Sejarah

Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam dan Konsekuensi Keputusan Politik di Masa Lalu

·
Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam dan Konsekuensi Keputusan Politik di Masa Lalu
Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam. Sumber foto: aceh.tribunnews.com.

Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam, salah seorang cucu Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Syah, wafat di RS Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 6 Juni 2018.

Dikutip dari detik.com, “Sultanah Putroe wafat pagi tadi sekitar pukul 06.45 WITA, Rabu (6/6/2018). Jenazah selanjutnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Kesra Raya No.124, Perumnas Tanjung Karang, Mataram.”

Ibu dari Pocut Meurah Neneng Mahmidatul Hasanah ini dikebumikan di sebelah makam orangtuanya, Tuanku Raja Ibrahim, di kompleks pemakaman Badan Pembina Rumpun Iskandarmuda (Baperis), Banda Aceh.

Seperti yang ternukil pada paragraf di atas, Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Cahya Nur Alam merupakan salah seorang putri dari Tuanku Raja Ibrahim, yang tak lain merupakan anak sulung Sultan Aceh terakhir, Tuanku Muhammad Daud Syah.

Fragmen sejarah Tuanku Muhammad Daud Syah

Tuanku Muhammad Daud Syah masih berusia 7 tahun saat ia diangkat menjadi Sultan Aceh ke-35. Ia menggantikan Sultan Alaidin Mahmud Syah, yang mangkat karena penyakit kolera dalam masa-masa pelarian, menjelang didudukinya keraton oleh Belanda.

“… dia (Tuanku Muhammad Daud Syah-red) diserukan dan dipilih menjadi sultan dalam pangkuan Dewan Pemangku yang diketuai oleh Tuanku Hasyim... Tuanku M. Dawud Syah ditabalkan menjadi sultan dalam upacara di mesjid Indrapuri,” tulis H Mohammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad jilid II.

Pasca-jatuhnya keraton ke tangan Belanda, pemerintahan Kerajaan Aceh berpindah ke Indrapuri. Namun, lantaran kembali dikuasai dan diduduki Belanda, pemerintahan akhirnya berpindah ke Keumala dengan Teungku Chik di Tiro sebagai menteri perang, Teuku Umar sebagai laksamana/ “panglima laut pantai barat”, dan Panglima Nya' Makam menjadi panglima urusan Aceh Timur.

“Pemerintahan sipil Belanda sudah berdjalan dengan aman. Radja serta rombongannja sudah ke Kemala Dalam bagian Pidie. Panglima-panglima jang menjingkir dari Atjeh Besar ada jang menudju ke Gajo dan terus berumah tangga disana. Ada jang ke Samalanga, ke Pase. Simpang Ulim, Idi dan Tamiang. Djalan jang ditempoh selamanja bagian udik, dekat hutan, karena bila djedjaknja tertjium oleh kaki tangan kompeni, dapat menjingkir kedalam hutan dengan segera,” tulis Ismail Jakub dalam bukunya yang berjudul Tengku Tjhik di Tiro Hidup dan Perdjuangannya (1960).

Kala itu, adalah Teungku Chik di Tiro, Panglima Polem, dan Teuku Umar yang menghidupkan perang rakyat melawan pendudukan dan dominasi Hindia-Belanda. Kombinasi perlawanan yang menarik yang pada akhirnya mampu menggalang kekuatan rakyat: Ulama, bajak laut, panglima perang kerajaan.

Seiring bertambahnya usia, Sang Sultan mulai menancapkan pengaruhnya. Walau terkesan hanya sekedar menjadi simbol, bagi Belanda ia setidaknya tetap berguna untuk satu hal: menandatangani penyerahan Kerajaan Aceh pada Kerajaan Belanda.

Atas dasar itulah, Letnan muda Christoffel menculik salah seorang istri Sultan, yaitu Pocut Putrue pada 26 November 1902. Peristiwa tersebut didahului dengan serangan pasukan kapten Belanda Kramers terhadap markas Sultan Muhammad Daud Syah di hulu Pante Raja, Pidie. Sultan berhasil lolos dari serangan itu. Tapi tidak istrinya.

