Teungku Abdul Manaf Diduga Palsukan Surat Pernyataan Model BB.1

·
Teungku Abdul Manaf Diduga Palsukan Surat Pernyataan Model BB.1
Sejumlah saksi Parpol menandatangani berita acara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie pada Pemilu 2019, di Gedung DPRK Pidie, Senin, 22 Juli 2019. (sinarpidie.co/ Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Dalam surat pernyataan blanko Model BB, BB-1, BB-3, BB-8, BB-9, BB-10 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Teungku Abdul Manaf, Caleg DPRK Pidie dari Partai Daerah Aceh (PDA), yang digunakan sebagai syarat pendaftaran pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, diduga tak menerakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pidie dan menerima honorarium pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Pidie.

Pada formulir model BB.1 DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, setiap calon legislatif menandatangi surat pernyataan bermaterai 6000, yang salah satunya memuat poin: mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha Milik Desa serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Komisioner KIP Pidie, yang juga Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara, Fuadi Yusuf mengatakan, pihaknya mengelompokkan  kasus Teungku Abdul Manaf masuk ke dalam ranah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Baca juga:

“Apakah kemudian masuk ke ranah pemalsuan atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, mungkin Teungku Abdul Manaf sendiri yang lebih tahu,” kata dia, Rabu, 31 Juli 2019.

Ditanyai sinarpidie.co terkait Teungku Abdul Manaf yang tidak memenuhi syarat, juga dapat berdampak pada perolehan suara yang bersangkutan, yang juga dihitung sebagai dasar perolehan kursi Partai PDA di DPRK Pidie, Fuadi menjawab, “Amanah PKPU Nomor 5, bukan dibatalkan calegnya tapi si caleg tidak diikutsertakan dalam perankingan.”

Koordinator Divisi Sengketa Pemilu pada Panwaslih Pidie, Faisal MA, mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen pencalonan Teungku Abdul Manaf atau tidak.

“Kita masih tangani laporan PDA terkait TMS Abdul Manaf. Untuk hal itu (dugaan pemalsuan-red) kita belum bisa berkomentar lebih jauh. Tahapan penanganan kasus tersebut akan dilanjutkan dengan sidang ajudikasi setelah mediasi kemarin tidak memperoleh titik temu. Besok sidang ajudikasi pertama, terbuka untuk umum,” kata dia, Rabu, 31 Juli 2019.

Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000.

Diberitakan sebelumnya, calon legislatif (Caleg) DPRK Pidie dalam Pileg lalu dari Partai Daerah Aceh (PDA), Tgk Abdul Manaf, tidak ditetapkan sebagai Caleg DPRK Pidie terpilih oleh KIP Pidie dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie pada Pemilu 2019, di Gedung DPRK Pidie, Senin, 22 Juli 2019, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat atau TMS. []

Komentar

Loading...