Sekda Pidie belum Respon Surat Dinas Pertanian terkait Cetak Sawah Baru PLN

·
Sekda Pidie belum Respon Surat Dinas Pertanian terkait Cetak Sawah Baru PLN
Saluran yang baru dibangun agar tak menganggu sistem pengairan sawah warga di lokasi GI PLN. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Syarkawi telah menyurati Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Mulyadi Yacob SPd MM, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie--mengalihkan anggaran Rp 240 juta dari  PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II yang melakukan alih fungsi lahan pertanian produktif seluas 5 hektare di lokasi pembangunan Gardu Induk di Pidie mengganti satu hektare lahan pertanian yang hilang dengan tiga kali lipat lahan pertanian pengganti pada Kas Daerah (Kasda) Pemkab Pidie ---untuk digulirkan menjadi kegiatan dalam APBK-P Pidie 2019.

“Belum turun balasan dari Sekda. Kalau PLN yang cari lahan pengganti dan membuka lahan pengganti tidak cukup anggaran Rp 240 juta,” kata Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Syarkawi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Pidie Zulfikar Ismail pada sinarpidie.co, Senin, 13 Mei 2019.

Pembukaan lahan pertanian pengganti untuk 5 hektare sawah produktif di lokasi pembangunan Gardu Induk rencananya akan dilakukan di lahan milik masyarakat di Gampong Balue, Kecamatan Sakti.

“Di belakang Masjid Balue. Luasnya 15 hektare untuk yang akan dibuka dengan dana tersebut. Penerima manfaat cetak sawah baru itu penyedia tanah. Yang kerja kelompok tani yang juga penyedia tanah di situ,” katanya lagi. “Kebetulan sudah ada SID pembukaan atau cetak sawah baru tahun lalu. Jadi tidak perlu lagi perencanaan yang baru.”

Diberitakan sebelumnya, semula, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Dinas PU PR tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Pidie tak mengeluarkan izin IMB. Alasannya: PT PLN Persero UIP II harus mengganti satu hektare sawah produktif yang hilang dengan tiga kali lipat lahan sawah yang lain sebagai ganti sebagaimana diatur UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Namun, belakangan, IMB keluar setelah bidang usaha perusahaan plat merah yang bergerak di usaha pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Transmisi Listrik (TL) di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, itu, membayarkan uang yang disebut-sebut kini berada di Kasda sebesar Rp 240 juta.

Baca juga:

Menurut UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Selain itu, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Artinya, pihak yang mengalihfungsikan lahan tersebut bukanlah Pemkab Pidie melalui Dinas Pertanian Pidie, melainkan PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II. Lantas, mengapa Pemkab Pidie berani menerima tawaran yang diduga mengandung cacat produsedur dan maladministrasi tersebut sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi teknis dan dasar dikeluarkannya IMB? []

Komentar

Loading...