Kesehatan

Titip Limbah di BLUD Pidie dan Pasien BPJS Berlabuh ke RS Swasta, PAD Pidie?  

·
Titip Limbah di BLUD Pidie dan Pasien BPJS Berlabuh ke RS Swasta, PAD Pidie?  
RS Swasta Citra Husada di Sigli. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Meski belum mengantongi izin operasional insinerator dari Kementerian Lingkungan Hidup, limbah-limbah medis rumah sakit swasta di Pidie dikumpulkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik di Tiro, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pidie.

“Menurut yang kami tahu yang memiliki izin operasional insinerator di Aceh hanya Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh,” kata Ir Mardiana MP, Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada sinarpidie.co, Senin, 21 Januari 2019 via telepon selular.

Sebenarnya, kata dia, sebelum mengantongi izin, insinerator tak boleh beroperasi mengolah limbah medis yang dikategorikan sebagai limbah B3. “Ya, kadang mereka ambil inisiatif sendiri, daripada limbah menumpuk tanpa diolah sama sekali,” kata dia lagi.

Kata dia, rumah sakit yang tidak memiliki izin dan bahkan tak memiliki insinerator, diwajibkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang mengantongi izin untuk mengolah limbah tersebut.

Terkait izin operasi IPAL atau instalasi pengolahan air limbah untuk limbah cair, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Direktur RSUD Teungku Chik di Tiro Pidie drg Moh Faisal Riza MARS mengatakan, selama ini RS-RS swasta di Pidie menitip limbah pada pihaknya secara cuma-cuma.

“Dan kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita memberikan limbah itu ke pihak perusahaan pengolahan limbah. Kalau tidak salah saya, kerja sama limbah dengan perusahaan pengolahan limbah orang Tangerang,” kata dia. “Mereka tidak dikenakan retribusi. Mereka membayarnya ke kami dan kami membayarnya ke pihak perusahaan pengolah limbah. Ke depan, kami sarankan agar mereka bekerjasama langsung dengan pihak ketiga. Apalagi pasien mereka semakin banyak dan limbahnya kan semakin banyak juga.”

Kata Faisal, pihaknya hingga saat ini  masih dalam proses mengurus izin operasional insinerator yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2018 menunjukkan, dari lima rumah sakit (RS) di Pidie yang terdaftar di Kemenkes RI, hanya satu RS yang mengelola limbah medis sesuai standar, sementara, data Dinas Kesehatan Pidie pada 2018, empat rumah sakit umum (RSU)—dua BLUD Pidie dan dua swasta—di Pidie dikategorikan telah memenuhi pengelolaan limbah medis (PLM) yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI.

Dinas Kesehatan, Oknum Dinas dan BLUD, dan Izin RS Swasta

Perizinan rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014.

Dalam Permenkes tersebut, Izin Rumah Sakit kelas A diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie berbunyi: Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk pemberian rekomendasi  terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BPJS Kesehatan

Kas pada Pemerintah Kabupaten Pidie terdiri dari Kas di Kas Daerah termasuk Kas pada Bendahara JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLUD.

RSUD Kabupaten Pidie telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD penuh berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor 546 Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit.

Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2017 di RSUD Teungku Chik di Tiro sebesar Rp 49.109.815.451 dan pada RSUD Teungku Abdullah Syafii Rp 10.473.703.900.

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, dan rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

“Bukan dialihkan, tetapi peraturan menteri kesehatan itu harus melalui rujukan berjenjang. Lewat puskesmas dulu. Lalu, ke empat rumah sakit itu. Kemudian baru ke RSUD Tgk Chik Di Tiro. Kita pun mengakui soal berpengaruh terhadap berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kerja sama BPJS dengan rumah sakit swasta. Namun, juga ada hal lain yang dipertimbangkan seperti pelayanan yang lebih maksimal dan cepat,” kata Direktur RSUD Teungku Chik di Tiro Pidie drg Moh Faisal Riza MARS. []

Reporter: Firdaus dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...