Tanah Pemkab Pidie di Pasar Beureunuen tak Bersertifikat

Siapa yang ‘Bermain’ pada Tanah dan Ruko Pemkab Pidie yang Dikelola Disperindagkop Pidie?

·
Siapa yang ‘Bermain’ pada Tanah dan Ruko Pemkab Pidie yang Dikelola Disperindagkop Pidie?
Penjual beureune (sagu) pada uroe peukan di Pasar Beureunuen, Kabupaten Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Dari total 912 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Pidie senilai Rp 379.8882.838.685 per 31 Desember 2018, hanya 130 di antaranya yang telah didukung dengan sertifikat dan 7 akte, yang disimpan pada Bidang Aset dan Kekayaan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah  (DPKKD) Pidie.

Sumber sinarpidie.co yang identitasnya enggan dituliskan mengatakan, dinas pengguna anggaran dan pengguna aset yang mengelola sejumlah aset tanah milik Pemkab Pidie namun belum mengantongi sertifikat tanah, salah satunya, adalah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie.

Dinas tersebut bahkan tak menginventarisasi sertifikat-sertifikat tanah milik Pemkab Pidie berupa tanah pasar-pasar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pidie meskipun tiap tahun membangun fasilitas pasar senilai miliaran rupiah dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Yang sudah ada sertifikat cuma Pasar Kota Sigli, Padang Tiji, dan sebagian tanah di Pasar Grong-Grong,” kata sumber sinarpidie.co tersebut.

Kata dia, aset tanah yang dikelola Disperindagkop dan UKM Pidie memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tanah-tanah tersebut digunakan Pemkab Pidie untuk membangun ruko. Selain itu, pihak ketiga juga membangun ruko di atas tanah tersebut.

Kata dia lagi, tak satu pun tanah Pemkab Pidie di Pasar Beureunuen yang memiliki sertifikat.

“Anehnya lagi, di atas tanah Pemkab Pidie di Pusat Perbelanjaan Kota Sigli sempat dikeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama salah seorang mantan pejabat di Pidie,” kata sumber sinarpidie.co yang identitasnya enggan dituliskan, itu. “Namun, sudah dibatalkan HGB tersebut pada 2016 lalu. Pengelolaan Pidie Swalayan juga demikian. Semua sertifikat pasar di Kecamatan Kota Sigli baru jelas 2016 kemarin.”

Tak ayal, hal itu juga berdampak pada jumlah retribusi yang masuk ke Kas Daerah Pidie. Piutang retribusi Disperindagkop Pidie untuk pengepakan pasar atau fachter, sewa tanah Pemkab Pidie, dan sewa kota Pemkab Pidie, terus menggunung tiap tahun.

Piutang retribusi pengepakan pasar (fachter)/ Disperindag pada 2016 Rp 60.350.000 dan pada 2017 Rp 71.550.000. Piutang retribusi sewa tanah Pemkab Pidie pada 2016 Rp 659.696.900 dan pada 2017 Rp 777.590.700.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie Zulkifli ST enggan menjawab hal itu ketika dihubungi sinarpidie.co. “Saya masih ikut kelas. Saya sedang buat makalah ini. Data-data sebelumnya itu juga belum diklarifikasi. Terutama di Beureunuen, Kota Bakti, dan Kota Sigli,” kata dia pada sinarpidie.co via telepon selular, dengan suara terbata-bata, Senin, 1 Juli 2019. “Saya sedang buat tulisan ini. Silakan hubungi nota dinas kadis. Saya sedang fokus buat makalah dulu.”

sinarpidie.co juga telah mencoba mengkonfirmasikan hal itu berkali-kali sejak kemarin, namun yang bersangkutan masih belum bisa ditemui dan tak menjawab saat dihubungi lewat telepon selular.

Zulkifli ST, mantan Kepala Dinas Perkim Pidie, setidaknya pernah menyebabkan kerugian Negara pada proyek Pembangunan Masjid Agung Al Falah Sigli tahap V yang bersumber dari Otsus 2017.

BPK mencatat, kekurangan volume proyek senilai Rp 16 miliar tersebut, yang dimenangkan  PT. Nova Baizury Graha (NBG) pada 2017,  senilai Rp 226.500.272.

Tampaknya, ia hanya mampu mengembalikan kerugian Negara yang ia timbulkan dan tentu saja gagap mengelola aset tanah Pemkab Pidie. []

Komentar

Loading...