Puing-Puing Pantai Mantak Tari

·
Puing-Puing Pantai Mantak Tari
Puing-puing kebakaran dan reruntuhan kedai-kedai bambu beratapkan daun nipah di Pantai Mantak Tari, Kecamatan Simpang Tiga, yang dibakar Minggu, 8 September 2019. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Puing-puing kebakaran dan reruntuhan kedai-kedai bambu beratapkan daun nipah di Pantai Mantak Tari, Kecamatan Simpang Tiga, yang dibakar Minggu, 8 September 2019, masih terlihat kendara, Senin, 9 September 2019. Garis polisi telah dipasang pada sejumlah kedai yang hangus dan rata dengan tanah itu.

Seorang pedagang, dengan bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek, sedang membongkar kedainya.

“Kedai saya selamat. Saya bilang pada warga, jangan dirusak dan dibakar, karena biar saya bongkar sendiri,” kata pedagang tersebut, menolak identitasnya dituliskan, Senin, 9 September 2019.

Kata dia lagi, terdapat kurang lebih 50 pedagang yang membuka kedai di Pantai Mantak Tari. “Saya dapat dikatakan baru, karena memulai usaha di sini saat Lebaran Idul Fitri kemarin,” sebutnya.

Pintu masuk ke dalam kawasan pantai tersebut telah dipagari dengan kawat berduri, disangga tiang-tiang bambu yang masih tampak hijau. Itu adalah jalan atau akses utama ke pantai tersebut. Akses alternatif, melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Meurabo, juga dipasangai pagar serupa. Hanya saja, pintu pada pagar tersebut dibuka. Sejumlah becak pengangkut barang hilir-mudik mengangkut sisa-sisa bangunan kedai yang masih bisa digunakan.

Penutupan pantai tersebut semula terjadi setelah angin kencang dan hujan deras pada Minggu,14 Juli 2019, merusak sejumlah rumah warga di kawasan pantai tersebut. Masyarakat meyakini, di balik musibah tersebut terdapat noda maksiat yang bersumber dari aktivitas di pantai tersebut. Sebelumnya, juga merebak gonjang-ganjing tentang pengutipan biaya parkir bagi pengunjung. Hal itu terjadi saat pengunjung Pantai Mantak Tari semakin hari semakin ramai.

“Ada komplain dari pengunjung tentang tarif parkir masuk ke lokasi tersebut yang dikutip oleh warga setempat. Merespon hal tersebut, pihak Muspika mencari solusi dan meminta warga melalui keuchik untuk tidak lagi mengambil uang parkir masuk. Setelah itu, baru muncul sekelompok perempuan datang beramai-ramai ke Mantak Tari. Mereka mengusir setiap pengunjung yang datang sampai sekarang,” kata Imum Mukim Peukan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga, Zulfadli, Rabu 7 Agustus 2019 lalu.

Mukim Peukan Tuha membawahi Gampong Pulo Gajah Matee, Mantak Raya, Lampoh Awee, Meunasah Lhee, Kupula, Meunasah Blang, Mamplam, Gampong Pante, Kecamatan Simpang Tiga.

Razia untuk menutup akses ke pantai tersebut pun dilakukan setiap hari. Dimotori perempuan paruh baya, yang rata-rata bersuamikan nelayan, hingga puncaknya, Minggu, 8 September 2019, kedai-kedai di sana lenyap jadi abu.

Marzuki Yusuf, 43 tahun, Abu Laot atau Panglima Laot Lhok Kuala Meurabo, Kecamatan Simpang Tiga, yang menaungi nelayan-nelayan di Gampong Pulo Gajah Matee, Mantak Raya, Gampong Lampoh Awee, Meunasah Lhee, dan Gampong Kupula, menolak istilah wisata halal di tempat tersebut.

“Batasan kerja Abu Laot mencakup hingga 500 meter dari bibir pantai,” kata Marzuki Yusuf, Senin, 9 September 2019. “Itu tertera dalam qanun.”

