Skandal Korupsi Alkes di Pijay, Proyek Dimonopoli ASN Pemkab Setempat?

·
Skandal Korupsi Alkes di Pijay, Proyek Dimonopoli ASN Pemkab Setempat?
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Sutrisna SH, yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kejari Pijay, menyampaikan keterangan dalam konfrensi pers di kantor Kejari setempat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Pola dan aktor dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan di RSUD Pijay 2016 sama dengan pola dan aktor dalam kasus pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya tahun anggaran 2014. Komplotan Aparatur Sipil Negara diduga melakukan pinjam meminjam perusahaan dan memenangkan perusahaan yang telah direncanakan. Akankah Aparat Penegak Hukum membangun konstruksi hukum yang sama seperti konstruksi hukum kasus sebelumnya?

sinarpidie.co—Kejaksaan Negeri Pidie Jaya menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan di RSUD Pijay.

Mereka adalah Rajab, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay dan Fauzi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  pada proyek tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Basuki Sukardjono SH MH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Sutrisna SH, yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kejari Pijay, dalam konferensi pers di kantor Kejari setempat, Rabu, 31 Oktober 2018.

“Rajab meminjam perusahaan CV. Aceh Daroy Indah milik Khairunnisa untuk mengikuti pelelangan. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Rajab menyerahkan pekerjaan tersebut pada Jailani. Selanjutnya sampai dengan pembayaran progres pekerjaan sebesar 100% ditemukan pekerjaan yang tidak terlaksana dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara,” kata dia.

Sedangkan tersangka Fauzi, kata Sutrisna, menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) barang dan jasa serta mengajukan permohonan pembayaran pada bendahara pengeluaran meskipun progres pekerjaan belum terlaksana 100 %.

“Tersangka Rajab dan Fauzi ditahan terhitung tanggal 31 oktober 2018 sampai 19 November 2018 di Rumah Tahan (Rutan) kelas II B Sigli dengan pertimbangan kedua tersangka diancam pidana penjara lebih lima tahun, serta dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya nomor :Print-03/N.1.31/Fd.1/10/2018 tanggal 31 oktober 2018 atas nama tersangka Rajab dan nomor :Print-04/N.1.31/Fd.1/10/2018 tanggal 31 oktober 2018 atas nama tersangka Fauzi,”  tutupnya.

Penahanan para tersangka. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Sebelumnya, tim penyidik Kejari Pidie Jaya telah menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan Peralatan Rawat Inap Furniture Nurse Station dengan nilai kontrak Rp 573.000.000 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan. Masing-masing tersangka tersebut adalah Hasan Basri Bin A Jalil dan Jailani SP Bin M Gade.

Penyidik menyangkakan keduanya melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b ayat 2, ayat 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga:

Penelusuran sinarpidie.co pada dokumen rencana umum pengadaan, pada tahun anggaran tersebut terdapat beberapa paket pengadaan di RSUD Pidie Jaya yang didanai dengan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, di antaranya, Pengadaan Ambulance (DAK) dengan pagu anggaran Rp 1.120.000.000, Pengadaan Peralatan Kamar Operasi (DAK) dengan pagu anggaran Rp 951.950.000, Pengadaan Peralatan Rawat Jalan (DAK) dengan pagu anggaran Rp 1.080.000.000, Pengadaan Peralatan Rawat Inap (DAK) dengan pagu anggaran Rp  4.910.000.000, Pengadaan Peralatan UTD-RS (DAK) dengan pagu anggaran Rp 464.000.000, Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (DAK) dengan pagu anggaran Rp 590.000.000,  Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Padat (DAK) dengan pagu anggaran Rp 233.740.000.

Total keseluruhan DAK yang diperoleh Pidie Jaya pada tahun anggaran 2016 adalah Rp 297. 983.119.000.

Sama pola, sama aktor

Praktik monopoli proyek yang diduga dilakukan sejumlah ASN teras di Pemkab Pijay tampak kentara sejak kasus pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya tahun anggaran 2014 mencuat ke permukaan.

Mulanya, Jailani, ASN yang bekerja pada bagian umum/sekretariat Pemkab Pijay, dihubungi M. Nasir, swasta, --kini almarhum--untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon tersebut. Jailani setuju dan mengikutkan CV. Citra Arif dengan Direktris Husna, yang tak lain adik kandungnya.

Kelak, perusahaan itu keluar sebagai pemenang meskipun dalam proses pelelangan, sebagaimana terungkap dalam putusan Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna dan 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, Ir Yusyak, bekas Ketua Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pidie Jaya (kini Ketua ULP Pijay), mengabaikan ketidakhadiran Direktris CV. Citra Arif, Husna saat melakukan pembuktian kualifikasi. Di samping itu, ia juga tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Pernyataan Dukungan dari CV. Wana Bhakti pada CV. Citra Arif. []

Komentar

Loading...