Mengurai pola terduga mafia tanah dalam mengibuli warga.

Ada dua kuburan yang belum masuk dan dinilai. Jadi biaya pemindahan kuburan juga tidak masuk dan tidak diganti rugi.

Nurlaili, 40 tahun. warga Gampong Teungoh Drien, Kecamatan Padang Tiji.

Setiap kali mendengar kata-kata jalan tol disebut, setiap kali pula amarah Basri Arahman, 47 tahun, meledak. Tatkala ayah enam anak yang kerap terlihat dalam balutan singlet dengan sebatang rokok kretek yang menempel di bibirnya ini mendengar jalan tol disebut, serangkaian umpatan yang kotor dalam bahasa Aceh selalu menyembur dari mulutnya.

Basri akan kehilangan kilang kayunya yang terletak di Gampong Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, karena kilang kayunya itu masuk ke dalam lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh. UD Usaha Bersama, usaha kilang kayu milik Basri, berdiri di atas lahan seluas 648 meter persegi. Di kilang itu, ia mempekerjakan 31 pekerja.

Sejak awal, Basri menolak kilang kayu dan tanahnya dibebaskan untuk pembangunan jalan tol itu. Ia tak menyerahkan data apa pun pada panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan itu.

Beberapa tahun yang lalu, setiap kali ia melihat dua-tiga orang yang masuk ke dalam pekarangan kilang kayunya untuk melakukan pengukuran tanahnya, Basri selalu mengusir mereka. Tentu saja pengusiran tersebut diselingi umpatan-umpatan kotor dalam bahasa Aceh. “Dan saya tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait pembebasan lahan saya,” katanya, Kamis, 24 Juni 2021.

Mantan Keuchik Gampong Teungoh Drien Gogo, Ridwan, mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali mengingatkan tim yang melakukan pengukuran di gampong yang pernah ia pimpin itu untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan para pelaku usaha yang memiliki tempat usaha di Gampong Teungoh Drien Gogo.

“Sekitar akhir 2017 atau di awal 2018, pada Pak Aulia, yang saat itu masih bertugas di BPN Pidie, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa di atas tanah Pak Lukman ada bengkel. Di tanah Pak Basri ada kilang kayu. Dan Pak Basri tidak setuju dengan pembebasan lahannya. Kata Pak Aulia, tugas mereka hanya sebatas pengukuran dulu. Setuju atau tidak itu di luar kewenangan mereka,” kata Ridwan, Kamis, 24 Juni 2021.

Setelah pengukuran yang pertama selesai dilakukan lalu ditempel di meunasah, Ridwan diperintahkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah pada warga. “Punya Pak Basri memang tidak ada data karena sejak awal dia menolak pembebasan lahannya,” tutur Ridwan.

Lukman, 49 tahun, pemilik usaha bengkel— CV Mulia Motor— yang terletak di Gampong Teungoh Drien Gogo juga mengalami hal yang sama. Usahanya tidak masuk ke dalam daftar objek yang dinilai.

Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali. Hasil pengukuran yang pertama ditempel di meunasah, sedangkan hasil pengukuran yang kedua tidak.

***

Dalam musyawarah bentuk ganti kerugian yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji, Basri menemukan bahwa dari 648 meter persegi tanah tempat kilang kayunya beroperasi, yang akan dibebaskan hanyalah 353 meter persegi. “Sisa 295 meter persegi sudah pasti tidak bisa saya gunakan lagi akibat dampak pembangunan jalan tol,” ujar Basri, Senin, 28 Juni 2021. “Perlengkapan-perlengkapan usaha saya juga tidak masuk."

Basri juga menemukan bahwa nilai ganti rugi 353 meter persegi tanahnya— 295 meter persegi dan kegiatan usaha kilang kayunya tidak masuk ke dalam objek yang diganti rugi— adalah Rp 189.833.023. Nilai itu telah termasuk dua pohon sentang dan dua pohon trum. “Rp 415 ribu per meter persegi. Padahal harga pasaran tanah di sini, sebelum ditimbun, Rp 500 ribu per meter persegi,” tutur Basri.

