Serba-serbi ramadhan

Wakil Ketua DPC PPP Pijay Husni Johan sebut Putusan MA tak Bisa Batalkan PAW Abdul Hamid, Pengamat Politik Beri Penjelasan Ini

·
Wakil Ketua DPC PPP Pijay Husni Johan sebut Putusan MA tak Bisa Batalkan PAW Abdul Hamid, Pengamat Politik Beri Penjelasan Ini
Sumber ilustrasi: kaltim.prokal.co.

Gubernur Aceh memberhentikan T. Mulya Fikri sebagai Anggota DPRK Pijay berdasarkan putusan PN Sigli. Sedangkan saat ini posisinya Putusan PN Sigli tersebut telah dibatalkan oleh MA. Berarti Gubernur Aceh harus mencabut kembali SK Pemberhentian yang bersangkutan.

sinarpidie.co-- Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) Abdul Hamid sebagai anggota DPRK Pidie Jaya 2014-2019 menggantikan Teuku Mulya Fikri, berbuntut panjang.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan, pasca dikabulkan permohonan kasasi T Mulya Fikri oleh Mahkamah Agung, maka secara hukum PAW Abdul Hamid batal demi hukum.

“Hal tersebut jelas dalam pertimbangan putusan Putusan Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 Tanggal 21 Februari 2019. Dalam amar putusan menyebutkan, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu Nazaruddin Ismail dan T Mulya Fikri SE. Kemudian membatalkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018.” kata Aryos melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Senin, 13 Mei 2019.

Lebih lanjut, aryos mengatakan, PAW Abdul Hamid didasari Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 22 Februari 2019 di mana dalam SK Gubernur Aceh tersebut, Putusan PN Sigli menjadi pertimbangan. Namun, Putusan PN Sigli tersebut kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, kata dia, SK Gubernur Aceh juga tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

"Sebab dasar pertimbangan pemecatan T Mulya Fikri yang berlandaskan pada Putusan PN Sigli sudah tidak berkekuatan hukum tetap pasca dikabulkannya permohonan kasasi T. Mulya Fikri di Mahkamah Agung,” papar Alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.

Aryos menjelaskan, terdapat perbedaan antara pemecatan sebagai Anggota Partai dan sebagai Anggota dewan.

Baca juga:

“T Mulya Fikri diberhentikan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah kewenangan partai. Namun bukan berarti dengan diberhentikan sebagai anggota partai otomatis memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota dewan terpilih. Ini adalah dua hal yang berbeda. Karena untuk memberhentikan anggota DPRK serta melakukan mekanisme PAW, maka dibutuhkan keputusan Mahkamah Partai atau pengadilan sebagai dasar Gubernur Aceh memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan," sebutnya.

Dikatakannya, karena saat itu tak ada putusan mahkamah partai, namun hanya melampirkan putusan Pengadilan Sigli, maka Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberhentikan T. Mulya Fikri sebagai Anggota DPRK Pijay berdasarkan putusan PN Sigli.

"Sedangkan saat ini posisinya Putusan PN Sigli tersebut telah dibatalkan oleh MA. Berarti Gubernur Aceh harus mencabut kembali SK pemberhentian yang bersangkutan. Posisinya kembali seperti semula,” kata dia, menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua I DPC PPP Pidie Jaya, Husni Johan mengatakan, amar Putusan Kasasi MA Nomor 88K /Pdt-sus parpol /2019 tentang Sengketa antara Nazaruddin ismail dan T Mulya Fikri dengan DPW PPP Aceh c/q DPC PPP Pidie Jaya yang membatalkan Putusan PN Sigli nomor: 10/Pdt.G/2018 tidak dapat membatalkan Surat Nomor 28/DPC/PPP - PJ/V/2018 tentang pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) Nazaruddin Ismail dan T. Mulya Fikri.

“Bahwa dalam putusannya MA telah membatalkan Putusan PN Sigli Nomor : 10/Pdt.G /2018 atas dasar pertimbangan PN Sigli telah salah menerapkan hukum, di mana sengketa atau perselisihan anggota partai politik berdasarkan Ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya masih merupakan kewenangan mahkamah partai politik,” kata Wakil Ketua I DPC PPP Pidie Jaya, Husni Johan. []

Komentar

Loading...