Kurangnya sosialisasi

Wajah Buram Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Pidie

·
Wajah Buram Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Pidie
Para nelayan mengerahkan perahu mesin mereka secara swadaya untuk mencari Nur Daman, salah seorang awak kapal KM Barona, yang hilang saat kapal itu berada di sekitar 20 mil lepas pantai di pengairan Pasi Pante Raja sekitar pukul 05.00 WIB, Kamis, 29 November 2018 pagi. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Syakumi Gambang, 35 tahun, warga Gampong Kuala Pasi Peukan Baro, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, merupakan istri almarhum Zulkifli, 45 tahun, seorang nelayan yang ditemukan tidak lagi bernyawa di sekitar pantai di Gampong Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Kamis,  4 Juli 2019 lalu saat melaut. Pasangan suami-istri ini punya tiga anak. Kini, keluarga ini telah kehilangan tulang punggung yang selama ini menopang kebutuhan sehari-sehari mereka.

“Satu kelas 6 SD, kelas 4 SD dan TK. Almarhum melaut menggunakan sampan biasa tapi bermesin. Almarhum tidak punya kartu nelayan karena sudah hilang dan tidak dapat asuransi apapun,” kata Syakumi Gambang pada sinarpidie.co, Senin, 8 Juli 2019, yang ditemui di rumah duka.

Kata Syakumi Gambang, selain melaut, Zulkifli juga seorang nelayan tambak. “Untuk penghasilan melaut sendiri paling banyak Rp 100 ribu tapi dua hari sebelum beliau meninggal memang tidak ada hasil tangkapan,” tuturnya.

Khairul, Panglima Laot Lhok Kuala Peukan Baro, yang meliputi wilayah Gampong Pasi Rawa dan Pasi Peukan Baro mengatakan, jumlah nelayan yang dinaunginya, yang terdaftar dalam Bantuan Presmi Asuransi Nelayan (BPAN) sekitar 150 nelayan dari total sekitar 200 nelayan di sana.

“Almarhum Zulkifli tidak mengajukan permohonan ketika dibuka pendaftaran pada 2018. Pada tahun 2017, almarhum punya, tapi sudah mati berlakunya asuransi tersebut. Karena asuransi ini satu tahun sekali berlaku. Pada 2018 almarhum tidak melanjutkan program asuransi lagi,” kata Khairul.

Khairul, Panglima Laot Lhok Kuala Peukan Baro. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Kata Khairul, untuk tahun ini, apabila ada anggota baru yang ingin mendaftar BPAN tidak lagi gratis.

“Daftar boleh tapi harus bayar premi pribadi (asuransi mandiri) Rp.175.000 per tahun. Itu yang dikatakan oleh orang dinas. Kita menghimbau para nelayan untuk mendaftar. Harus menyerahkan syarat-syarat seperti KTP, pas photo dll. Untuk kartu nelayan, semua nelayan punya kartu nelayan. Sekarang kartu nelayan sudah diganti dengan Kartuku Suka tapi belum keluar. Permohonan sudah kami ajukan,” kata dia, menjelaskan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Ir Tarmizi, Jumat, 5 Juli 2019 lalu mengatakan, dalam dua tahun belakangan, dari sekitar 5000-an nelayan di Pidie, yang telah terdaftar dalam BPAN hanya sekitar 1000-an nelayan.

“Ada beberapa persyaratan klaim, seperti pernyataan ahli waris, keterangan dari keuchik, dan ada kartu nelayan. Ada beberapa nelayan yang sudah melakukan klaim asuransi tersebut,” katanya.

Baca juga:

Pemerintah telah merealisasikan program asuransi bagi nelayan di Indonesia sebagaimana amanah UU Perlindungan Nelayan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016. Nilai manfaat per nelayan berupa santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta (apabila meninggal dunia), Rp 100 juta (apabila menyebabkan cacat tetap), dan Rp 20 juta (untuk biaya pengobatan).

Premi asuransi nelayan ini ditanggung pemerintah pusat pada tahun pertama pada 2017 lalu. Sementara, pada tahun kedua dan seterusnya dibebankan kepada nelayan dengan 175 ribu per tahun.

Di samping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) sejak tahun 2018 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan risiko akibat kematian bibit atau kerugian usaha lebih dari 50 persen. Terdapat enam komoditas yang nantinya mendapatkan premi asuransi: ikan patin, ikan nila payu, ikan nila tawar, ikan bandeng, udang dan polikultur. []

Komentar

Loading...