Liputan khusus MTQ Aceh ke-34

Setel-setel HPS pada Kegiatan MTQ Aceh ke-34

·
Setel-setel HPS pada Kegiatan MTQ Aceh ke-34
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama rombongan meninjau gedung utama MTQ Aceh ke-34 di Pidie, Rabu, 3 Juli 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Belanja pakaian adat daerah gubernur dan istri: dua setel Rp 10 juta.

sinarpidie.co--Sri Wahyuni, 21 tahun, warga Gampong Jiem, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, penjual kue di Pasar Beureunuen, Pidie, sama sekali tidak tahu bahwa MTQ Aceh ke-34 akan digelar di Pidie pada September 2019 mendatang.

“Tidak ada informasi apa-apa, memangnya boleh jualan nanti ya di situ,” kata Sri Wahyuni pada sinarpidie.co, Selasa, 6 Agustus 2019.

Hal yang sama juga diungkapkan Hilmatunnisa, 18 tahun, warga Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya. “Iya, paling tahunya di Sigli kalau ada pasar malam, ya,” kata dia.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Aceh, yang akan dilaksanakan di Pidie pada September 2019 mendatang, tampaknya belum terasa gaungnya meskipun Agustus sudah memasuki pertengahan.

Amatan sinarpidie.co, pada sejumlah SKPK dan kantor-kantor pemerintah spanduk-spanduk MTQ dibentangkan dengan setengah hati: ikatan yang kendor dan pemandangan spanduk seperti orang-orangan sawah.

Hingga kini, panitia tampaknya belum sepenuhnya bekerja. Padahal, anggaran yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Syariat Islam untuk honorarium panitia non-PNS saja mencapai Rp 1,5 miliar. Singkatnya, anggaran yang sangat bengkak tersebut tak berbanding lurus dengan realitas kesiapan MTQ sendiri.

Jasa panitia pelaksanaan harian Rp 98.500.000. Jasa panitia bidang media, humas, publikasi, dokumentasi dan pameran Rp 72.000.000. Jasa  panitia bidang keamanan dan ketertiban Rp 40.000.000. Jasa panitia sarana, prasarana, dan perlengkapan Rp 97.000.000. Jasa panitia bidang konsumsi, akomodasi, tamu dan kebersihan Rp 75.500.000. Jasa panitia bidang Musabaqah dan Penghubung Dewan Hakim Rp 121.100.000. Jasa panitia bidang kesehatan Rp 18.500.000. Jasa panitia bidang pendanaan Rp 12.500.000. Jasa panitia bidang sekretariat dan verifikasi Rp 52.500.000.

Jasa petugas pemantapan tempat dan pemondokan Rp 271.900.000. Jasa petugas pengamanan dan ketertiban lalu lintas Rp 414.000.000. Jasa petugas medis Rp 36.000.000. Jasa petugas pelaksana kegiatan pembukaan MTQ Aceh Rp 43.000.000. Jasa petugas pelaksana kegiatan penutupan Rp 43.000.000.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Pidie, Drs T Sabirin SH, pada sinarpidie.co, Selasa, 6 Agustus 2019 mengatakan, para panitia tersebut sudah ditetapkan sejak tahun lalu.

“Karena ini even provinsi maka panitia ditetapkan berdasarkan SK gubernur. Sekarang kita mempersiapkan kegiatan-kegiatan non fisik untuk persiapan MTQ. Panitia dari DSI sendiri semua terlibat, baik PNS maupun non-PNS, semuanya 28 orang,” katanya.

Panitia pada DSI Pidie, sebut Sabirin, saat ini sedang mempersiapkan pemodokan kafilah. Setiap kafilah, kata dia melanjutkan, diberi fasilitas pemondokan dua unit rumah: putra dan putri.

“Sedangkan untuk dewan hakim dan pengawas semuanya ada 115 orang. Itu semua provinsi yang tentukan dan tempat penginapan mereka diperkiran mencapai 60 kamar di beberapa hotel di Sigli. Selain itu, dari seksi penerimaan tamu juga sudah direkrut, tenaga LO atau pemandu sekitar 20 orang. Kemudian peralatan di mimbar juga sedang disiapkan, seperti bel dewan hakim, dan bel kafilah,” kata dia menjelaskan.

