Propam Polri Diminta Usut Oknum Polisi yang Fasilitasi WNA Lakukan Aktivitas Survey Ilegal di dalam Hutan Lindung di Pidie

·
Propam Polri Diminta Usut Oknum Polisi yang Fasilitasi WNA Lakukan Aktivitas Survey Ilegal di dalam Hutan Lindung di Pidie
Hutan Lindung di Mane. Dok. Mukim Lutueng.

sinarpidie.co— Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh, Inayat Syah Putra mengatakan, awalnya pihaknya memperoleh informasi adanya survey PLTA di dalam kawasan hutan lindung Geupo (Gampong Mane dan Gampong Turue Cut) di Kecamatan Mane, Pidie dari warga setempat.

“Lalu tim KPH melakukan konfirmasi dengan beberapa anggota  yang akan menyusul ke lokasi. Esoknya baru kami menyusul ke lokasi di mana tim WNA melakukan survey itu. Saat kami sampai ke lokasi, mereka sempat main kucing-kucingan. Saat melakukan konfirmasi dengan tim WNA, pihak mereka seperti ada niat tidak baik, awalnya dijanjikan mereka bertemu di lapangan, tapi begitu kita bertemu dengan penghubungnya, mereka (WNA-red ) sudah duluan turun dari lokasi,” kata Inayat Syah Putra pada sinarpidie.co, Rabu, 26 Juni 2019. “Sehingga tim kami tidak bisa melihat secara langsung apa saja peralatan yang mereka bawa dan terpaksa tim kami meminta informasi dari orang Hotel Safira.”

Ia menjelaskan, alat-alat yang dibawa Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan informasi yang ia diperoleh, adalah alat ukur air dan GPS.

“Itu yang sempat dilihat tertulis di berkas mereka, laporan itu sudah saya kirimkan ke Dinas LHK Aceh,” kata Inayat. “Menurut informasi yang kami peroleh dari warga, ada dua oknum polisi yang mendampingi. Ketika WNA tersebut bertemu dengan kami, kedua polisi tersebut tidak bersama mereka lagi.”

Catut nama presiden

Direktur PT Geupo Energy,  Hanafiah Ibrahim, membenarkan bahwa pihaknya yang membawa delapan orang WNA asal Tiongkok (Beijing) ke dalam hutan lindung di Gampong Mane dan Teurue Cut, Kecamatan Mane, Pidie untuk melakukan survey proyek pembangunan PLTA.

“Yang dilakukan survey kemarin, debit air, kelayakan tanah dan kelayakan batu, jadi harus diambil di hilir. Dan akan kita coba sampai ke perbatasan Aceh. Kalau dalam survey debit air cukup, maka rezeki Pidie, kita ingin membuat pemberdayaan untuk Pidie,” kata dia via telepon selular, Rabu, 26 Juni 2019.

Saat ditanya sinarpidie.co izin tertulis dalam visa 8 WNA asal Tiongkok ke Aceh, Hanafiah menjawab, “Pada dasarnya mereka datang dengan aturan hukum Pemerintah Indonesia. Kalau tidak bisa,  saat di bandara sudah bermasalah mereka. Kalau tidak boleh pergi ke Aceh, di Jakarta sudah tidak dizinkan, karena mereka datang ke sini diminta oleh pemerintah Indonesia. Karena ini adalah program Presiden Jokowi. Karena kami selaku orang yang ada ilmu sedikit, dibuatlah permohonan  untuk bawa pulang program ke Aceh. Siapa tahu ada donatur nanti yang siap menampung program itu.”

Pihaknya, kata Hanafiah, melaporkan aktivitas WNA asal Tiongkok tersebut ke Polres Pidie dan Polsek Mane.

“Ke lokasi survey ada anggota Polsek dua orang yang mendampingi. Harapan saya, untuk terjadinya PLTA di Pidie, butuh dukungan penuh dari pemerintah Aceh dan masyarakat Pidie agar turut mendukung program ini, sehingga mampu mendongkrak ekonomi Pidie dan bisa menambah PAD Pidie,” kata dia lagi.

Survey sebagai kedok

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta pihak imigrasi untuk segera mengeluarkan tenaga kerja asing tanpa izin masuk hutan sekalipun mereka didampingi oleh pihak kepolisian.

“Tapi urusan imigrasi kan itu tetap urusan imigrasi. Yang kedua, WALHI Aceh belum menerima informasi tentang rencana proyek energi di Mane, Pidie. Tapi tiba-tiba ada, itu menarik. Artinya, Aceh jangan sampai kecolongan lagi dalam hal perizinan lokasi baru proyek energi. Karena memang kita ini terlalu banyak rencana proyek energi yang rata-rata berada di dalam hutan lindung,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh Muhammad Nur pada sinarpidie.co, Rabu, 26 Juni 2019.

