Banner Stunting

Sampaikan Orasi Supremasi Sipil, Aktivis HAM Ini Ditangkap Polisi

Sampaikan Orasi Supremasi Sipil, Aktivis HAM Ini Ditangkap Polisi
Sumber ilustrasi: suara.com

sinarpidie.co--Robertus Robet menjadi salah satu orator dalam aksi kamisan yang juga mengangkat isu "Menolak Dwi-Fungsi TNI" di depan Istana Kepresidenan. Dalam aksi tersebut, aktivis HAM cum dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), itu, membuka orasinya dengan menyayikan lagu plesetan mars ABRI yang marak dinyanyikan mahasiswa saat Reformasi 1998.

Berselang satu minggu kemudian, tepatnya Rabu, 6 Maret 2019, setelah videonya menyebar luas di dunia maya, Robet diciduk oleh polisi dan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selang beberapa jam, juru bicara Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo membenarkan penangkapan Robet.

"Robet ditangkap atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia," kata Dedi melalui pesan singkat, dilansir dari tempo.co, Kamis, 7 Maret 2019.

Ia pun dijerat Pasal 45 A ayat (2) juncto 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Masih dilansir dari sumber yang sama, Robet membantah diri telah menghina profesi sekaligu institusi TNI.

"Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan terhadap TNI di masa kini. Apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi, organisasi, institusi TNI," ujar Robet, Rabu, 6 Maret 2019.

Kasus yang sedang dialami Robet pun mendapat perhatian dari Aliasi Jurnalis Independent (AJI). Dalam siaran persnya, Kamis, 7 Maret 2019, AJI berpandangan orasi yang disampaikan Robet merupakan kebebasan berekpresi warga negara.

"Yang dijamin dan tertuang pada UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Penyampaian pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," kata Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia.

AJI juga mengecam penangkapan Robet yang tidak memiliki dasar yang jelas.

"Mengecam penangkapan Robertus Robet yang tidak memiliki dasar jelas. Kritik Robertus Robet terhadap rencana pemerintah menempatkan kembali prajurit aktif TNI di jabatan sipil dijamin oleh perundang-undangan," sebut Abdul Manan lagi.

Di poin kedua, AJI mendesak kepolisian untuk membebaskan segera Robertus Robet dan menghormati HAM dengan menjamin hak warga negara untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya AJI mendesak untuk dihapusnya pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE.

"Mendesak penghapusan seluruh pasal karet dalam UU ITE dan KUHP yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para perjuang HAM, termasuk para jurnalis," kata Abdul Manan.

Kabar terakhir menyebutkan bahwa Robet telah dipulangkan usai diperiksa kepolisian selama berjam-jam.

"Hari ini untuk saudara R setelah dilakukan pemeriksaan kemudian proses administrasi penandatanganan beberapa berita acara selesai, saudara R dipulangkan oleh penyidik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polisi Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2019, dilansir dari detik.com.

Kendati demikian, pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah pemeriksaan Robet telah tuntas atau belum.

"Belum tahu (apakah ada pemeriksaan lanjutan). Tunggu update lagi dari penyidik dulu," jelasnya.

Komentar

Loading...