Buchari, 50 tahun, juga terperanjat saat mengetahui dua pintu ruko yang memiliki dua lantai miliknya, yang terletak di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan di Gampong Teungoh Drien Gogo, hanya dihargai Rp 177.216.000 dan 212 meter persegi tanahnya dihargai Rp 83.000.000.

Hal yang tak jauh berbeda juga dialami Sayuti, 39 tahun. Sayuti memiliki empat persil tanah dengan total luas 5.618 meter persegi di Gampong Teungoh Drien Gogo. Per meter persegi, tanahnya dihargai Rp 108 ribu. Menurutnya, harga pasaran tanah di sekitar kebunnya itu adalah Rp 350 ribu per meter. “Dari empat persil tanah, di tiga persil tanah saya terdapat masing-masing satu gudang dengan nilai masing-masing gudang Rp 30 juta. Tiga gudang itu tidak masuk ke dalam objek yang dinilai,” kata Sayuti. “Penetapan harga tanaman di dalam empat persil tanah tersebut saya setujui.”

Nurlaili, 40 tahun, warga Gampong Teungoh Drien, Kecamatan Padang Tiji, telah puluhan tahun menghuni rumah berkonstruksi kayu seluas 117 meter persegi. Tapi karena rumah yang berdiri di atas lahan seluas 426 meter persegi, yang dia dan suaminya, Jamaluddin, 47 tahun, beserta empat anak mereka akan beralih menjadi jalan tol, mereka terpaksa merelakan rumah tersebut digusur. Total nilai ganti rugi—termasuk tanaman dan gudang— yang akan dia peroleh adalah Rp 195 juta. Menurutnya, seharusnya 117 meter persegi rumahnya dihargai Rp 175 juta. “Ada dua kuburan yang belum masuk dan dinilai. Jadi biaya pemindahan kuburan juga tidak masuk dan tidak diganti rugi,” kata Nurlaili.

Nurlaili, 40 tahun, warga Gampong Teungoh Drien, Kecamatan Padang Tiji, telah puluhan tahun menghuni rumah berkonstruksi kayu seluas 117 meter persegi. (sinarpidie.co/Firdaus).

Di balai desa, Basri menyampaikan keberatan terhadap nilai yang tertera di dalam nominatif luasan tanah dan besaran ganti rugi. Belasan warga yang memiliki tanah di Gampong Teungoh Drien, Kecamatan Padang Tiji, juga menolak menandatangani harga yang ditawarkan.

***

Berbulan-bulan kemudian, pada Jumat, 4 September 2020, belasan warga pemilik tanah di Gampong Teungoh Drien, yang belum menandatangani form persetujuan harga yang ditawarkan, menyambangi Kantor Camat Padang Tiji karena panitia pengadaan tanah berada di kantor tersebut pada hari itu.

Di Gampong Teungoh Drien, gerbang tol akan dibangun maka gambaran betapa dekat lahan-lahan warga yang akan dibebaskan itu dengan Jalan Banda Aceh-Medan tentu tak perlu diuraikan secara panjang lebar.

Hadir dalam pertemuan tersebut Khiril Abrar SE MH, sekretaris pelaksana pengadaan tanah untuk jalan tol di Padang Tiji dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST. Mereka juga didampingi bekas Camat Padang Tiji, Irwan.

Agenda kedatangan mereka ke Kantor Camat Padang Tiji adalah musyawarah bentuk ganti kerugian walau Abrar menolak untuk menyebutnya musyawarah.

Abrar bersikukuh pada pendiriannya. Ia meminta warga yang belum menandatangani form persetujuan harga yang ditawarkan sebelumnya di balai desa untuk segera menandatangani form tersebut. “Yang masih tidak setuju kami berikan waktu dua hari,” kata Khiril Abrar SE MH. “Tapi mohon maaf, kami tidak lagi datang ke sini (Padang Tiji). Kami akan menunggu di Banda Aceh.”