Ia mengatakan, sejak wacana pembangunan Pantai Mantak Tari dicetuskan hingga pembangunan-pembangunan di sana dikerjakan, Panglima Laot sama sekali tidak dilibatkan. “Apapun yang dibangun itu tanpa persetujuan Abu Laot,” kata dia. “Jangankan Abu Laot, keuchik-keuchik dan mukim juga tidak dilibatkan.”

Marzuki Yusuf, 43 tahun, Abu Laot atau Panglima Laot Lhok Kuala Meurabo, Kecamatan Simpang Tiga. (sinarpidie.co/Firdaus).

Bukan hanya hal itu yang ia sayangkan, melainkan nasib mayoritas masyarakat nelayan di sana yang fasilitas kerja mereka justru tidak ditampung sama sekali.

“Seakan-akan lebih penting aktivitas wisata dibandingkan aktivitas masyarakat nelayan melaut,” sebutnya lagi. “Biarkan pantai itu seperti dulu. Kalau mau berobat dengan pasir hitam, silakan. Kalau mau bawa keluarga juga silakan. Biar seperti dulu, jangan ada embel-embel wisata ini-itu. Bukan itu yang kami butuhkan. Embel-embel wisata hanya menguntungkan segelintir orang dan orientasinya sekedar proyek.”

Fasilitas nelayan di TPI Lhok Kuala Meurabo, kata Marzuki, sangat minim apabila dibandingkan fasilitas di TPI-TPI lainnya di Pidie.

“Tidak ada sarana pendukung yang membantu para nelayan sedikit pun. Tapi justru proyek-proyek di Pantai Mantak Tari hanya  dibangun, yang hanya menguntungkan segelintir orang," kata dia.

Nelayan-nelayan di Lhok Kuala Meurabo telah berkali-kali mengusulkan jetty, dermaga, dan breakwater. “Sudah ada DED-nya tapi tidak jadi. Hingga kini tak lagi terdengar kabar,” sebut Marzuki. “Mengapa masyarakat nelayan di Kuala Meurabo dianaktirikan?”

Jika hal itu dipenuhi oleh pemerintah daerah, manfaat bagi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, kata Marzuki, akan jauh lebih besar dan lebih nyata. “Yang pertama, tenaga kerja akan tertampung, kedai-kedai kopi akan ada dengan sendirinya. Jasa pengungkutan juga demikian. Kalau itu semua telah ada, wisata tidak perlu dibuka, tapi akan ada dengan sendirinya. Efek karena buruknya fasilitas nelayan di kampung halaman sendiri, banyak nelayan di sini yang memilih bekerja di kapal-kapal di Banda Aceh, Aceh Utara, dan Langsa.”

Kuala Lhok Meurabo dapat dikatakan dangkal. Hanya pada pukul 11.00 WIB kapal-kapal 5 GT dan perahu dompeng dapat masuk ke TPI tersebut. Di atas itu, air laut mulai surut. “Sedangkan tangkapan ikan itu jam 2 siang. Perkiraan kapal 5 GT yang masuk ke kuala tersebut setiap harinya 10 kapal,” kata Marzuki.

Kondisi Kuala Lhok Meurabo. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Ir Tarmizi membenarkan, darmaga, jetty dan breakwater di kawasan Lhok Kuala Meurabo sudah memiliki DED dan dokumen perencanaan pembanguan.

“Sudah ada sejak lama. Hanya saja jika menggunakan APBK dan APBA, tidak akan tercover. Harus melalui APBN. Kita tetap mem-follow up tiap tahun di kementerian,” kata Ir Tarmizi melalui telepon selular, Senin, 9 September 2019.

Pemblokiran akses ke Pantai Mantak Tari. (sinarpidie.co/Firdaus).

Pantai Mantak Tari yang mencakup Gampong Mantak Raya, Pulo, Meunasah Lhee, Kupula, dan Gampong Lampoh Awee, kembali disentuh pembangunan pemerintah pada 2018 lalu. Kontruksi pembangunan sarana dan prasarana Wisata Mantak Tari dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada 2018 lalu dengan dana Otsus. Sebelumnya, pasca-tsunami, kawasan tersebut dikembangkan masyarakat setempat tanpa adanya satupun konflik sosial. []

Komentar

Loading...