Iklan Pemkab Pidie

Sengketa Pilpres di MK, KPU Minta KIP Pidie Siapkan Alat Bukti

·
Sengketa Pilpres di MK, KPU Minta KIP Pidie Siapkan Alat Bukti
KIP Pidie buka kotak suara untuk mengambil sejumlah alat bukti, menghadapi sengketa hasil Pemilu di MK. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Menghadapi gugatan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Komisi pemilihan umum (KPU) RI menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie untuk membuka kotak suara di 23 kecamatan di Pidie.

KIP Pidie mengambil enam jenis dokumen yang diperlukan sebagai materi KPU menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun dokumen yang diambil dalam setiap kotak suara adalah formulir DAA1, DA.KPU dan DA1, DA2.KPU, DA.TT.KPU, DA.DH.KPU dan D.C6 KPU.

"Dokumen tersebut akan dicopy dulu satu eks lalu dileges POS, kemudian KIP Pidie membawa ke KIP Aceh besok," kata ketua KIP Pidie, Muhammad Ali saat ditemui di Gedung Meusapat Urueng Pidie, Jumat, 7 Juni 2019. "Setelah dicopy dan dileges pos, dokumen aslinya besok akan dimasukkan kembali ke kotak suara masing-masing kecamatan."

Sengketa pemilu DPRA dan DPRK

Sementara itu, KIP Pidie juga sedang menunggu surat resmi dari KPU terhadap perselisihan hasil penghitungan pemilu (PHPU) yang digugat oleh partai Aceh.

Kata Muhammad Ali, Partai Aceh menggugat hasil pemilu legislatif DPRA di dua kecamatan di Pidie yaitu, Kecamatan Peukan Baro dan Simpang Tiga.

"Lalu, Partai Aceh juga menggugat hasil pemilu legislatif DPRK Pidie di dua kecamatan di daerah pemilihan tiga, yakni kecamatan Kembang Tanjong dan Mutiara Timur," kata Muhammad Ali.

Untuk penetapan caleg terpilih, kata Muhammad Ali lagi, hal itu dilakukan setelah tahapan gugatan di MK selesai hingga 28 Juni 2019 mendatang.

"Nanti KIP Pidie akan menerima surat resmi dari KPU untuk penetapan caleg DPRK terpilih. Diperkirakan sekitar bulan Juli nanti baru bisa dilakukan penetapan caleg terpilih," katanya. []

Komentar

Loading...