Dari kiri ke kanan: bekas Camat Padang Tiji Irwan, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST, dan Khiril Abrar SE MH, sekretaris pelaksana pengadaan tanah untuk jalan tol di Padang Tiji Jumat, 4 September 2020. Dok. sinarpidie.co.

Basri menyela ucapan Abrar berkali-kali.

“Kita sama-sama orang Aceh. Saya orang Sigli asli,” kata Abrar. “Kalau memang Anda tidak mau pergi ke Banda Aceh, tolong tanda tangan di form tidak setuju. Kita punya jalur hukum.”

“Silakan limpahkan saja ke pengadilan,” kata Basri dengan nada suara setengah berteriak.

“Anda tinggal di gampong mana, Bang?” tanya Abrar.

Basri menantang balik. “Untuk apa?”

“Kita sama-sama orang Aceh. Yang baik-baik. Yang tidak setuju tidak apa-apa karena ada jalur hukum.”

Bekas Camat Padang Tiji Irwan meminta Basri keluar dari ruangan. Tapi Basri mengacungkan jari telunjuknya ke wajah Irwan. Tentu saja hal itu diselingi dengan umpatan-umpatan yang kotor dalam bahasa Aceh.

Jalur hukum yang dimaksud Abrar adalah penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) Sigli.

Tarmizi, warga Gampong Meuke Gogo, yang memiliki sepetak kebun di Gampong Teungoh Drien, mengulang kata-kata panitia pengadaan tanah untuk jalan tol Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji, yang sebelumnya diucapkan dalam konsultasi publik di Yayasan Mina Raya pada Kamis, 5 Oktober 2017 silam.

“Saat itu kata-kata yang keluar adalah bukan ganti rugi tapi ganti untung. Tapi kenyataannya hari ini harga tanah kami yang akan diganti rugi lebih kecil daripada harga pasaran tanah di Padang Tiji,” kata Tarmizi. “Kebun saya dihargai Rp 108 ribu per meter. Di tanah itu, enam rumah dapat dibangun. Dengan harga Rp 108 ribu, jika saya dan saudara kandung saya ingin membeli tanah lain di gampong yang sama atau di gampong tetangga, harga tanah: Rp 200 ribu per meter. Coba bayangkan dari 1.500 meter tanah yang dibebaskan atau dibayar oleh jalan tol, tapi dengan uang ganti rugi itu, tanah yang mampu kami beli kembali hanyalah 750 meter.”

Bagi Tarmizi, setiap panitia pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji saling memberikan informasi yang berbeda dan bertentangan. “Kata Pak Samsul BPN, yang menilai harga tanah adalah KJPP. Sementara, KJPP melakukan penilaian berdasarkan data pengukuran dan peta bidang dari BPN,” tutur Tarmizi.

Abrar menghindari perdebatan apa pun yang berkaitan dengan prosedur penetapan harga bagai menghindari wabah.

Di dalam pertemuan itu, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST, dengan penuh percaya diri, menegaskan bahwa jika warga menandatangani form nilai harga ganti kerugian, tidak ada pemotongan uang yang akan terjadi.

Saat itu juga Basri membantah.

“Apakah Bapak sanggup mempertanggungjawabkan kata-kata Bapak itu?”

Basri kemudian meminta Tarmizi mengungkapkan apa yang ia alami. Selain memiliki satu petak kebun di Gampong Teungoh Drien Gogo yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, kandang ayam di atas tanahnya di Gampong Pante Cermen, Kecamatan Padang Tiji, juga terkena pembebasan lahan untuk proyek yang sama.

Nilai ganti kerugian yang seharusnya diterima Tarmizi. Dok. sinarpidie.co.

“Untuk ganti kerugian tanah di Pante Cermen, ada pemotongan uang saya Rp 500 ribu,” kata Tarmizi.