“Sekitar 25 Desember 1902, pasukan Belanda di bawah pimpinan mayor van der Maaten melancarkan kegiatan mencari seorang lagi permaisuri Sultan, yaitu Pocut Murong di sekitar kompleks kampung Lamlo Peureula'. Belanda berhasil memergokinya. Dengan demikian Belanda sudah menyandra dua permaisuri Sultan dan seluruh keluarganya, termasuk putera Sultan yang masih di bawah umur, Tuanku Ibrahim,” tulis H Mohammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad jilid II.

Van Heutsz, Gubernur Militer Hindia-Belanda di Aceh, mengumumkan bahwa semua keluarga yang menjadi tangkapannya itu tidak akan dibunuh seandainya Sultan sendiri datang melapor dan menyerah diri sebagai penebusnya.

Sultan Muhammad Daud  Syah bersedia menghadap Belanda asalkan dirinya beserta keluarga tidak dibuang  ke luar Aceh.

Kala itu, Keberadaan Kerajaan Aceh di Keumala sudah berlangsung sekitar 20 tahun.

“Sultan menerima tunjangan tiap bulan seribu gulden untuk dirinya dan pengikutnya yang banyak jumlahnya serta sebuah rumah khusus dibangun untuknya di ibukota, ”  tulis Paul Van’t Veer dalam bukunya Perang Aceh Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje.

Meskipun berada di Kuta Raja (Banda Aceh), ia tetap berhubungan dengan gerakan perlawanan. Bahkan, ia disebut-sebut juga kerap mengirim surat ke Kaisar Jepang, untuk meminta bantuan Kerajaan Jepang.

Sadar akan ancaman tersebut, Belanda mengasingkan sang Sultan dan keluarga intinya ke Ambon. Lalu, mereka diasingkan ke Jakarta (Batavia).

Dan hingga akhir hayatnya, sang sultan tak pernah menandatangani dokumen yang disodorkan Belanda itu.

“…mereka dipindahkan ke Batavia dan menetap di Jatinegara. Sultan meninggal di sana pada 6 Februari 1939 tanpa pernah bisa kembali ke Aceh. Parahnya seluruh kekayaannya dirampas dan dijadikan milik colonial Belanda sesuai dengan asas hukum perang Reght van Over Winning (H.C. Zentgraaff:1981 ),” tulis M. Adli Abdullah dalam artikelnya yang berjudul Nestapa Putra Mahkota Aceh (Catatan Sejarah Aceh yang Tercecer) dan dimuat di Serambi Indonesia pada 2010 silam.

Tuanku Raja Ibrahim dan Klasifikasi 3 Kelompok

Bertahun-tahun hidup bersama sang ayah, putra sulung sultan, Tuanku Raja Ibrahim akhirnya memilih pulang ke Aceh pada tahun 1937. Di tanah kelahirannya, tulis Adli, raja muda ini kawin dengan Pocut Hamdah Putri Amponsyik Keumangan Beureunuen.

“Mereka dikarunia dua putri. Ada beberapa istrinya dan terakhir dengan Pocut Manyak yang dikaruniai empat putera/puteri. Jumlah anak seluruhnya yaitu 16 orang anaknya. Dan (Tuanku Raja Ibrahim-red) bekerja sebagai Mantri tani di Pidie dan pensiun pada tahun 1960,” demikian Adli menuliskan.

Jika Aceh kontemporer dilihat dari sebuah teropong sejarah yang kritis,  jalinan-jalinan peristiwanya akan menampakkan wujud yang penuh ironi.

Kita mulai dengan pengklasifikasian tiga kelompok. Pertama, kelompok Teungku Chik di Tiro.

Teungku Chik di Tiro mempunyai lima orang putra yang kesemuanya gugur di medan perang. Dengan kata lain, meskipun sang ulama itu gugur di medan perang, peperangan dilanjutkan oleh putra-putranya.

Anaknya yang pertama, Muhammad Amin, tulis Paul Van’t Veer, “gugur pada tahun 1896 pada aksi-aksi besar pertama sesudah 'pengkhianatan' Teuku Umar. Empat orang putra lainnya dan dua orang cucu semuanya gugur dalam perlawanan antara tahun 1904 dan 1911”.

Dari garis keluarga inilah kelak sang deklarator Gerakan Aceh Mereka, Teungku Hasan Tiro, lahir. Beberapa sepupu dan sanak familinya yang lahir dalam kurun waktu yang bersamaan dengannya juga ikut bergabung dalam gerakan ini.

