Wakil Bupati Pijay Minta PLN Teken Perjanjian Kerjasama terkait Mekanisme Tagihan PJU dan Pungutan PPJ

·
Wakil Bupati Pijay Minta PLN Teken Perjanjian Kerjasama terkait Mekanisme Tagihan PJU dan Pungutan PPJ
Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi SE MSi. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya mengharapkan adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait mekanisme penghitungan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan (PPJ), yang dipungut dari masyarakat Pidie Jaya sebagai pelanggan PLN saat mereka membayar tagihan rekening listrik maupun saat pembelian token pulsa listrik.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi SE MSi pada sinarpidie.co, Jumat, 12 Juli 2019.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tagihan PJU yang mesti dibayarkan oleh Pemkab Pidie Jaya per tahun dan jumlah pelanggan PLN yang menyetor PPJ memiliki dasar yang jelas sebagaimana standar akutansi pemerintahan (SAP),” kata Said Mulyadi.

Kontrak kerjasama tersebut, kata dia, juga diperlukan pihaknya untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran Pemkab Pidie Jaya.

"Dibutuhkan pendataan ulang terhadap PJU-PJU yang selama ini tidak berfungsi atau tidak hidup di malam hari, terlebih mendata sejumlah PJU yang telah beralih pada PJU tenaga surya. Dasar pemasangan PJU yang dibebankan tagihannya pada Pemkab Pidie Jaya mesti berbasis pada kontrak. Semisal tagihan di Kecamatan Bandar Baru, berapa jumlah titiknya yang tertera dalam kontrak, itu yang kita bayarkan,” kata dia. 

DPRK Pidie Jaya, ujarnya, juga acapkali mempertanyakan dasar hukum dan dasar kontrak menggunakan anggaran dalam APBK Pidie Jaya sebesar RP 9 miliar lebih per tahun untuk membayar tagihan PJU tersebut setiap tahun.

“Semisal retribusi dari pelanggan PLN kita dapat 10 persen. Nah, hitungan 10 persen itu dari mana? Berapa total pelanggan yang dikenai 10 persen untuk PPJ, kita tidak tahu,” kata Said Mulyadi.

Kutipan pajak penerangan jalan. Dok. sinarpidie.co.

DIberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya meragukan keabsahan data tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PT. PLN (Persero). Hal itu dipicu jumlah data lampu yang dialiri listrik oleh PLN dan rekapitulasi pemakaian bulanan tidak diberikan PLN kepada Pemkab Pidie Jaya.

"Bayar untuk PLN bisa mencapai Rp 800 juta per bulan. Kalau per tahunnya sekitar Rp 9 milar lebih. Retribusi PJU yang dibayarkan PLN kepada Pemkab Pijay per tahunnya Rp 3 miliar lebih. Setiap tahun defisit,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya, Drs M Diwarsyah pada sinarpidie.co, Kamis 11 Juli 2019.

Baca juga:

Manajer PLN Area Sigli, Yusra Helmi, yang dimintai tanggapannya oleh sinarpidie.co mengatakan, pihaknya akan memberikan salinan data tersebut apabila Pemkab Pidie Jaya meminta data-data tersebut pada pihaknya.

“Akan kami akomodir, sesuai dengan ketentuan. Asal tidak menyangkut data tentang kerahasian perusahaan,” katanya, Jumat, 12 Juli 2019. []

Komentar

Loading...