Basri meminta Tarmizi untuk diam. Dia kemudian meminta Keuchik Pante Cermen Mustafa Rusli bicara. Mustafa menuturkan bahwa uang ganti rugi untuk 17 warga yang memiliki tanah di Gampong Pante Cermen mengalami pemotongan dari Rp 500 ribu hingga Rp 40 juta.

“Uang ganti rugi Zainal Abidin terpotong sekitar 15 juta. Uang ganti rugi T Fairus Abadi yang terpotong sekitar Rp 40 juta,” kata Mustafa yang dikonfirmasi sinarpidie.co, Senin, 28 Juni 2021. “Nilai ganti rugi di NIS BPN dan di buku bank berbeda. Semua warga yang tanah mereka dibebaskan di Pante Cermen kena pemotongan. Rata-rata Rp 1 juta yang paling banyak dipotong.”

Kata Mustafa, warga telah mempertanyakan pemotongan tersebut sejak dalam musyawarah bentuk ganti kerugian yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji.

“Alasan petugas, hal itu terjadi karena adanya penyesuaian harga. Perintah dari atas. Ada verifikasi harga. Saya menanyakan pada petugas tersebut mengapa verifikasi bisa dilakukan dengan mendadak di hari H saat warga mau menandatangani persetujuan harga,” kata Mustafa, mengurai kembali kejadian satu tahun lalu.

Pada Desember 2020, Mustafa menerima undangan ke Kanwil BPN Aceh. Isi undangan tersebut: pemberian ganti kerugian. “Saya bingung karena di Pante Cermen hanya satu-dua orang yang belum menandatangani persetujuan harga. Saya tanya, undangan apa ini? Kok semua pemilik tanah di Pante Ceremen yang diundang, sedangkan hanya satu-dua orang yang belum menandatangani form persetujuan harga? Yang belum setuju saat itu adalah pemilik tanah yang uang ganti rugi mereka dipotong Rp 40 juta (T Fairus Abadi) dan yang dipotong Rp 15 juta (Zainal Abidin).”

Undangan BPN Kanwil Aceh untuk para pemilik tanah di Gampong Pante Cermen. Dok. sinarpidie.co.

Mendengar jawaban pihak Kanwil BPN Aceh tentang pemotongan uang ganti kerugian, Mustafa menimpali, “Itu bukan ditambah, Pak, tapi pengembalian".

"Usai pertemuan di BPN Kanwil Aceh, kami pergi ke BNI Peunayong. Pengambilan buku bank di BNI Peunayong," tutur Mustafa.

Lampiran surat. Dok. sinarpidie.co.

Tarmizi tidak mengambil sisa Rp 500 ribu uangnya. “Biaya untuk ke Banda Aceh saja bisa lebih Rp 500 ribu,” kata Tarmizi, Senin, 28 Juni 2021.

Diduga terjadi pemotongan senilai Rp 500 ribu untuk ganti kerugian yang diterima Tarmizi. Dok. sinarpidie.co.

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST membantah bahwa praktik tersebut merupakan praktik pungutan liar alias pungli. “Setahu saya tidak dipotong. Kesalahan in put dan sudah divalidasi tambahan sesuai data dan sudah dibayarkan,” katanya, Senin, 28 Juni 2021.

***

Berbulan-bulan setelah pertemuan yang digelar secara dadakan di Kantor Camat Padang Tiji Jumat, 4 September 2020, pada Jumat, 22 Januari 2021, Basri bersama 10 warga lainnya, mengajukan keberatan secara tertulis ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh yang beralamat di Jl T Nyak Arief, Lamgugob, Kota Banda Aceh. 

Pada Jumat, 2 April 2021, Basri mendapat kiriman penetapan harga melalui WhatsAp: dari nilai awal Rp 189.833.023 menjadi Rp 339.359.983. Selain Basri, nilai ganti rugi Buchari juga berubah dari Rp 343.678.202 menjadi Rp 589.211.109.

Kendati demikian,  Basri, Buchari dan 12 warga yang memiliki tanah di Gampong Teungoh Drien Gogo ini tetap menolak harga yang ditawarkan.