Ada yang “muncul” dan ada yang menjalani hidup dengan sederhana, bahkan sangat sederhana, sebagaimana zaman bergerak: dari monarki/feodalisme, revolusi sosial pasca-Indonesia diumumkan sebagai sebuah Negara, hingga demokrasi dengan pasar bebasnya. Juga orde lama, orde baru, dan reformasi untuk konteks rezim pemerintahan nasional.

Kedua, kelompok Sultan Muhammad Daud  Syah. Konsekuensi dari penolakannya mengakui kedaulatan Hindia-Belanda di Aceh adalah dirampasnya seluruh kekayaan sang sultan dan “dijadikan milik kolonial Belanda sesuai dengan asas hukum perang Reght van Over Winning”.

Maka tak heran jika Tuanku Raja Ibrahim bekerja sebagai Mantri tani di Pidie dan pensiun pada tahun 1960.

Bahkan hingga hari ini, salah seorang anak Tuanku Raja Ibrahim, yang juga saudara Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam, yakni Tuanku Raja Sulaiman, sehari-harinya berdagang pada sebuah kios di Lampoh Ranup, Kecamatan Sakti, Pidie.

Dalam artikelnya itu Adli juga menuliskan, “Agaknya ada kekhawatiran Soekarno bahwa sang pangeran ini menuntut pemulihan haknya semisal Yogyakarta yang secara penuh mendapatkan berbagai “keistimewaan” hingga hari ini. Dapat dikatakan bahwa ayah Megawati ini tidak hanya berkhianat Tuanku Ibrahim, tetapi dengan rakyat Aceh. Sukarno tidak menepati janjinya yang diucapkan di depan Teungku Daud Beureueh dan teman-temannya pada 1948. Akibatnya Daud Beureu’eh kecewa dan menuntut Soekarno dengan pemberontakan berdarah yang diproklamirkannya pada 21 September 1953.”

Pernyataan ini seakan lepas dari konteks sejarah itu sendiri.

Di Yogya, kekuasaan Sultan yang masih utuh hingga hari ini adalah konsekuensi keputusan politik pihak keraton di masa lalu, yang mau bekerjasama dengan Pemerintah Hindia-Belanda.

Saat Revolusi Fisik berlangsung, keraton berada di pihak mereka yang pro-kemerdekaan. Sehingga, keraton dianggap berjasa dalam mempertahankan Indonesia dan diganjar hak-hak istimewa.

Sementara pihak Sultan Aceh memilih untuk tak mengakui kedaulatan Hindia-Belanda, dibuang dan diasingkan serta dirampas harta bendanya. Jika menelisik lebih jauh lagi, dominasi Sultan, berdasarkan kajian Snouck Hurgronje, sama sekali tak begitu besar di sagoe-sagoe yang sebenarnya dikuasai para ulee balang. Dan para ulee balang ini sendiri pun belakangan pecah keberpihakannya: ada yang bekerja sama dengan Hindia-Belanda dan yang mendukung perjuangan Teungku Chik di Tiro dkk.

Lalu, pada periode revolusi fisik, Aceh (dan Sumatera Timur yang terkenal dengan ikon penyair sohor Amir Hamzah), disapu gelombang revolusi sosial yang ingin menghapuskan dominasi feodalisme. Tepatnya menghapus sisa-sisa kekuasaan ulee balang yang menjadi representasi dari anatomi kekuasaan Kolonial Hindia-Belanda.

Dengan kata lain, kekuasaan sultan telah lama tergerus, sehingga yang menjadi representasi Aceh saat itu adalah PUSA dengan ikon “Daud Beureueh”-nya.

Kembali pada pengklasifikasian kelompok berdasarkan konsekuensi keputusan politik di masa lalu. Ketiga, kelompok ulee balang yang berada di pihak Belanda. Meskipun memiliki akses pada pemerintahan, pendidikan, dan kepemilikan aset berupa tanah dan lain-lain, sebagian dari mereka juga memiliki cerita kelamnya sendiri kala berlangsungnya Revolusi Sosial/Perang Cumbok.

Hari ini, Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam menjadi memori bersama bagi masyarakat Aceh setelah sebelumnya pada November 2017 lalu dia diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara di Jakarta untuk menerima plakat dan piagam gelar Pahlawan Nasional atas nama Almarhumah Laksamana Keumalahayati. Ia mengingatkan kita, betapa kompleksnya menjadi Aceh. []

Komentar

Loading...