Iklan Pemkab Pidie

Laporan mendalam

Pungli Dishub Pidie yang tak Pernah Penuhi Target

·
Pungli Dishub Pidie yang tak Pernah Penuhi Target
Muhammad Jamil, 54 tahun, warga Gampong Lhok Kaju, Kecamatan Indra Jaya, petugas parkir di Jalan Perdagangan Kota Sigli. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co--Muhammad Jamil, 54 tahun, warga Gampong Lhok Kaju, Kecamatan Indra Jaya, Pidie, sudah menjadi juru parkir di Jalan Perdagangan Kota Sigli sejak tahun 2005 silam. Lapak parkirnya terdiri dari lima pintu ruko (di sebelah super market Maya Baru).

“Untuk retribusi parkir yang dikutip orang dinas jam empat sore, untuk lapak saya dikutip Rp 8.000 per hari karena lapak saya sangat sedikit pengunjung. Apabila saya libur maka besok harus bayar dua kali, apabila satu minggu saya tidak bekerja maka harus bayar 7 kali, karena dihitung setiap hari,” kata dia, Sabtu, 1 Juni 2019. “Kalau pendapatan saya paling Rp 30.000 di hari-hari biasa dan di bulan Ramadhan ada sedikit peningkatan sampai Rp 50.000 per hari.”

Kata dia lagi, Dinas Perhubungan Pidie hanya memberikan rompi oranye dan peluit pada dirinya.

Yusnidar, 38 tahun, warga Gampong Baro, Kecamatan Pidie, bertugas di lapak parkir di Jalan Iskandar Muda, Kota Sigli (depan Fajar Tex hingga Puput Market, terdiri dari 6 pintu ruko).

“Suami saya juga tukang parkir. Ramli namanya. Lapaknya di dekat jembatan Pante Teungoh atau di depan warung Bakso Bibik. Hari-hari biasa saya dapat penghasilan sekitar Rp 40.000. Selama Ramadhan ini saya dapat Rp 70.000. Orang dinas datang jam empat sore. Kalau lapak saya dikutip Rp 10.000 ribu. Kalau saya libur maka besok harus bayar double, karena dihitung per hari,” tuturnya.

sinarpidie.co menelusuri dan menemukan kutipan Dinas Perhubungan Pidie terhadap petugas parkir lainnya di sejumlah titik di Kota Sigli per hari: Rp 25.000 di depan Warung Mila Jaya, Rp 20.000 di depan Pidie Swalayan, dan Rp 15.000 di depan Apotek Kimia Farma.

Kutipan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Pidie diduga ilegal, karena sejak saat ini, penetapan kawasan parkir tersebut  belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie.

Tak penuhi target realisasi

Meski petugas parkir menyetor setoran ke Dinas Perhubungan Pidie setiap hari berdasarkan patokan masing-masing lapak parkir—kecuali 4 hari libur (lebaran Idul Fitri dan Idul Adha)—namun realisasi keuangan dari retribusi parkir tersebut yang masuk ke dalam PAD Pidie tak pernah memenuhi target.

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum, yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: angkutan khusus atau kontainer Rp Rp 15.000, bus dan truck Rp 5.000; sedan, jeep, mini bus pick up dan sejenis Rp 2000, dan sepeda motor Rp 1000.

Penetapan kawasan parkir tersebut seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie.

Sementara, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 29 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menetapkan struktur dan besaran tarif untuk pelataran atau lingkungan: sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis Rp 2.000 dan sepeda motor Rp 1000. Lalu, di taman dan RSU: Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis Rp 3.000 dan sepeda motor Rp 2.000.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di Pidie tak pernah terealisasi sesuai target. Pada tahun anggaran 2016, misalnya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp 271.000.000 namun yang terealisasi senilai Rp 240.3.00.000 atau 88,67 persen. Lalu, retribusi tempat khusus parkir ditargetkan Rp 111.600.000, namun yang terealisasi senilai Rp 93.600.000 atau 83,87 persen.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi retribusi parkir tersebut semakin menyusut. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada 2017 ditargetkan sebesar Rp 273. 000.000 namun yang terealisasi hanya senilai Rp 180.300.000 atau 66,04 persen. Lalu, retribusi tempat khusus parkir ditargetkan Rp 111.000.000, dan terealisasi Rp 105.000.000 atau 94,59 persen.

Alhasil, piutang retribusi perparkiran di tepi jalan umum pada tahun 2016 mencapai Rp 56.654.500 dan mengalami peningkatan pada 2017 menjadi Rp 151.990.000. Sementara, piutang retribusi parkir tempat khusus tahun 2016 Rp 18.000.000 dan 2017 Rp 24.000.000.

Kepala Dinas Perhubungan Pidie Hasan Yahya mengatakan, realisasi retribusi perparkiran di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di Pidie tahun 2018 juga tak memenuhi target.

“Ke depan harus dibuat kontrak dengan pihak ketiga dan dilelang. Ada saya tawarkan hal itu pada Sekda Pidie. Kalau begini terus, ya seperti ini terus. Selama ini petugas Dishub atau PNS Dishub yang mengutip pada petugas parkir. Perbup untuk kawasan-kawasan mana saja juga belum ada,” kata Hasan Yahya.

Ditanyai sinarpidie.co titik-titik kawasan perparkiran umum dan khusus mana saja yang menjadi objek retribusi di Pidie, Hasan Yahya hanya menjawab, “Titiknya banyak. Tapi target tidak pernah tercapai.” []

Komentar

Loading...