“Dengan nilai itu, saya minta panitia saja yang membangun dua ruko saya di sini sebagai ganti rugi untuk ruko saya yang akan dibebaskan. Biar mereka bisa mengetahui sendiri apakah nilai itu cukup atau tidak,” kata Buchari, Senin, 28 Juni 2021.

***

Terletak di sebelah timur Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Padang Tiji memiliki 64 gampong dan enam mukim. Luas kecamatan ini adalah 258,71 kilometer persegi. Dari Kota Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, jarak tempuh ke Padang Tiji adalah 14 kilometer. 15 gampong di kecamatan ini akan dilintasi Jalan tol Sigli-Banda Aceh.

Peta dalam lampiran SK Gubernur Aceh nomor 590/1008/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa ada empat tahapan pengadaan tanah, yaitu tahap perencanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan menyusun dokumen perencanaan dan studi kelayakan; instansi yang memerlukan tanah melakukan pendataan awal lokasi serta melaksanakan konsultasi publik tentang rencana pembangunan proyek yang memerlukan tanah; ketiga adalah penetapan lokasi (penlok) oleh gubernur, dan terakhir instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

Konsultasi publik pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji digelar pada 5 Oktober 2017 di Yayasan Mina Raya. Lalu pada 12 Oktober 2017, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menerbitkan SK nomor 590/1008/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Dalam melakukan pelaksanaan pengadaan tanah, BPN merujuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Infografis sinarpidie.co.

Jika pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku ketua pelaksana pengadaan tanah, susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah terdiri dari kepala kanwil BPN sebagai ketua, kepala bidang hak tanah dan pendaftaran tanah atau pejabat setingkat eselon III sebagai anggota; kepala kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi paling rendah setingkat eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai anggota, pejabat SKPD kabupaten atau kota paling rendah setingkat eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau pejabat setingkat eselon III sebagai anggota, camat atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota; lurah atau kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota, dan kepala seksi pengaturan tanah pemerintah atau pejabat setingkat eselon IV yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Ketua pelaksana pengadaan tanah membentuk satuan tugas (Satgas) pelaksana pengadaan tanah: Satgas A dan Satgas B.

Satgas A memiliki tugas melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan Satgas B bertugas mengumpulkan data kepemilikan, seperti nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak. Kemudian, mendata nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak; bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitan dengan tanah; letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; status tanah dan dokumennya; jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah penguasaan, bangunan, benda lain yang berkaitan dengan tanah; pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.

Data yang telah dikumpulkan lalu dituangkan ke dalam daftar nominatif yang memuat: identitas pihak yang berhak; letak, luas, dan status atau jenis hak; luas dan jenis bangunan; jenis penggunaan; tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan pembebanan hak atas tanah atau fiducia. Kemudian daftar nominatif tersebut ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Satgas B dan diserahkan pada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi.

Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, diumumkan di kantor keuchik, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 hari kerja.

Di Padang Tiji, hasil inventarisasi dan identifikasi atau hasil pengukuran yang pertama ditempel di meunasah setiap 15 gampong. Tapi, panitia ternyata melakukan pengukuran untuk kedua kali pada keseluruhan peta bidang dan hasilnya tak lagi diumumkan di meunasah.

Padahal, seharusnya tanah yang dilakukan pengukuran ulang adalah tanah yang mendapat pengajuan keberatan oleh pihak yang berhak dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil inventarisasi dan identifikasi.

Hasil pengukuran dan peta bidang yang kedua yang tidak ditempel di meunasah ini menjadi dasar penilaian dan pemberian ganti kerugian. Patut diduga penempelan hasil pengukuran yang pertama merupakan formalitas belaka.

Secara yuridis, warga yang keberatan dengan nilai ganti rugi dalam musyawarah penetapan ganti kerugian di balai desa pada Selasa, 14 Januari 2020 lalu sebenarnya dapat mengajukan keberatan kepada PN Sigli dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian itu. Tapi informasi tentang mekanisme tersebut tak sampai pada mereka.

