Setelah vonis bebas Pengadilan Tipikor Banda Aceh, kasus korupsi sertifikasi aset PT KAI di Aceh Timur bergulir ke Mahkamah Agung. Pegawai PT KAI yang tersandung kasus ini mendapat promosi.

Rumah panggung yang menyangga atap genteng merah itu tampak lenggang, Kamis, 26 Agustus 2021 pagi. Di halaman yang rindang oleh dua pohon asam jawa, hanya ada satu mobil yang parkir. Rumah itu adalah kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sub Divisi Regional I.1 Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 02, Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Di dalam rumah yang berkerangka kayu dan bercat putih dengan kusen jendela, daun pintu, dan undakan menuju ke pintu masuk yang dicat abu-abu, sinarpidie.co disambut Kepala Unit Penertiban Aset Banda Aceh PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh, Ribut Achmadi.

“Seharusnya hari ini kami ke Kramat Luar. Tapi tidak jadi karena ada kesibukan yang lain,” kata Ribut.

Kamis, 26 Agustus 2021, pegawai PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh semula mengagendakan rapat dengan warga Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang menyewa aset tanah PT KAI. Dalam surat PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh tertanggal 25 Agustus 2021, terdapat 63 nama warga yang terlampir dalam surat undangan tersebut.

PT KAI melakukan penertiban aset lewat perjanjian sewa secara tertulis (kontrak) sejak 2015 seiring dengan mencuatnya isu pembangunan kembali rel kereta api di Aceh pada 2009 silam. Sebelumnya, aset-aset tanah PT KAI di Aceh ditelantarkan selama konflik bersenjata mendera Aceh.

Baru dalam tujuh tahun belakangan, plang-plang yang menyatakan keberadaan tanah PT KAI didirikan di di sejumlah gampong di Pidie, dan petugas melakukan pendataan tanah dan mengikat kontrak sewa-menyewa dengan warga.

Kontrak sewa aset tanah PT KAI bagi penyewa dengan masa sewa satu tahun tidak diperpanjang setiap tahun. Di Pidie, rata-rata warga penyewa tanah memegang kontrak tertanggal 22 Desember 2015. Baru pada tahun ini, kontrak kembali akan diperpanjang meski kontrak sewa sebelumnya telah berakhir pada 7 Oktober 2016.

Sekilas tidak ada yang janggal dengan surat dan undangan yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Aset Tanah dan Bangunan PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh Wilayah Banda Aceh, Jimy Oscar Tarigan, itu. Tapi jika ditelisik lebih jauh, terdapat nama Iman Ouden Destamen Zalukhu, yang sebelumnya sempat tersandung kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh tapi kini telah menjabat sebagai Kepala Unit Pengusaan Aset Banda Aceh PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh.

Undangan PT KAI pada warga Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

Kepala Unit Penertiban Aset Banda Aceh PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh, Ribut Achmadi, enggan berkomentar tentang promosi jabatan Iman Ouden, dari Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh menjadi Kepala Unit Pengusaan Aset Banda Aceh PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh.

Katanya, adalah PT KAI pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan promosi dan mutasi pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Selain itu, ia juga meminta sinarpidie.co untuk mengonfirmasikan sejumlah hal terkait sewa-menyewa aset tanah PT KAI dan jumlah bidang tanah PT KAI, baik yang berupa hak pakai (HP), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pengelolaan (HPL) di Pidie, pada Kepala Bagian Aset Tanah dan Bangunan PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh Wilayah Banda Aceh, Jimy Oscar Tarigan, dan pada Kepala Sub Divisi Regional I.1 Aceh, Endra Mora Harahap.

Jabatan Iman Ouden, dari Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh menjadi Kepala Unit Pengusaan Aset Banda Aceh PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh. Dok. sinarpidie.co.

Jimy Oscar Tarigan menolak diwawancarai via telepon selular. Permohonan wawancara yang disampaikan sinarpidie.co secara tertulis pada 31 Agustus 2021 juga tidak ditanggapi.