Di balik rencana proyek energi, kata M. Nur lagi, WALHI mencurigai, ada semacam penggalian emas, uranium, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya. “Kecurigaan kita itu mereka bukan benar-benar ingin membangun atau melakukan survey PLTA. Energi itu hari ini dilakukan sebagai kedok untuk melakukan penggalian emas di dalamnya,” kata dia.

M. Nur mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk mengambil tindakan tegas. Sebab, kata dia, siapapun yang melakukan survey di dalam hutan lindung tanpa izin adalah tindakan melawan hukum.

“Siapapun yang membawa orang ke dalam hutan lindung untuk melakukan survey tanpa izin itu mesti dipidana dengan UU Kehutanan. Bukan sekedar saran dari DLHK. Mesti segera menindaklanjuti dalam bentuk perkara lingkungan,” katanya.

WALHI Aceh juga meminta Polda Aceh memeriksa oknum jajarannya di Polres Pidie yang patut diduga mendampingi tenaga kerja asing (TKA) ke dalam hutan lindung di Pidie. “Apakah mereka masuk melalui petingi atau melalui oknum-oknum. Itu mesti diperiksa. Karena yang berhak mengeluarkan izin masuk dan tidak masuk hutan, kan kehutanan, bukan kepolisian. Juga jangan dicampuradukkan antara tugas polisi dan tugas imigrasi,” sebutnya lagi.

Kedaulatan negara dan Propam diminta periksa oknum kepolisian

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Syahrul SH MH mengatakan, TKA tersebut datang ke Pidie, Aceh, memiliki tujuan. Tujuan tersebut, kata Syahrul, menjadi alas verifikasi.

“Harus dilihat dulu kepentingan TKA tersebut apa. Terus mereka melakukan penelitian itu atas dasar apa. Selain itu, hal selanjutnya, jika perusahaan yang membawa TKA melakukan survey dalam hutan lindung tidak mengantongi izin, itu ilegal,” katanya, Rabu, 26 Juni 2019. “Polisi yang mendampingi itu patut dicurigai, apakah mereka sebagai penegak hukum tidak paham aturan atau ada hal lain yang perlu didalami. Artinya, dengan kasus, ini, yang dapat disimpulkan aparat penegak hukum tidak paham tentang syarat bagaimana menjaga kedaulatan terhadap Negara.” 

Baca: DLHK Aceh Larang 8 WNA Asal Tiongkok Lakukan Aktivitas Survey Ilegal di Hutan Lindung di Pidie

PROPAM Polri, kata Syahrul, harus melihat hal ini sebagai pelanggaran etika institusi di samping adanya unsur pidana dalam UU Kehutanan.

“Dan pengusutan yang dilakukan PROPAM Polri harus terbuka. Kalau ini memang perintah Kapolres, berarti Kapolres tidak paham terhadap aturan. Jika ini perintah Kapolsek, berarti Kapolsek tidak paham aturan. Sebagai lembaga yang punya atasan, berarti atasannya memiliki tanggungjawab. Jadi jika ini atas sepengetahuan Kapolres, berarti Kapolda harus turun tangan. Dan kalau ini perintah Kapolda, itu Kapolri harus turun tangan. Ini sangat dekat dengan terancamnya kedaulatan Negara," kata Syahrul, menjelaskan.

Katanya, peraturan perundang-undangan tidak melarang seseorang untuk melakukan penelitian dan survey di dalam kawasan hutan, namun ada serangkaian prosedur yang harus dipenuhi. “UU Kehutan membuka peluang kepada siapapun melakukan penelitian. Aturan sudah mengatur itu semua. Tapi kemudian mereka tidak patuh, itu harus ditindak tegas,” tutupnya. 

Survey ilegal terkonfirmasi berjenjang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Ir Syahrial mengatakan, pihaknya telah memeriksa 8 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang melakukan Survey proyek pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) dan telah meminta mereka keluar dari hutan lindung Geupo (Gampong Mane dan Gampong Turue Cut) di Kecamatan Mane, Pidie.

“Kita baru beri peringatan dan belum mengambil tindakan hukum. Tanggal 20 hingga 22 tim kita turun ke sana. Kita melarang mereka (WNA dan perusahaan-red) masuk ke hutan lindung untuk melakukan survey tanpa izin. Kita juga lakukan sosialisasi termasuk kepada Perusahaan yang membawa 8 WNA tersebut. PT. Aceh Geupo Energy,” kata Syahrial pada sinarpidie.co, Rabu, 26 Juni 2019. “Menurut hasil pemeriksaan kita memang mereka warga negara asing itu.”

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK terkait alur perintah dan surat-menyurat (administrasi dan materil) untuk mendampingi dan membiarkan 8 WNA melakukan survey PLTA ilegal di dalam hutan lindung di Pidie. Sambungan telepon sinarpidie.co tidak dijawab dan pesan singkat yang dikirimkan juga belum dibalas.[]

Reporter: Firdaus dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...