Even Organizer (EO), yang anggarannya disediakan Rp 200 juta untuk seremonial pembukaan dan penutupan MTQ belum dipilih alih-alih EO dapat merancang konsep seremonial pembukaan dan penutupan MTQ sejak sekarang.

“Itu belum diputuskan, dan akan dimusyawarahkan lagi dengan pimpinan. Kalau ada EO yang menawarkan ide-ide kreatif itu sangat senang kita. Soal ditender atau PL itu akan didiskusikan lagi dengan pimpinan. Jadi nanti siapa yang mampu menunjukkan ide menarik dan terbaik bisa jadi akan kita tampung dulu,” kata Sabirin lagi.

Dok. sinarpidie.co.

Dugaan Mark-Up HPS

Dugaan mark-up harga perkiraan sendiri (HPS) terdapat pada belanja pakaian adat daerah senilai Rp 637.500.000. Rinciannya: Belanja pakaian adat daerah gubernur dan istri dua setel Rp 10 juta. Pakaian adat pejabat provinsi (Sekda, Asisten, Kakanwil, Kepala Dinas) 20 setel x 3.000.000, Rp 30.000.000. Pakaian adat untuk DPRK, staf ahli, asisten, Kadis, Kaban, Kabag 100 setel x 2.500.000,  Rp 250.000.000. Setelan jas adat untuk dewan hakim 100 setel x 2.500.000, Rp 250.000.000. Setelan jas adat untuk pengawas dan pengarah 15 x 2.500.000, Rp 37.500.000.

Baca juga:

Salah seorang pengrajin souvenir Aceh di Garot, Pidie, mengatakan, harga jual satu setel jas adat Aceh paling banter biasanya Rp 700 ribu. "Itu harga paling banter baik lelaki maupun perempuan. Kalau tambah topi Aceh, satu setel, jadi Rp 1,4 juta," kata pengrajin tersebut, menolak identitasnya dituliskan.

Harga tersebut, kata dia, berlaku di seluruh Aceh. "Punya kita, kita pasarkan di Banda Aceh kok," sebutnya.

Selanjutnya, dugaan mark-up harga perkiraan sendiri (HPS) juga terindikasi terjadi pada belanja pakaian seragam untuk panitia senilai Rp 315.506.400. Rinciannya: MC, LO MTQ 500 setel x Rp 500 ribu, Rp 250.000.000. Pakaian seragam untuk pembawa bendera merah putih dan LPTQ 46 setel x Rp 500.000, Rp 13.000.000. Pakaian seragam untuk tim aubade 30 setel x 500.000,  Rp 15.000.000. Pakaian seragam untuk pembawa papan kafilah 46 setel x Rp 500.000, Rp 23.000.000. Belanja seragam untuk pelatih 8 setel x 500.000, Rp 4.000.000.

“Belanja pakaian adat mencapai Rp 3 juta dan Rp 5 juta per setel, soal jas itu terbuat dari apa saja itu saya tidak ahli di bagian itu, karena itu ada standar masing masing. Kalau gubernur itu kan performannya kan lebih bagus bahannya. Hal itu saya tidak bisa menjawab secara rinci, dan itu sudah ditender dan dalam proses dikerjakan. Baju kepanitiaan, satu setel dengan celana, itu sudah ditender dan sedang dijahit. Itu untuk kebersamaan,” kata Sabirin.

Kata dia, sekarang sedang dilakukan penyesuaian anggaran melalu APBK-P Pidie 2019.

“Maka ada beberapa items kegiatan penyelenggaran yang dilakukan penyesuaian dan dikembalikan ke tupoksi dinas masing-masing. Dan untuk anggaran total nanti bisa dilihat setelah ditetapkan anggaran perubahan,” sebut Sabirin. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Candra Saymima

Komentar

Loading...