Iman merupakan salah satu dari tiga pegawai pada PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh yang tersandung kasus korupsi sertifikasi 301 bidang tanah (aset) PT KAI di Aceh Timur pada tahun anggaran 2019. Selain Iman, tiga pegawai PT KAI yang tersandung kasus yang sama adalah Manajer Aset PT KAI Wilayah Peureulak, Roby Irmawan; Asisten Manajer Penjagaan Aset dan Perserfikatan pada PT KAI Divisi Regional I Medan Muhammad Aman Prayoga, dan Vice President PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh Saefuddin Sobandi.

Keempatnya sempat ditahan hingga Mei 2021 sebelum akhirnya mereka divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada Juni 2021 meski jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut mereka dengan pidana penjara 10 tahun 6 bulan.

Kasi Penkum pada Kejati Aceh, Munawal Hadi SH MH, Kamis, 26 Agustus 2021, mengatakan bahwa pihaknya "sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung” atas vonis bebas tersebut.

Kasus ini bermula dari ditemukannya dugaan korupsi oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dalam pengurusan sertifikasi 301 bidang tanah (aset) di Aceh Timur pada tahun anggaran 2019.

Mark up harga dilakukan Roby Irmawan saat ia menjabat sebagai Manejer Aset PT KAI Sub Devisi Regional 1.1 Aceh Wilayah Peureulak, bersama dengan Iman Ouden Destamen Zalukhu, yang saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh pada PT KAI Sub Devisi Regional 1.1 Aceh. Mereka membuat usulan justifikasi/RAB pensertifikatan tanah aset PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Timur tahun 2019 senilai Rp 8.907.737.336.

Usai Roby dan Iman Ouden membuat RAB, Asisten Manajer Penjagaan Aset dan Perserfikatan pada PT KAI Divisi Regional I Medan, Muhammad Aman Prayoga, membuatkan administrasi dokumen penunjukkan, kontrak, dan dokumen pembayaran pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah aset PT KAI Kabupaten Aceh Timur tahun 2019.

Roby kemudian menjumpai Ardiansyah SHi, mantan anak buahnya yang saat itu telah menjadi advokat, untuk membuka rekening pada Bank BNI yang akan digunakan sebagai rekening penampung pembayaran kegiatan pensertifikatan tanah tersebut. Uang jasa lawyer ini tidak ditransfer ke rekening Kantor Hukum Ardi & Rekan Advocat Ardiansyah SH, tapi ke rekening pribadi Ardiansyah.

Setelah pembukaan rekening bank, buku tabungan dan ATM atas rekening dengan nomor 0799391583 dengan pemilik Ardiansyah pada Bank BNI Cabang Universitas Sumatera Utara (USU) dikuasai oleh Roby Irmawan.

Biaya jasa lawyer Ardiansyah SHi, dalam tiga tahap pensertifikatan pada RAB kontrak, dialokasikan Rp 3.321.539.240. Namun dalam pelaksanaannya uang yang diberikan kepada Ardiansyah hanyalah Rp 280.000.000.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP nomor SR1908/PWO1/5/2020, tertanggal 4 Agustus 2020, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi ini adalah Rp 6.556.959.840.

Di dalam putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, dengan terdakwa Iman Ouden Destamen Zalukhu, termaktub bahwa pria kelahiran Nias pada 12 November 1986, ini, selain melakukan mark up dalam usulan justifikasi/RAB pensertifikatan tanah aset PT KAI Sub Divisi Regional 1.1 Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Timur tahun 2019 senilai Rp 8.907.737.336, yang mendahului terbitnya surat perjanjian kerja (kontrak), juga turut serta dalam pengukuran bidang tanah pada Maret 2019. Data hasil ukur bidang tanah inilah yang dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen administrasi penunjukkan dan kontrak. Ia juga turut melakukan pendaftaran permohonan sertifikat hak atau sertifikat aset tanah PT KAI Sub Divre Reg 1.1 Aceh Wilayah Peurelak, dengan mendampingi Ardiansyah (lawyer), ke BPN Aceh Timur. Padahal wilayah tugas Iman adalah di Banda Aceh. Bukan di Aceh Timur.

