Pernyataan Menko Polhukam yang Ingin Shut Down Media Menuai Kritik

·
Pernyataan Menko Polhukam yang Ingin Shut Down Media Menuai Kritik
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan pernyataan pers seusai rapat terbatas di kantornya, di Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2019. Sumber foto: Kompas.

sinarpidie.co--Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mewacanakan untuk membentuk Tim Hukum Nasional. Tim ini disebut-sebut akan bertugas mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

Dilansir dari tempo.co, rencana pembentukan tim khusus tersebut diungkapkan Wiranto usai menggelar Rakortas pascapemungutan suara pemilu 2019 di kantornya, di Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2019.

Dalam rakornas tersebut, Wiranto juga mengatakan pihaknya akan melakukan shut down terhadap media yang membantu tindakan melanggar hukum. 

Pernyataan Wiranto ini menuai sejumlah kritik. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, seharusnya Wiranto memahami, pemberedelan pers tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

”Wiranto perlu mengklarifikasi ucapannya itu untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Pernyataan itu mengesankan dia mengancam akan memberedel media pers. Itu tindakan yang bisa dicap otoriter dan mengabaikan Undang-Undang Pers, yang tidak membolehkan ada pemberedelan,” kata dia, dikutip dari Kompas edisi Selasa, 7 Mei 2019.

Hal yang sama juga diutarakan anggota Dewan Pers, Ratna Komala. Dilansir dari tempo.co, Ratna Komala mengatakan, Dewan Pers meminta Wiranto segera mengklarifikasi pernyataannya itu apakah menyangkut media pers atau media sosial. 

"Aturannya jelas, dewan pers dan komunitas pers mengatur dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, membuat peraturan yang dibutuhkan terkait kebebasan berpendapat. Sekali lagi, Pak Wiranto harus mengklarifikasi. Enggak bisa main tutup kalau untuk pers," ujar dia, dilansir dari tempo.co. []

Komentar

Loading...