilai Rp 4.033.558.718, dan biaya jasa medis Desember 2019 senilai Rp 3.804.715.787.

“Untuk 2020, tidak ada lagi keterlambatan pembayaran. Begitu jatuh tempo langsung dibayarkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Pidie, dr Sri Nurmalia, Selasa, 2 Maret 2021.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengatur 44 persen pendapatan RSUD milik Pemkab Pidie, yang bersumber dari JKM dikelola oleh rumah sakit untuk jasa pelayanan, dan 56 persen untuk biaya operasional. Lalu, 60 persen dari pendapatan JKA dikelola rumah sakit untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk bahan habis pakai, 10 persen untuk sarana, dan 10 persen untuk manajemen.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Namun Qanun ini sendiri belum pernah direvisi. Penyesuaian tarif layanan juga belum pernah dilakukan sejak qanun ini diterbitkan pada 2011 silam karena SKPK terkait tidak pernah mengajukan perubahan tarif. Sekonyong-koyong, muncullah Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.

Realisasi pendapatan RSUD TCD pada 2020 adalah Rp 108.414.945.639, dari target pendapatan yang ditetapkan tahun itu senilai Rp 109.733.521.996. Pendapatan pada 2020 terjun bebas dibandingkan pendapatan rumah sakit ini pada tahun 2019, yakni Rp 125.540.683.930. Sementara, pada 2018, pendapatan RSUD TCD adalah Rp 134.638.629.438. []