Klik Tambang

Pidie belum Miliki Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

·
Pidie belum Miliki Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Genangan air di SImpang Rawa Kota Sigli, Minggu, 27 Oktober 2019 malam, karena limpasan air tak bisa mengalir lantaran elevasi drainase yang tak sesuai dan menumpuknya sedimen. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum memiliki rencana induk sistem drainase perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Qanun Kabupaten Pidie  Nomor 5 Tahun 2014  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034.

Tak heran, setiap musim hujan, air akan tergenang di sejumlah titik-titik di pusat-pusat perdagangan baik di Kota Sigli maupun di pusat-pusat perkotaan kecamatan di Pidie.

Pasal 1 ayat 39 Qanun Kabupaten Pidie  Nomor 5 Tahun 2014  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, berbunyi, drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan d idaerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.

Pembagian blok drainase perkotaan dalam qanun tersebut dibagi dalam 14 kelompok, yaitu Blok Drainase I Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Lampoh Krueng, Kramat Luar, Kuala Pidie; Blok Drainase II Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Kramat Dalam, Blok Bengkel; Blok Drainase III Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Pante Teungoh, Blang Paseh, Benteng; Blok Drainase IV Permukiman Perkotaan Kota Sigli meliputi Gampong Blok Sawah, Blang Asan, Gampong Asan, Tanjong Krueng; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kota Bakti meliputi Gampong Pasar Kota Bakti, Dayah Kp. Pisang, Meunasah Blang; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Beureunuen, meliputi Gampong Baro Barat Yaman, Mesjid Yaman, Sentosa, Baro Yaman, Mee Teungoh; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Tangse meliputi Gampong Keude Tangse, Pulo Mesjid II; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Kembang Tanjong, meliputi Gampong Asan Kumbang, Tanjong, Jurong Balee; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Pidie, meliputi Gampong Lhok Keutapang, Pulo Pisang, Paloh, Cot Tengeuh, Keuniree, Lampoh Lada; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Lhok Kuala meliputi Gampong Bangkeh; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Indrajaya, meliputi Gampong Dayah Caleue; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Grong-grong meliputi Gampong Grong-Grong; Blok Drainase Permukiman Perkotaan Padang Tiji, meliputi Gampong Pasar Paloh; dan Blok Drainase Permukiman Perkotaan Muara Tiga, meliputi Gampong Sukajaya.

“Hari ini kita baru ada DED Drainase terkait penanganan Kawasan Kota Kumuh atau program KOTAKU. Yang kita ajukan hari ini juga menyelesaikan air limpasan dari Gampong Keuramat Luar, Keuramat Dalam, dan Blang Asan. Ini kita coba bangun drainase dengan elevasi yang lebih baik, sehingga tak air tergenang. Drainase yang kini sudah ada tidak mampu melimpas air karena ada yang salah dengan elevasinya. Seharusnya pembangunan drainase mengikuti prinsip air: mengalir ke tempat yang rendah,” kata Muhammad Ridha SSos MSi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie pada sinarpidie.co, Senin, 28 Oktober 2019.

Kata dia, pada 2020 ke depan, pihaknya akan mendorong lahirnya rencana induk drainase sesuai dengan yang telah tercanangkan dalam Qanun RT-RW Pidie. “Target kita, pada 2020 ada beberapa rencana induk yang mendesak untuk menuntaskan RPJMD itu akan kita susun. Seperti rencana induk drainase, rencana induk pertanian, rencana induk perkebunan, rencana induk perikanan, dan rencana induk pariwisita. Setidaknya, ada lima,” kata Muhammad Ridha lagi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman (Perkim) Pidie, Muhammad Adam ST MM, mengatakan, untuk drainase primer kini sudah menjadi kewenangan provinsi dan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. “Kita tangani drainase skala lingkungan. Untuk program KOTAKU, kita punya untuk drainase, DED-nya sudah siap di Balai Pengairan Aceh. Sumber dana APBN pada Kemen PU PR. Untuk skala Kota Sigli,” kata Muhammad Adam pada sinarpidie.co. []

Komentar

Loading...