Editorial

Aceh Butuh Praktisi Hukum di DPR RI

Aceh Butuh Praktisi Hukum di DPR RI
Sumber ilustrasi: eksplorasi.id.

MoU Helsinki, yang kemudian diturunkan dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebenarnya telah membatasi otoritas Pemerintah Indonesia terhadap Aceh hanya pada enam perkara, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, serta kebebasan beragama. Melalui UU PA Aceh menjadi daerah self-goverment (pemerintahan sendiri).

Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) dapat dikatakan belum menjadi pertimbangan atau rujukan pada saat sejumlah Rancangan Undang-Undang (R-UU) digodok di DPR RI dan belum menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Acapkali, pembagian kewenangan dalam UU PA berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Sumber daya alam dalam UU PA Vs UU Nasional

Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada hakikatnya, merupakan turunan dari UU PA, masih belum menjadi arus utama bagi pemerintah pusat. Pemerintah pusat bahkan pernah menolak wacana atau poin kewajiban perusahaan tambang yang beroperasi di Aceh membayar kewajiban di luar pajak dan royalti karena dianggap menyalahi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penerbitan izin PT. EMM yang menuai protes dan gerakan aksi massa mahasiswa menjadi satu contoh: izin PT. EMM dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh menekankan pembagian hak hasil pengelolaan untuk sumur migas lepas pantai yang berada di zona 200 mil dari pantai Aceh (on shore dan off shore sampai dengan 200 mil): 70 Aceh, 30 pemerintah pusat.

Namun, faktanya, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam wilayah kewenangan Aceh, masih belum menunjukkan tanda-tanda keberpihakan pada Aceh.

Baca juga:

Sejauh ini, terdapat enam perusahaan yang telah melakukan eksploitasi Migas di Aceh: Medco di Area A North Sumatera, Krueng Mane, Eni; North Sumatera B Block (Exxon Mobil), NSO/NSO Ext, Mobil Exploration IND, Pase (Triangle), dan Pertamina EP.

Untuk tahapan eksplorasi jor-joran saat ini ada di blok Andalaman III Talisman. Blok Andaman III meliputi area seluas 8.440 kilometer persegi. Blok ini terletak di kedalaman air 1.300 meter dalam kawasan cekungan Sumatera Utara, tepatnya di Pidie, Pidie Jaya, Bireun. Andaman III merupakan blok eksplorasi yang dimenangkan Talisman pada lelang wilayah kerja tahun 2009. Namun pada tahun 2015, Repsol mengakuisisi penuh Talisman sehingga blok itu hingga kini dikelola Repsol, sebuah perusahaan Spanyol.

Kontrak bagi hasil PSC blok ini diteken pada 11 September 2009 dan berlaku selama 30 tahun atau sampai 2039.

Adapun total potensi cadangan migas blok ini sekitar 1,5 miliar barel setara minyak. Apakah Pemkab Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun, berserta masyarakat di tiga kabupaten tersebut menyadari bahwa kekayaan alam di perut bumi mereka memiliki cadangan Migas sekitar 1,5 miliar barel setara minyak. Apakah mereka tahu isi perut bumi mereka telah dikontrak selama 30 tahun?

Pemerintah Aceh mesti mengevaluasi BPMA, bila perlu membekukan BPMA bila konsensus bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh masih belum jelas. Pemerintah Aceh, bersama pemerintah kabupaten atau kota, yang wilayah hukumnya masuk ke dalam wilayah eksploitasi dan eksplorasi Migas perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, dapat membekukan aktivitas tersebut bilamana kejelasan atas konsensus bagi hasil bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota masih semu belaka.

Contohnya, rencana penerimaan pajak sektor Migas Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp 76.155.822.000, sedangkan yang terealisasi hanyalah Rp 2.551 162.000.

Di sektor agraria, Dinas Pertanahan Aceh belum bisa melaksanakan kewenangannya.

Implementasi peralihan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh masih jalan di tempat. Meskipun Dinas Pertanahan Aceh telah terbentuk, pemerintah pusat belum melaksanakan peralihan kewenangan tersebut.

Tak selesaikan konflik regulasi lewat jalur hukum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, M Jafar, dalam Dinamika Pembentukan Regulasi Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang diterbitkan Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016), menuliskan: “Aceh memiliki kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain di Indonesia. Kewenangan tersebut yang diatur dalam UUPA harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut harus diselesaikan paling lambat tanggal 1 Agustus 2008 (Pasal 271 UUPA), namun batas waktu tersebut telah dilampaui dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan seluruhnya. Keterlambatan tersebut karena adanya berbagai dinamika, perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pembahasan baik antara sesama unsur Pemerintahan Aceh maupun antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Pusat.”

Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh cenderung menyelesaikan konflik regulasi antara UUPA dan undang-undang sektoral secara politik dan melalui petemuan yang melahirkan kesepakatan untuk menunda penerapannya (cooling down).

“Pemerintah dan Pemerintahan Aceh hendaknya menyelesaikan konflik regulasi antara UUPA dan ketentuan sektoral melalui jalur hukum sebagai upaya terakhir untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari benturan antar berbagai komponen masyarakat,” tulisnya.

Kehadiran wakil Aceh di DPR RI, yang mampu menangkap fenomena ini dan menyelesaikannya lewat jalur hukum, tentu akan sangat membantu Aceh. Berkaca pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, saat UU tersebut disahkan, publik di Aceh terlebih dahulu terkejut dibandingkan anggota DPR Dapil Aceh. []

Komentar

Loading...