Khairil Abrar, sekretaris panitia pengadaan tanah jalan tersebut, yang juga menjabat sebagai Kasi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada BPN Aceh, menutup akses wawancara dengan sinarpidie.co.

Kamis, 24 Juni 2021 pagi, saat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji menggelar kegiatan pemberian bentuk ganti rugi pengadaan lahan jalan tol dengan membagikan buku bank di gedung Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, yang terletak di Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Abrar menolak ditemui sinarpidie.co baik saat kegiatan sedang berlangsung, saat istirahat, maupun saat kegiatan tersebut berakhir.

Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP yang menilai bidang tanah, daftar nominatif, dan data pendukung lainnya adalah Andi Iswitardiyanto dan Rekan dan KJPP SIH Wiryadi dan Rekan.

Tak ada aktivitas di Kantor Cabang KJPP SIH Wiryadi dan Rekan di Jl Rawajati Timur Raya Blok AM Nomor 08, Jakarta Selatan 12750. Dok. sinarpidie.co.

Di Padang Tiji, 6 dari sekitar 12 kilometer pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol masuk ke dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri, dan konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri ini berada di dalam kawasan hutan produksi (HP).

Sebagian warga mempertanyakan mengapa hasil pengukuran yang kedua membuat lahan sawah, lahan kebun (perkampungan), dan lahan pemukiman, menyusut drastis daripada hasil pengukuran yang pertama. "Tanah masyarakat yang mempunyai sertifikat mendapat pembayaran yang kecil, sedangkan tanah di dalam hutan, yang legalitas tanahnya hanya dengan sporadik yang spontan oleh keuchik, dibayar mencapai Rp 1 miliar per hektare," kata sumber sinarpidie.co.

Dok. sinarpidie.co.

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST mengatakan pagu anggaran pengadaan tanah di 15 gampong di Padang Tiji adalah Rp 162,68 miliar. “Realisasinya Rp 143,47 miliar per 28 Juni 2021,” katanya.

Jufri menolak memberikan keterangan terkait adanya pengukuran yang kedua pada keseluruhan bidang tanah. "Yang kami proses sesuai dengan hasil validasi panitia," tuturnya.

Tapi Jufri selalu terbuka dan memberikan setiap data yang ia kantongi pada sinarpidie.co. Katanya, total bidang tanah di Padang Tiji yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol adalah 639 bidang. "Validasi tahap I  pada Januari 2020 dengan 369 bidang dan UGR dan dibayar pada Maret 2020. Validasi tahap II Agustus 2020 dengan 80 bidang dan UGR dan dibayar Oktober 2020. Validasi tahap III Oktober 2020 (63 bidang) dan UGR dan dibayar Desember 2020. Validasi tahap IV April 2021 (38 bidang) dan UGR dan dibayar Juni 2021. Sisa yang belum dibayar adalah 89 bidang," katanya.

Setelah musyawarah bentuk ganti kerugian yang digelar pada 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji, lalu setelah pembagian buku bank BNI bagi warga yang telah menyetujui nilai ganti kerugian pada 17 Maret 2020 dilangsungkan di balai desa yang sama, tiga, lima atau sepuluh warga yang akan menerima ganti rugi untuk pembangunan jalan tol di Padang Tiji dipanggil ke BPN Kanwil Aceh.

Penyerahan buku bank secara serentak baru dilakukan lagi baru-baru ini: Kamis, 24 Juni 2021 di Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, yang terletak di Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli.

Di lain sisi, hingga Rabu, 30 Juni 2021, PN Sigli telah mengabulkan enam, dari 11 perkara penitipan ganti kerugian yang didaftarkan Jufri ST.

Realisasi fisik pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji per Jumat, 18 Juni 2021. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kata Basri Arahman, “Saya tidak akan meninggalkan tempat ini (kilang kayu) meskipun ganti kerugian saya nantinya dititipkan di pengadilan. Kawan-kawan yang lain juga demikian.”

Asap rokok mengepul di udara. []