Sejumlah Kepala SKPA Digilir ke Gedung Dirkrimsus Polda Aceh oleh Penyidik KPK, MaTA: Peluang Adanya Tersangka Baru Sangat Terbuka

·
Sejumlah Kepala SKPA Digilir ke Gedung Dirkrimsus Polda Aceh oleh Penyidik KPK, MaTA: Peluang Adanya Tersangka Baru Sangat Terbuka
Alfian. Ist.

sinarpidie.co--Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pihak yang terlibat dan yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh semakin terbuka dan akan bertambah.

“Dalam kasus penangkapan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah peluang-peluang adanya penambahan tersangka baru sangat terbuka, karena dalam kejahatan korupsi, pelaku biasanya melakukan praktik itu dengan sangat rapi. Kadang kita sendiri tidak menduga dan ini akan terungkap semua di pengadilan,” kata Alfian, Koordinator Badan Pekerja MaTA, Minggu, 19 Agustus setelah sebelumnya dimintai pandangannya oleh sinarpidie.co terkait sejumlah Kepala Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung Dirkrimsus Polda Aceh, di Banda Aceh.

Amatan dan studi kasus yang dilakukan MaTA terhadap kasus-kasus korupsi yang diusut lembaga antirasuah itu, kata Alfian, tidak hanya fokus pada pelaku saat terjadi penindakan, tetapi juga akan ada penelusuran sejak dari hulu hingga ke hilir.

“Misalnya dalam kasus tangkap tangan (suap), KPK tidak hanya fokus pada pemberi dan penerima, akan tetapi juga menilik sumber dana, kepentingan pemberi sampai kepentingan penerima. Sebagai apa posisinya dan dana diterima diperuntukkan buat apa,” sebut Alfian. 

Hal itu menjadi trend penindakan yang dilakukan lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo, itu. Namun, begitu KPK melakukan penangkapan terhadap kepala daerah, sebutnya, asumsi-asumsi liar sengaja dimainkan terutama oleh pendukung atau pemodal.

"Dan ini hal biasa,” ungkap Alfian.

Lebih jauh, menurut Alfian, KPK juga biasanya memastikan apakah dana yang diterima dijadikan sebagai money loundry (pencucian uang).

“Makanya ada kasus malah diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Artinya kasusnya tidak berdiri pada dua pihak (pemberi dan penerima) saja,” sebutnya. “Koruptor di negara kita ini juga berevolusi dari tahun ke tahun. Makin masif dan polanya juga canggih. Jadi apa yang terjadi di Aceh hari ini, KPK melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, bagi kami itu suatu proses yang biasa terjadi pada kasus-kasus yang ditangani KPK. Beda pola lidik yang mungkin sering kita ketahui dilakukan oleh polisi maupun kejaksaan.”

Di lain pihak, sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, sejak Senin, 13 Agustus hingga Kamis, 16 Agustus, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 60 saksi untuk para tersangka di kasus suap terkait DOK Aceh.

Baca juga:

“Unsur saksi mulai dari Pjs Gubernur Aceh, sejumlah Kepala Dinas, para Ketua Pokja, pihak bank dan swasta. KPK menemukan bukti-bukti baru yang mengarah pada dugaan penerimaan-penerimaan lain oleh tersangka terkait kasus DOK Aceh ini dan proyek lain. Peran pihak-pihak lain di sekitar Gubernur menjadi perhatian penyidik. Dugaan adanya perintah dan arahan dari tersangka IY terkait proyek-proyek sedang kami cermati. Selain itu dilakukan penggeledahan di dua titik pada Rabu di Banda Aceh,” kata Febri.

Ditanyai informasi apa yang hendak digali penyidik KPK pada saksi-saksi seperti Kepala SKPA dan lain-lain, Febri menjawab, “Terkait dengan alokasi dana DOK Aceh ke dinas-dinas.” []

Komentar

Loading...