Pemkab Pijay Ragukan Total Tagihan PJU PLN

·
Pemkab Pijay Ragukan Total Tagihan PJU PLN
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya, Drs M Diwarsyah. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya meragukan keabsahan data tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PT. PLN (Persero). Hal itu dipicu jumlah data lampu yang dialiri listrik oleh PLN dan rekapitulasi pemakaian bulanan tidak diberikan PLN kepada Pemkab Pidie Jaya.

"Bayar untuk PLN bisa mencapai Rp 800 juta per bulan. Kalau per tahunnya sekitar Rp 9 milar lebih. Retribusi PJU yang dibayarkan PLN kepada Pemkab Pijay per tahunnya Rp 3 miliar lebih. Setiap tahun defisit,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie Jaya, Drs M Diwarsyah pada sinarpidie.co, Kamis 11 Juli 2019.

Kata Drs M Diwarsyah, seharusnya PLN memberikan data-data tersebut pada Pemkab Pidie Jaya sebagai dasar pihaknya melakukan perencanaan anggaran dan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. "Seharusnya paling tidak data dikasihlah sama kita,” katanya lagi.

Dikatakannya lagi, taksiran pihaknya, jumlah PJU yang ada di Pidie Jaya sekitar 5.500 unit. Lebih lanjut, Drs M Diwarsyah mengatakan, ke depan, pihaknya akan membentuk tim untuk mendata semua lampu jalan ataupun penerangan jalan umum, sehingga data pada Pemkab Pidie Jaya dan data PLN dapat disinkronkan.

"Ini bukan kita tidak percaya. Mereka juga bekerja untuk negara, tidak mungkinlah merugikan negara," kata Diwarsyah.

Wacana mengalihkan tagihan ke desa

Pemkab Pidie Jaya juga berencana untuk mengalihkan pembayaran PJU kepada setiap desa masing-masing.

“Desa juga sudah ada anggaran sendiri. Juga untuk lebih mudah terdata berapa Kwh jumlah yang digunakan secara keseluruhan. Banyak lampu jalan di desa dipasang tanpa diketahui oleh pemkab.  10 persen dari retribusi yang dibayar oleh setiap pelanggan listrik melalui PLN juga akan kita serahkan ke desa nantinya," katanya.

Baca juga:

Sementara itu, Manajer PLN Area Sigli, Yusra Helmi, yang dimintai tanggapannya oleh sinarpidie.co mengatakan, pihaknya akan memberikan salinan data tersebut apabila Pemkab Pidie Jaya meminta data-data tersebut pada pihaknya.

“Akan kami akomodir, sesuai dengan ketentuan. Asal tidak menyangkut data tentang kerahasian perusahaan,” katanya, Jumat, 12 Juli 2019. []

Komentar

Loading...