PN Sigli Hukum Mantan Kadisparbudpora Pidie

·
PN Sigli Hukum Mantan Kadisparbudpora Pidie
Mantan Kadisparbudpora Pidie Drs Arifin. (sinarpidie.co/FIrdaus).

sinarpidie.co—Pengadilan Negeri Sigli mengabulkan gugatan CV. Aleng Jaya terhadap Bupati Pidie c/q Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pidie terkait tindakan Drs  Arifin, mantan Kepala Disparbudpora Pidie, yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Pantai Pelangi (pekerjaan persiapan, pengadaan 12 unit lampu mercuri tenaga surya, pekerjaan pembuatan pergola, dan pekerjaan pembangunan jalan setapak), 26/SP/DISPORBUDPORA/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, dengan nilai kontrak Rp1.604.806.000.

Pada 6 Desember 2017, mantan Kepala Disparbudpora Drs Arifin mengeluarkan surat pemutusan kontrak Nomor : 556.1/624/2017 yang disampaikan kepada Direktur CV. Aleng Jaya. Lalu, pada 27 Desember 2017, CV Aleng Jaya mengajukan permohonan pembayaran 100 persen pada pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pantai Pelangi (DAK) dan ditanggapi mantan Kadisparbudpora Drs Arifin kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan 100 persen setelah diluncurkan pada 2018. Namun, hingga memasuki tahun anggaran 2018, sisa harga kontrak proyek tersebut tidak juga dibayarkan.

Majelis hakim PN Sigli menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga kontrak Pembangunan Kawasan Pantai Pelangi (DAK) Sigli kepada CV. Aleng Jaya sebesar Rp 495.925.173.

Kepala Dinas Disparbudpora Pidie Apriadi SSos mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sgi tertanggal 12 Maret 2019 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan kedua pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

“Untuk pembayaran sedang kita tunggu hasil audit dari Inspektorat. Akan dihitung secara keseluruhan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dikerjakan 100 persen,” kata Apriadi pada sinarpidie.co, Jumat, 5 Juli 2019. []

Komentar

Loading...