Pernyataan Ghazali Abbas Wali Nanggroe tak Diperlukan Lagi Dinilai Menganggu Perdamaian Aceh

·
Pernyataan Ghazali Abbas Wali Nanggroe tak Diperlukan Lagi Dinilai Menganggu Perdamaian Aceh
Tarmilin Usman. IST.

sinarpidie.co—Tokoh Pers Aceh Tarmilin Usman sangat menyesalkan pernyataan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan yang dinilainya mengganggu kedamaian Aceh.

“Semua kita harus menjaga kedamaian ini. Jangan hanya untuk pencitraan jadi ngelantur," tegas Tarmilin Usman, Rabu, 14 November 2018 kemarin.

Semua MoU kesepahaman RI dan GAM, kata dia, harus dirawat dan sudah diatur dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA).

Karena itu, tambah Tarmilin, kalau ada pihak yang berani mengatakan bahwa apa yang sudah disepakati tidak ada manfaatnya, itu sudah sangat keterlaluan.

“Misalnya, ada pihak yang meminta supaya Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan saja karena dianggap tidak ada manfaatnya. LWN itu salah satu hasil MoU. Janganlah mencari popularitas dengan melecehkan ngomong tidak mikir dulu. Jangan sakiti hati rakyat," tambahnya.

Kalaupun dianggap lembaga itu tidak berfungsi, menurut Tarmilin, sebaiknya diberi masukan dan kritikan yang membangun.

“Dan tolong solusi jalan keluarnya. Saya harapkan kepada pemerintah jangan ikut latah dengan statemen siapa pun, tentang hasil kesepakatan damai," kata wartawan yang cukup berperan aktif dalam meliput konflik Aceh itu.

Di tempat terpisah, Tgk. Jailani HM Yakob, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie, mengatakan, keberadaan Wali Nanggroe adalah representasi dari identitas ke-Acehan. “Wali Nanggroe secara historis adalah simbol perjuangan, di mana sang Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Teungku Hasan di Tiro, mengambil semangat tersebut dan menerjemahkan dalam transformasi gerakan GAM sendiri,” kata dia, Rabu, 14 November 2018 di Sigli.

Dengan kata lain, kata Tgk. Jailani, wacana menghapus Lembaga Wali Nanggroe, adalah wacana untuk menghilangkan identitas ke-Acehan, merusak tatatan MoU Helsinki dan UUPA, dan wacana untuk menghapus ingatan kolektif tentang sejarah panjang Aceh itu sendiri.

“Tak ada gading yang tak retak. Kita menyadari bahwa terdapat kelemahan Lembaga Wali Naggroe selama ini dan kita terbuka terhadap seluruh kritik dan masukan serta menjadikan hal itu sebagai koreksi diri. Namun bukan berarti kelemahan itu dijadikan alasan atau pintu masuk untuk menghancurkan sejarah dan UUPA. Umpama kata, hendak merusak susu sebelanga hanya karena nila setitik, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang provokatif oleh seorang anggota DPD, Ghazali Abbas Adan. Cara-cara provokatif tersebut tentu saja tak elok bagi pendidikan politik publik di Aceh dan dilakukan dengan mengesamping hukum (UU PA) dan menyebarkan informasi yang bias dan penuh dengan nada yang subjektif serta tendensius,” kata dia, menguraikan.

Di samping itu, ia menyebutkan, pihaknya menginginkan Lembaga Wali Nanggoe tetap dipimpin oleh Malik Mahmud Al-Haytar, karena yang bersangkutan adalah salah seorang yang mewakili GAM untuk menandatangani MoU Helsinki.

Sebelumnya, salah seorang Anggota DPD Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe dan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tak lagi diperlukan. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...