Iman Ouden (Asisten Manajer Pengusaan Aset Wilayah Banda Aceh pada PT KAI Sub Devisi Regional 1.1 Aceh) diduga memperoleh uang hasil praktik korupsi tersebut senilai Rp 250.000.000; Roby Irmawan (Manejer Aset PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh Wilayah Peureulak) sebesar Rp 3.516.959.840, Muhammad Aman Prayoga (Asisten Manajer Penjagaan Aset dan Perserfikatan pada PT KAI Divisi Regional I Medan) Rp 2.310.000.000, Ardiansyah (lawyer) Rp 280.000.000, dan Saefuddin Sobandi (Vice President PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh) sebesar Rp 200.000.000.

Infografis sinarpidie.co.

Penjelasan keempat pegawai PT KAI ini mengenai penggunaan dan asal-usul uang yang dicatat sebagai kerugian negara, berdasarkan hasil audit BPKP Aceh, begitu janggal.

Menurut Roby Irmawan, mantan Manajer Aset PT KAI Wilayah Peureulak, Rp 1,4 miliar uang yang dia peroleh dari rekening Ardiansyah merupakan pengembalian atas pinjaman Ardiansyah. Roby mengklaim bahwa Ardiansyah tidak membuat kuitansi pinjaman sehingga dirinya memegang kartu ATM dan buku tabungan Ardiansyah sebagai jaminan hutang dan sebagai jaminan Ardiansyah tidak melarikan diri.

Sisa Rp 500.000.000 yang ia terima dari rekening Ardiansyah, klaim Roby, “bukan uang pengembalian atas pinjaman Ardiansyah, melainkan hanya bentuk pengamanan dana karena pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tersebut” merupakan tanggungjawabnya selaku manajer aset.

Meski Roby Irmawan dapat dikatakan sebagai seorang miliarder, berdasarkan kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang belakangan tertera di dalam putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, ia ternyata meminjam uang kepada Saefuddin, Vice Presiden PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh, senilai Rp 150.000.000. Selanjutnya, Roby juga pernah meminjam uang Iman Ouden sebesar Rp 150.000.000.

Kata Iman, ia menerima uang Rp 150.000.000 dari Roby Irmawan, dan itu merupakan pinjaman Roby padanya. Sementara, Rp 52.500.000 yang juga ia terima dari Roby, sebutnya, merupakan “uang ganti” untuk uangnya yang terpakai dalam keperluan biaya operasional selama pengukuran dilakukan.

Sebelum vonis bebas hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh--dengan hakim ketua Dr Dahlan SH MH dan dua hakim anggota: Nurmiati SH, Dr Edwar SH MH--dijatuhkan, mobil Iman yang bermerek Toyota Kijang Innova Tipe E tahun pembuatan 2013 dengan nomor Polisi BK 1863 IM sempat disita untuk menutupi uang pengganti.

Dari Manajer Aset PT KAI Wilayah Peureulak, Roby Irmawan menjabat sebagai Manager Aset Tanah dan Bangunan Wilayah Bireuen pada 2020. Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Roby pada 2020, ia melaporkan bahwa dirinya memiliki kekayaan Rp 1.560.000.000, yang terdiri dari tanah seluas 162 m2 di Kota Deli Serdang senilai Rp 250.000.000, tanah dan bangunan seluas 306 m2/130 m2 di Kota Deli Serdang Rp 1.200.000.000, sepeda motor tahun 2014 Rp 10.000.000, harta bergerak Rp 70.000.000, dan kas setara kas Rp 30.000.000.

Mungkinkah seorang penyelenggara negara dengan total kekayaan Rp 1,5 miliar bersedia memberikan pinjaman pada seorang pengacara senilai Rp 1,4 miliar tanpa kuitansi pinjaman?

Saat ini, Ardiansyah, sang lawyer, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. []